BANTENRAYA.CO.ID – Musibah banjir melanda enam kabupaten/kota di Provinsi Banten, awal 2026 ini. Salah satu daerah terparah terkena banjir adalah Kota Cilegon.

Banjir di Kota Cilegon sendiri diduga kuat dipicu akibat aktivitas galian tambang yang mengikis sejumlah bukit, sehingga daerah resapan air menjadi sangat minim.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon Tubagus Rizki Andika menyatakan, galian tambang menjadi penyebab utama banjir yang ada di Kota Cilegon.

Hal itu dibuktikan dengan air yang meluap mengandung unsur lumpur dan pasir dengan warna kecoklatan.

Menurutnya, adanya penambangan membuat iklim tidak seimbang, mengurangi daya atau kualitas resapan air karena gunung sudah mulai dikeruk dan diratakan.

“Bukan hanya sekedar bencana alam, tapi ada aktivitas tambang yang harus dievaluasi karena gunung dikeruk berlebihan itu pada akhirnya iklim alam tidak seimbang,

karena resapan air berkurang dan kemarin banjir juga berlumpur, tandanya aliran air dari galian C,” ujar Rizki, Minggu (4 Januari 2026).

Oleh karena itu, Rizki mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk menutup aktivitas pertambangan yang ada di Kota Cilegon,karena perizinan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Terlebih lagi berdasarkan informasi, hampir mayoritas tambang di Cilegon ilegal.

“Kami mendesak Gubernur Banten untuk menutup tambang di Kota Cilegon. Ini jelas menjadi biang keladi penyebab banjir,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, ujar Rizki, pihaknya juga meminta kepada Polda Banten mengusut tuntas penambangan ilegal yang menjadi penyebab kerusakan alam.

Bahkan, menimbulkan kerugian material bagi masyarakat karena rumahnya terendam banjir.

“Kami minta Polda Banten lebih tegas dan memberikan tindakan secara hukum. Kami melihat Polda sepertinya belum maksimal menindak tambang ilegal di Kota Cilegon,” ucapnya.

Rizki juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Cilegon sudah gagal memetakan mitigasi bencana.

Hal itu, karena hampir sebagian besar atau 6 dari 8 kecamatan yang ada di Kota Cilegon diterjang banjir dengan ketinggian hamper 1,5 meter.

“BPBD gagal dalam memetakan mitigasi bencana di Kota Cilegon. Titik banjir hampir setiap kecamatan di Kota Cilegon,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon. banjir melanda 6 kecamatan di Kota Cilegon yakni Kecamatan Jombang dengan merendam 1.691 rumah atau kepala keluarga (KK),

Kecamatan Purwakarta merendam 200 rumah atau KK, Kecamatan Ciwandan 800 rumah atau KK, Kecamatan Cilegon 182 rumah atau KK, Citangkil 153 rumah atau KK, Kecamatan Cibeber 2.293 rumah atau KK.

Jumlah jiwa yang menjadi korban banjir sendiri total mencapai 12.533 jiwa di 6 kecamatan di Kota Cilegon. Banjir sendiri masih terjadi namun berangsur surut pada Minggu (4 Januari 2026).

Khusus untuk Kecamatan Ciwandan pada Jumat 2 Januari 2026, banjir melumpuhkan akses industri dan wisata karena Jalan Raya Anyer Cilegon dan Jalan Lingkar Selatan (JLS) tak dapat dilalui akibat ketinggian banjir mendapai dada orang dewasa.

Bahkan, banjir di Ciwandan sampai masuk ke area pabrik dan menghambat proses produksi karena karyawan tidak bisa masuk bekerja.

Di Cibeber, Jombang, Citangkil, Purwakarta dan Cilegon, juga cukup parah dan mengharuskan warga mengungsi serta membangun tenda-tenda darurat.

Selain dipicu aktivitas tambang, banjir juga disebabkan adanya pagar beton yang melindungi aset PT Krakatau Steel (KS) dan anak perusahaanya di wilayah Ciwandan.

Hal itu menyebabkan aliran air tersendat ke wilayah resapan dan laut.

Adanya air pasang yang terjadi sejak pukul 15.00 di laut mengakibatkan juga aliran air terhalang dan menjadi banjir rob.

Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ihkwan menjelaskan, ada potensi struktural yang menyebabkan banjir di Cilegon.

Selain adanya faktor alam yang sudah diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan curah hujan tinggi dan air laut pasang, banjir juga dipicu adanya aktivitas tambang yang membuat daerah resapan air di wilayah perbukitan tidak berfungsi maksimal.

“Ada potensi struktural, karena kan berdasarkan hasil evaluasi, jadi ada analisa dari BMKG, itu kan curah hujan yang cukup tinggi, ditambah ada purnama, artinya pasang air laut, dan juga mungkin ada dampak secara ekologis (pertambangan),” jelasnya.

Untuk yang ekologis, jelas Rizki, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama-sama menghadap ke Gubernur Banten Andra Soni untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Nah ini kan saya mendorong kepada pemerintah kota, kita dari DPRD, Dandim, Kapolres, kemudian Pemerintah Kota Cilegon, yuk sama-sama kita menghadap pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Karena kan ini kewenangannya ada di tingkat provinsi, sehingga nanti yang berdekatan (lokasi tambang) dengan lokasinya itu, dengan Kota Cilegon, ini bisa segera teratasi,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Robinsar mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rapat membahas persoalan banjir tersebut.

Menurutnya, hasil kajian serius terkait banjir akibat faktor non alam atau aktivitas pertambangan, akan disampaikan ke Gubernur Banten Andra Soni.

“Makanya tadi intinya nanti membuat semacam kajian apa yang menjadi penyebab, jika perlu di komunaikan maka kita nanti akan bersama-sama menghadap.

Yah itu kajian dari BPBD ada ilmiah dan petakan langkah berikutnya,” jelanya.

Robinsar menyampaikan, pihaknya sekarang akan fokus terhadap penanganan terlebih dahulu sambal kajian berjalan.

“Kita sekarang fokus untuk bisa memastikan bahwa para korban bencana banjir ini bisa terselamatkan.

Itu fokus kami hari ini, selamat dan juga mereka terfasilitasi dengan baik dari segi makan, tempat yang nyaman, layak, dan juga kesehatan.

Jadi kita bicara hari ini, kita bicara itu dulu. Kita fokus dalam rangka mitigasi para korban dulu,” ujarnya.

Plt Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, tanpa izin lagi dari pihak perusahaan, pihaknya akan membongkar sejumlah titik pagar beton yang menghalangi aliran air menuju resapan dan juga laut.

Dimana pagar itu diduga menjadi penyebab utama di hilir sungai, selain tentu faktor alam seperti air pasang dan hujan lebat.

“Pagar di PT KSI salah satunya itu, yang termasuknya salah satunya itu samalam setelah di bongkar air lebih cepat surut,

menyesuaikan (pembongkaran pagar) di titik-titik tertentu yang merupakan titik banjir, kita tidak perlu izin tinggal kita bongkar saja. Hal itu menyangkut kedaruratan dan keselamatan masyarakat sekitar,” katanya.

Aziz menyatakan, tidak hanya persoalan di hilir saja. Namun, persoalan di hulu juga akan dikaji penyebabnya.

Sebab, di sana ada penambangan yang diduga mengakibatkan curah air lebat dan minim serapan karena gundulnya bukit dan gunung yang menjadi tambang.

“Di hulu disampaikan juga kita akan koordinasi apakah ini disebabkan adanya penambangan di daerah hulu di Cilegon. Akan dikaji, sudah saya minta telaah dan kajian ke BPBD,” jelasnya.

Sementara itu, selain masalah hulu dan hilir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna menyatakan, faktor lainnya yakni penyempitan sungai di wilayah pemukiman.

Dimana, ada cukup banyak bantaran sungai yang sudah menjadi bangunan dan pemukiman.

“Pendangkalan dan penyempitan sungai. Belum lagi itu ada banyak bangunan di aliran sungai, sehingga tidak optimal menampung air dan meluap ke pemukiman warga,” katanya. (uri)

Gubernur Didesak Tutup Galian Tambang

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social