BANTENRAYA.CO.ID – Kasus menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berisikan telur dan jagung mentah di SMA Negeri 1 Cigemblong, Kabupaten Lebak viral.
Pihak sekolah bahkan menyebut bahwa dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia menu MBG untuk SMA Negeri 1 Cigemblong sudah beberapa kali membuat kesalahan.
Wakil Kepala Sekolah sekaligus Humas SMA Negeri 1 Cigemblong, Pepi Habibi mengatakan persoalan makanan MBG yang tidak layak konsumsi bukan kali pertama terjadi di sekolahnya.
Sejak program MBG berjalan pada Januari 2026, pihak sekolah mencatat sedikitnya tiga kejadian serupa dari penyedia SPPG dari Yayasan Amanah Permas Agung, Cigemblong.
BACA JUGA : Pengusaha Turki Bidik Rumah Sakit Banten untuk Jalin Kerja Sama
“Pertama, tanggal 12 Januari ditemukan belatung pada sayuran. Kedua, buah melon yang dibagikan sudah berlendir. Ketiga, kemarin kita dapat telur mentah. Ini berulang,” kata Pepi saat dihubungi, Minggu (25 Januari 2026).
Pepi menjelaskan, pihak sekolah sudah beberapa kali menyampaikan keberatan kepada penyedia MBG.
Namun, hingga kini perbaikan dinilai belum maksimal, terutama terkait standar keamanan pangan bagi siswa.
“Ini bukan soal minta maaf. Yang kami khawatirkan adalah keselamatan siswa. Kalau sampai terjadi keracunan, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
BACA JUGA : BUMDes Bina Karya Sudah Rugi Rp100 Juta
Terkait menu mentah yang didapat sendiri, Pepi menyebut bahwa telur mentah baru diketahui setelah makanan dibagikan ke kelas dan dibuka oleh siswa.
“Begitu dipecahkan, telur masih mentah dan berbau amis. Sekitar 100 porsi dari total 227 siswa penerima MBG hari itu bermasalah,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak SPPG Yayasan Amanah Permas Agung memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.
Kepala Dapur SPPG, Rasudin, mengatakan telur mentah tercampur akibat kekeliruan saat proses pengambilan makanan sebelum pengemasan.
BACA JUGA : 1.331 Tenaga Honorer Pemkot Serang Diangkat Jadi Outsourcing
“Telur mentah posisinya berdekatan dengan yang sudah matang. Saat dipindahkan dari area pengolahan ke tempat persiapan dan pengemasan, telur tersebut sempat tercampur,” kata Rasudin.
Anggota Komisi II DPRD Banten Musa Weliansyah, mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bisa segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan yang ketat terkait pendistribusian MBG.
Satgas yang dibentuk juga harus melibatkan berbagai unsur di antaranya, untuk tingkat Kabupaten yakni BPOM, OPD terkait Kejaksaan, Polres, hingga Kodim.
Sedangkan untuk tingkat Kecamatan tentunya harus melibatkan unsur Muspika, dan di tingkat desa yaitu harus melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, serta unsur masyarakat atau wali murid.
BACA JUGA : 1.331 Tenaga Honorer Pemkot Serang Diangkat Jadi Outsourcing
“Pembentukan Satgas tersebut harus segera dilakukan oleh Pemda. Karena banyaknya mitra MBG atau dapur SPPG di Kabupaten Lebak yang menyajikan makanan tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Musa.
Musa juga bahkan menduga adanya indikasi kongkalikong antara SPPG, ahli gizi, akuntan dan penyuplai komoditi, sehingga dapur SPPG yang terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi standar.
Bahkan, dapur SPPG yang mengantongi izin lengkap berupa IMB, pengolahan limbah dibiarkan begitu saja.
“Kalau memang tidak ada pengawasan dan membiarkan dapur SPPG belum memenuhi syarat dibiarkan produksi, tentunya akan berpotensi terjadinya korupsi berjamaah. Dan tentunya dapat merugikan penerima manfaat,” imbuhnya.
BACA JUGA : Keputusan dalam Mengatur Kualitas SDM
Atas kejadian itu, Musa menganggap pemerintah daerah tutup mata dan abai terhadap program MBG. Untuk itu, dirinya mendesak percepatan pembentukan Satgas.
“Persoalan MBG ini tidak bisa ditutupi, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kita malu kalau memang MBG yang tidak sesuai spesifikasi terjadi di sejumlah sekolah di-posting di medsos.
Tetapi tidak ada tindakan atau penanganan yang serius dari pemerintah daerah. Padahal pembentukan Satgas sudah diamanatkan oleh Mendagri,” ujarnya. (aldi)
