BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akhirnya membangun kerja sama dengan Bank Banten.
Pada tahap awal kerja sama, Pemkot Cilegon sepakat menyerahkan pengelolaan dana Badan Layanan Unit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) senilai Rp90 miliar.
Tidak hanya itu, Pemkot Cilegon juga pada 2027 nanti mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten.
Walikota Cilegon Robinsar menjelaskan, pihaknya melakukan kerja sama sebagai bentuk dukungan kepada bank daerah milik sendiri, sehingga diharapkan bisa saling membesarkan.
BACA JUGA : Mahasiswa Desak Wakil Rektor III UIN SMH Banten Mundur
“Karena provinsi juga punya bank sendiri ada BPR sendiri dan ini untuk support, untuk bisa membesarkan banknya.
Ini supaya sama-sama tumbuh berkembang,” jelasnya soal penyerahan pengelolaan dana BLUD Rp90 miliar ke Bank Banten, Rabu (6 Mei 2026).
Robinsar memastikan, pada 2027 ada rencana pengalihan RKUD ke Bank Banten.
Namun dirinya meminta syarat agar semua sarana dan prasarana dilengkapi, termasuk layanan dan keamanan digital untuk memudahkan para nasabah.
BACA JUGA : 153 Karyawan PT Krakatau Osaka Steel Dipecat, Bangkrut Akibat Minim Order
“Karena proses dari sarana dan prasarana semua minta dioptimalkan, supaya nanti pelayanan baik dan tidak mengurangi pelayanan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, keyakinan pindahnya RKUD itu karena menilai ada jaminan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memantau pertumbuhan Bank Banten.
“Tadi dari OJK juga menyampaikan, Bank Banten sudah lebih baik dari segi operasional, teknologi dan pelayanan, dan OJK juga terus memantau,” ucapnya.
Disinggung soal lobi dan rayuan dari Bank Banten yang bisa membuat dirinya mengalihkan RKUD, Robinsar memastikan jika itu murni dalam rangka tujuan memaksimalkan potensi daerah, baik provinsi dan kabupaten dan kota lainnya.
BACA JUGA : Gen Z Enggan Jadi Guru
“Bukan (karena lobi), ini murni dalam rangka sama-sama memajukan potensi daerah baik di provinsi dan kabupaten kota lain.
Kami sangat mendukung program dengan sangat baik, bank sudah ada, bersama kita tumbuh kembangkan,” jelasnya.
Ditanya soal komunikasi dengan Bank Jabar Banten (BJB) soal pengalihan RKUD tersebut, Robinsar menegaskan jika kerja sama dengan BJB dan juga bank lainnya di Kota Cilegon akan tetap terjalin.
Sebab, kerja sama tidak hanya sebatas soal RKUD saja, tapi ada kerja sama potensi lainnya.
BACA JUGA : Pemprov Pilih Negosiasi, Enggan Gugat BPN
“Semua kita bekerjasama, enggak hanya dengan BJB, dengan semua bank lain juga aktifkan komunikasi dengan baik. Kan tidak hanya di RKUD saja, kedepan banyak potensi lain yang bisa di-share (bagi),” tegasnya.
Direktur Kepatuhan Bank Banten Eko Virgianto mengungkapkan, adanya kerja sama tersebut menjadi langkah awal sebelum RKUD Kota Cilegon dialihkan ke Bank Banten. Hal tersebut tentu saja menjadi awal positif.
“Tadi sudah disampaikan Pak Wali, ini menjadi langkah awal untuk menuju RKUD. Kami dari Bank Banten menyampaikan terimakasih banyak atas kepercayaan untuk mencoba mengalihkan RKUD,” ungkapnya.
Eko menambahkan, pihaknya terus mengembangkan kapabilitas layanan berbasis teknologi guna mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
Hal itu juga menjadi syarat yang harus dilakukan guna memberikan layanan terbaik kepada Pemkot Cilegon.
“Dengan dukungan sistem pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan layanan berbasis teknologi, kami optimistis kerja sama ini memberikan nilai tambah nyata bagi Pemerintah Kota Cilegon dan masyarakat luas,” ucapnya.
Ia menjamin, jika Bank Banten akan terus tumbuh menjadi bank daerah yang masuk ke jajaran 5 besar.
Atas dasar itu kinerja keuangan terus ditingkatkan. Termasuk juga target pengembangan teknologi informasi (IT) yang terus dikembangkan dan dilakukan perbaikan.
BACA JUGA : “Dari Catatan Manual ke Digital”: Transformasi Pembukuan UMKM melalui Aplikasi SiApik
“Seperti beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan terkait dengan kinerja 2025, laba kita terus meningkat.
Terkait komplain dan pelayanan terus kita akan tingkatkan pada tahun ini, termasuk juga IT menjadi fokus kita untuk dilakukan perbaikan. Insya Allah tahun ini targetnya akan kita tuntaskan.
Termasuk juga monitor dari OJK terus dilakukan dan dapat dukungan dari OJK sehingga harapannya Bank Banten terus membaik,” ucapnya.
Saat ditanya soal berapa besar pembagian dividen kepada Pemkot Cilegon, Eko belum bisa memastikan.
BACA JUGA : Anggaran Pelatihan KDMP Disinyalir Tak Transparan
Sebab itu harus ada hitungan dan nantinya tergantung kebijakan. “Itu tergantung dan itu kan belum (penyerahan RKUD), sehingga nantinya itu tergantung kebijakan,” ucapnya.
Kepala Kantor OJK Provinsi Banten Adi Dharma mengungkapkan, OJK secara konsisten melakukan pengawasan terhadap transformasi Bank Banten, termasuk mendorong percepatan adopsi teknologi untuk memastikan pelayanan yang optimal.
“Jadi kami dari OJK sangat senang ada langkah awal yang sangat positif untuk mengembangkan Bank Banten kedepan.
Secara kelembagaan kami selalu mengawal Bank Banten dari sisi struktur sekarang sudah lengkap, sehingga bisa doing bisnis secara cepat. Kinerja keuangan di triwulan I juga sangat positif, tidak ada masalah, sekarang bagaimana mengembangkan ke depan,” paparnya.
BACA JUGA : Warga Keluhkan Jalan ke Baduy Mirip Kubangan Kerbau
Adi mengatakan, jangan sampai teknologi misalkan mobile banking tidak boleh ada hambatan. Bahkan, sampai ada kendala sulit dan lama.
“Jangan sampai pelayanan yang diterima Kota Cilegon berbeda dengan layanan di bank lain.
Itu yang terus kami kawal. Teknologi menjadi kunci karena di era digital seperti sekarang pelayanan harus cepat dan efisien,” tegasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Cilegon Robiatul Adawiah menyatakan, untuk besaran anggaran sendiri tergantung pendapatan RSUD Kota Cilegon. Namun, untuk sekarang diperkirakan Rp90 miliar.
BACA JUGA : “Dari Catatan Manual ke Digital”: Transformasi Pembukuan UMKM melalui Aplikasi SiApik
Dimana, itu bersumber dari BLUD bukan APBD. Sebab, anggaran di RSUD ada dua sumber yakni BLUD dan APBD.
“Kalau besar anggaran tergantung dengan pendapatan rumah sakit, untuk sekarang kita perkirakan sekitar Rp90 miliar.
Kalau rumah sakit itu dua sumber yakni APBD dan BLUD, dan untuk operasional yang kita kerjasamakan dengan Bank Banten, selama ini kita pakai BJB,” ucapnya.
Elin panggilan akrab Robiatul Adawiyah menyampaikan, penyerahan sendiri nantinya dilakukan jika Bank Banten sudah memenuhi semua bentuk kebutuhan pelayanan yang dilakukan RSUD. Artinya, itu nanti tergantung dari kesiapan Bank Banten sendiri.
“Tadi seperti dikatakan Pak Wali, pemindahan ini smoot (halus) yah, artinya tidak secara mendadak, terkait sarana dan prasarana persiapan Bank Banten juga harus menyeimbangi terkait pelayanan.
Jika itu sudah maka kita bisa going, kita ingin mengimbangi dan kedapan inovasi rumah sakit juga bank banten bisa mengimbangi itu,” ujarnya.
Misalnya, imbuh Elin, untuk operasional ada pembayaran pasien, penggajian secara online, pelayanan langsung digital atau non tunai harus dijalankan.
“Setelah ini ada langkah yang kita persiapan sebelum pemutusan dengan Bank BJB. Target secepatnya jika Bank Banten bisa mengimbangi maka bisa dilakukan,” tegasnya. (uri)
