BANTENRAYA.CO.ID – Di tengah gencarnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat, angka stunting di Kabupaten Serang masih tercatat cukup tinggi.

Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sebanyak 2.679 balita sekitar 2,4 persen) di Kabupaten Serang mengalami stunting pada tahun 2026.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut) Dzulfikar menilai, program MBG kurang optimal dalam upaya meminimalisir angka stunting di Kabupaten Serang.

Menurutnya, MBG hanya memberikan asupan dalam kadar yang terbatas dalam satu hari dan tidak setiap hari, sementara pola makan dan aktivitas anak di luar program tidak terpantau.

“Kalau bicara relevansi MBG dengan upaya meminimalisir stunting, menurut saya itu kurang optimal. MBG hanya memberikan asupan yang hanya sekian persen dalam satu hari, hanya beberapa kadar saja,” ujarnya, Selasa (13 Oktober 2026).

Ia juga menyoroti peran Satgas MBG Kabupaten Serang yang menurutnya belum menunjukkan progres yang signifikan dalam mengawal program tersebut.

“Sebenarnya di Kabupaten Serang itu ada Satgas MBG, namun menurut saya ini belum kelihatan progresnya. Sejauh apa ataupun seoptimal apa mereka mengawal program MBG ini,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya menyoroti masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Banten dan Kabupaten Serang yang dinilai belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kelayakan dapur.

“Kalau bicara standar operasional itu agak jauh untuk wilayah di sini. Bahkan di Banten sempat ramai ada beberapa kasus keracunan di SPPG.

Artinya masih banyak SPPG yang tidak menerapkan SOP dan standar dapurnya memang masih jauh. Itu yang membuat program ini belum efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Efrizal mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Serang untuk menakan angka stunting.

Di antaranya, menguatkan Posyandu dan Puskesmas, kemudian melakukan pemantauan ibu hamil dan balita.

Menurutnya, pihaknya juga rutin memberikan makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil yang memenuhi kriteria intervensi gizi, termasuk pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus).

“Kita juga memberikan edukasi gizi dan pola asuh tentang ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MPASI), makanan seimbang, dan kebersihan,” katanya, Selasa (13 Oktober 2026).

Selain itu, menguatkan koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan. Efrizal menegaskan masalah stunting tidak akan selesai jika hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan saja, karena faktor kemiskinan dan akses pangan juga berpengaruh.

“Masalah kesehatan ini tidak akan selesai kalau hanya Dinas Kesehatan saja, harus didukung semua pihak,” jelasnya.

Terkait penyebab stunting, Efrizal menyebut ada lima faktor utama, yakni faktor makanan dan gizi yang tidak cukup, faktor kesehatan ibu dan kehamilan, pola asuh dan pemberian makanan yang kurang tepat, penyakit infeksi yang berulang, dan faktor sosial ekonomi.

Mengenai jumlah 2.679 kasus tersebut, Efrizal menilai jika dibandingkan target nasional di bawah 16 persen, angka Kabupaten Serang termasuk rendah dan bagus. Namun ia menekankan angka tersebut belum bisa diklaim sebagai angka resmi nasional.

“Angka resmi stunting nasional dikeluarkan oleh badan khusus dari Kemenkes melalui riset, bukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Riset terakhir dulu masih di angka 20 persen, dan dalam dua tahun terakhir belum dilakukan survei lagi,” paparnya.

Sementara terkait program MBG, Efrizal mengaku belum mendapat penjelasan rinci dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seharusnya, kata dia, SPPG juga punya kewajiban menyasar ibu hamil dan anak-anak yang bergizi kurang, bukan hanya anak sekolah.

“Kalau program itu berjalan sesuai kewajiban, harusnya sangat berguna dan pasti berdampak.

Tapi untuk saat ini kami belum bisa menyimpulkan dampaknya karena implementasi di awal masih fokus ke anak sekolah dan kami belum punya datanya,” tuturnya.

Ia memastikan, Dinkes akan berkomunikasi dengan koordinator wilayah MBG agar program tersebut bisa menyasar daerah lokus stunting di Kabupaten Serang.

Untuk menyatakan bahwa MBG sudah signifikan menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang, pihaknya perlu melihat hasil evaluasi berdasarkan data sebelum dan sesudah program berjalan.

“Kita juga harus memperhatikan kelompok penerima manfaat, kualitas makanan, kecukupan zat gizi, serta lama program dilaksanakan,” ungkapnya.

Ketua Tim Satgas Percepatan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, sejak bulan Agustus, semua dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melayani minimal 300 penerima manfaat 3B di desa masing-masing.

“Target penurunan stunting melalui MBG memang butuh waktu. Diharapkan selama 2 tahun berjalan sudah bisa terbaca potensi daerah mana yang angka stuntingnya tinggi dan bisa diturunkan melalui intervensi MBG,” ujarnya.

Najib menyebutkan, berdasarkan laporan Satgas, sudah 90 persen lebih dapur MBG di Kabupaten Serang yang telah melayani 3B. “Aktualnya sekarang rata-rata ada yang 500, ada yang 600 penerima manfaat 3B per dapur,” katanya.

Adapun dapur yang belum melayani 3B, karena merupakan gelombang awal yang kebijakannya masih fokus melayani anak sekolah.

Namun prinsipnya, setiap desa penerima 3B harus tetap dilayani maksimal oleh dapur-dapur terdekat. “Jadi misalkan satu dapur sudah melayani 3.000 anak sekolah, maka 3B-nya akan dilayani oleh dapur di sebelahnya,” jelasnya.

Untuk survei dampak penurunan stunting dari MBG, Najib mengaku belum mendapatkan datanya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Selama 2 tahun ini kita belum dapat info hasil surveinya. Mudah-mudahan bisa ada dampak yang positif,” paparnya. (andika)