BANTENRAYA.CO.ID – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development) merilis skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 Indonesia yang memotret skor sains, literasi, dan matematika.

Berdasarkan hasil PISA 2025 yang dirilis September 2026 lalu, skor sains Indonesia mencapai 389, naik enam poin dibandingkan tahun 2022, skor literasi membaca meningkat dari 359 menjadi 365, sedangkan matematika turun dua poin dari 366 menjadi 364.

Pengamat pendidikan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Rohman menilai, kenaikan skor sains dan literasi membaca serta meluasnya akses pendidikan patut diapresiasi.

Namun, capaian tersebut harus dibaca secara kritis dan proporsional agar tidak menutupi persoalan kemampuan dasar peserta didik.

Peningkatan tersebut belum signifikan secara statistik dan masih menyisakan persoalan mendasar terkait kualitas pembelajaran di sekolah.

“Yang lebih memprihatinkan, 60,9 persen siswa Indonesia, termasuk di Banten, masih berada di bawah kompetensi minimum pada ketiga bidang yang diujikan.

Ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar pendidikan kita bukan sekadar akses dan partisipasi sekolah, melainkan kualitas pembelajaran,” kata Rohman, Minggu (18 Oktober 2026).

Menurut Rohman, kondisi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah anak yang bersekolah atau terpenuhinya target administratif.

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pembelajaran benar-benar membentuk kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran kritis siswa.

“Kita tidak boleh terjebak pada keberhasilan administratif, sementara kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran kritis peserta didik masih tertinggal,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil PISA semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi legitimasi atas keberhasilan program pemerintah.

Empat strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mulai dari penguatan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran, penyelarasan asesmen, hingga penguatan peran keluarga, dinilai sebagai langkah positif.

Meski demikian, keberhasilan strategi tersebut harus dibuktikan melalui perubahan nyata di ruang kelas.

Peningkatan kompetensi guru, penguatan budaya literasi, serta pemerataan mutu pendidikan antardaerah perlu menjadi tolok ukur utama.

“Ukuran keberhasilan pendidikan terkait berapa banyak anak yang bersekolah itu penting.

Jauh lebih penting adalah seberapa jauh pendidikan mampu membentuk generasi yang berpikir kritis, bernalar ilmiah, dan mampu memecahkan persoalan kehidupan,” katanya.

Rohman juga mengingatkan agar sekolah tidak hanya menjadi tempat formalitas untuk menyelesaikan kurikulum, memperoleh nilai, dan mendapatkan ijazah.

Sekolah harus menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan nalar kritis, kreativitas, karakter, dan kemandirian intelektual.

Dalam konteks Banten, Rohman menilai, hasil PISA perlu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah.

Tantangan pendidikan di provinsi ini bukan hanya menyangkut kualitas pembelajaran, tetapi juga kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang disampaikan Rohman, angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun di Banten baru mencapai 73,84 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 77,86 persen.

Ketimpangan juga terlihat pada rata-rata lama sekolah. Kota Tangerang Selatan telah mencapai 12,10 tahun, sedangkan Kabupaten Lebak baru 6,78 tahun dan Kabupaten Pandeglang 7,50 tahun.

“Persoalan pendidikan Banten bukan semata-mata terkait kualitas pembelajaran, tetapi juga ketidakmerataan kesempatan untuk mengakses pendidikan.

Jangan sampai kemajuan pendidikan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara anak-anak di wilayah lain menghadapi keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” tegasnya.

Karena itu, Rohman mendorong pembangunan pendidikan di Banten tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pemerataan kualitas guru, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta memberikan perhatian anggaran lebih besar kepada wilayah yang masih tertinggal.

Menurut dia, hasil PISA harus menjadi pijakan untuk memperbaiki substansi pendidikan.

Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan nyata siswa dalam memahami informasi, bernalar, dan menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Rachmat Tamam belum merespons permintaan konfirmasi yang dilakukan Banten Raya berkaitan dengan skor PISA ini.

Padahal, nomor ponsel miliknya dalam kondisi aktif ketika dihubungi. (tohir)