SERANG, BANTEN RAYA- Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Banten 2020-2022 belum sepenuhnya tercapai. Bahkan, masih ada 148 indikator yang belum terpenuhi hingga semester I 2022 ditutup.
Demikian terungkap dalam pelaporan TPB 2021 hingga Semester I 2022 di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (20/7/2022).
Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, secara umum SDG’s atau TPB Banten memiliki empat pilar. Pilar sosial kini capaiannya sudah terpenuhi 100 persen, pilar ekonomi 62 persen, pilar lingkungan 62 persen, pilar tata kelola realisasinya masih 33 persen.
“Total indikator dapat dihitung secara keseluruhan sebanyak 257. Indikator tercapai 109 atau 39,5 persen dan indikator yang akan tercapai 104 atau 37,7 persen,” ujarnya.
Pemegang lima gelar akademik itu menjelaskan, belum tercapainya pilar ekonomi lantaran sejak 2020 lalu Banten dihantam pandemi Covid-19. Akibatnya, kondisi ekonomi secara global drop dan bahkan pertumbuhan ekonomi Banten sempat berada di minus 3 persen.
“Lebih rendah dari nasional. Biasanya kita enggak pernah tumbuh di bawah nasional, kita selalu di atas nasional,” katanya.
Meski demikian, pada 2021 kondisi ekonomi mulai membaik dengan pertumbuhan mencapai 4,4 persen, namun masih sedikit di bawah capaian nasional. Saat itu Banten mencatatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi.
“Tahun ini kita lihat pandemi melandai, mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi yang lebih bagus lagi. Kita lihat, indikator kemiskinan dan pengangguran turun terus investasi naik,” ungkapnya.
Lebih lanjut dipaparkan Mahdani, sementara untuk capaian pilar tata kelola yang masih 33 persen lantaran Pemprov Banten baru mengakhiri dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. Sementara kini rencana pembangunan Banten mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD).
“Visinya dari RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah), mudah-mudahan lebih fokus,” tuturnya.
Ia menegaskan, ada sjumlah program yang dicanangkan untuk bisa mengejar capaian indikator yang belum terealisasi. Salah satunya untuk pilar ekonomi pihaknya akan mengoptimalkan investasi mengingat Banten memiliki sumber daya alam yang melimpah.
“Didorong ketersediaan, listrik. Banten kan surplus, menyamankan pelaku bisnis. Kemudian air industri, Pak Gub menyelesaikan Waduk Sindangheula dan Karian, mudah-mudahan ke depan agar airnya bisa dimanfaatkan oleh mendorong ke industri dan rumah tangga,” katanya.
Dari sisi administrasi perizinan, kini Banten juga sudah menyelesaikannya. Seluruh perizinan kini bisa dilayani secara daring atau pemohon cukup dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan. “Sudah berlaku se-Indonesia jadi enggak ada perbedaan kita dengan medan, Jawa Timur. Persyaratan sudah sama semua,” ujarnya.
Tak hanya sampai disitu, saat ini pembangunan infrastruktur pun diarahkan untuk pendukung ekonomi. Pemprov tak lagi berkutat pada pemerataan infrastruktur lantaran hal tersebut sudah mampu diselesaikan.
“Kalau sekarang ada sport center nanti ke depan sudah potensi ekonomi, pelebaran dari Perempatan Palima ke sana. Mem-backup Tol Serang-Panimbang, dari perempatan Boru ke Cikeusal agar akses tol ke sini. Membuka ruas lingkar selatan di Kota Serang hingga ke Taman (Kopassus),” pungkasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Dody Herlando mengatakan, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16 persen. Persentase penduduk miskin itu menurun 0,34 poin persen poin terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50 persen poin terhadap Maret 2021.
“Jumlah penduduk miskin Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang, menurun 38,26 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 53,21 ribu terhadap Maret 2021,” ujarnya, Jumat 15 Juli 2022. (dewa)
