BANTENRAYA.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SMAN 4 Kota Serang.
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak di lingkungan sekolah.
Permintaan maaf itu disampaikan Andra dalam acara peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu (23 Juli 2025).
Di hadapan anak-anak dan para tamu, ia menyelipkan pesan penting soal keamanan di dunia pendidikan.
Pendampingan ASN Terkena Kasus Pidana dan Perdata di Pemkot Serang Nihil
“Ya salah satu tugas pemerintah itu, dalam rangka hari anak ini yang ingin saya sampaikan adalah tugas kita untuk menjamin dan memastikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindak kekerasan, pembulian dan lain-lain.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini sedang ramai suara dari anak-anak yang menjadi korban daripada pelecehan seksual di SMA Negeri 4 Kota Serang.
Tentu saya sebagai Gubernur Banten sangat prihatin, saya meminta maaf dan saya berjanji akan menindaklanjuti semua ini serta memastikan bahwa sekolah adalah tempat paling aman bagi anak-anak kita,” kata Andra.
Andra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun sisi kelembagaan.
Bank bjb Dorong Budaya Menabung Sejak Dini Lewat Produk Jasa Layanan Perbankan
“Saya berjanji akan menindaklanjuti semua ini, dan saya telah menugaskan kepada seluruh OPD yang terkait, salah satunya kepada Sekda, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera melakukan upaya-upaya tegas,” tegasnya.
Andra juga menyebut akan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola kepegawaian di sektor pendidikan.
“Tentu kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan, kepegawaian, dan pendidikan di Provinsi Banten,” ucapnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi menjaga kondisi psikologis korban dan keluarganya.
Jembatan Dibawah Tol Tangerang-Merak Membahayakan
“Saya mohon kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, untuk menjaga psikologi korban.
Insya Allah kami terus berkoordinasi dan saya telah memerintahkan kepada dinas pendidikan untuk berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum,” ujar Andra.
Sebagai bagian dari langkah korektif, Andra juga mengaku telah memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) untuk mengawal kasus ini secara transparan.
“Saya juga sudah meminta kepada kepala Plt dinas pendidikan untuk menindaklanjuti dan mengawal proses ini sebaik-baiknya tanpa ada yang ditutupi dan transparan.
Bank bjb Dorong Budaya Menabung Sejak Dini Lewat Produk Jasa Layanan Perbankan
Saya akan terus memonitor dan meminta kepada Pak Sekda dan dinas pendidikan untuk menyampaikan perkembangan informasi sedetail-detailnya kepada saya setiap hari,” tegasnya.
Andra juga menekankan bahwa, dalam konteks Hari Anak Nasional, fokus Pemprov Banten tidak hanya pada akses pendidikan, tetapi juga pada perlindungan anak di sekolah.
“Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan kita, salah satunya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, khususnya di sekolah.
Maka saya menyampaikan permohonan maaf tadi sebagai bentuk tanggung jawab moral, baik secara kelembagaan dan secara pribadi,” ujar Andra.
Nur Agis Aulia, Selalu Sempatkan Shalat Berjamaah di Masjid
Lebih lanjut Andra menegaskan, dirinya menolak menjadikan masa jabatannya yang baru lima bulan sebagai alasan untuk lepas tanggung jawab.
“Saya tidak bicara bahwa saya dilantik baru Februari. Tapi saya bicara bahwa ini adalah kejadian yang menimpa Provinsi Banten dan kami akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya upaya-upaya strategis yang akan kami lakukan untuk mencegah hal ini tidak terulang kembali,” katanya.
Lebih jauh Andra juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di luar kasus SMAN 4. Menurutnya, upaya perbaikan sistem pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau bicara tentang ini, pengawasan menjadi kunci. Kita baru bisa menindaklanjuti kalau ada laporan.
Pejabat Pemkot Serang Ikut Open Bidding Sekda Kabupaten Serang
Oleh karena itu, penting dilakukan pengawasan oleh kepala sekolah, oleh dinas terkait, dan tentunya oleh pengawas-pengawas sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan bahwa, tiga guru di SMAN 4 Kota Serang yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan telah dinonaktifkan sementara mulai Rabu (23 Juli 2025).
“Ketiga guru itu tidak diperkenankan mengajar selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Deden.
Deden mengatakan, ketiga orang guru yang dinonaktifkan tersebut berstatus sebagai PNS. Sementara, satu orang yang sebelumnya sudah lebih dahulu dinonaktifkan adalah berstatus sebagai PPPK.
Warga Inginkan Puing Bekas Reruntuhan Rumah Lingkungan Sukadana Segera Dirapihkan
“Jadi total itu ada empat (guru), yang satu sudah dinonjob diawal, duluan.
Nah sisanya tiga lagi per hari ini (kemarin) kita berhentikan sementara sembari menunggu proses investigasi lebih lanjut. Yang tiga ini PNS, kalau yang satu itu PPPK,” imbuhnya.
Deden menuturkan, keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan Inspektorat, Dindikbud dan BKD. Investigasi kini dilakukan tim gabungan, dengan memanggil para terduga pelaku dan saksi.
“Ini adalah perkara yang krusial. Bagaimana pun, guru itu harus jadi contoh. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap sekolah,” tegasnya.
Guru Cabul SMAN 4 Kota Serang Terancam Dipecat
Deden mengungkapkan, dugaan pelecehan ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2024, namun baru dilaporkan secara resmi pada pertengahan 2025.
Ia menyayangkan keterlambatan itu, tapi memastikan penanganan tetap akan dilakukan secara serius.
“Kalau sudah terlalu lama, khawatirnya jadi bias. Tapi kami tetap komitmen mendalami dan menindaklanjuti kasus ini,” ucapnya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov berencana memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan lebih aktif peran orang tua dan komite sekolah.
Ada 6000 UMKM di Kota Serang, Mayoritasnya Pedagang Makanan
“Komite sekolah itu bukan formalitas. Mereka harus ikut mengawasi agar sekolah tetap jadi tempat yang aman dan sehat bagi anak-anak kita,” ujar Deden.
Ia juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Kalau melihat kejadian yang tidak pantas, jangan diam. Segera laporkan. Pendidikan harus bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Siti Maani Nina menyampaikan, saat ini pihaknya tengah fokus memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap para korban.
Pejabat Pemkot Serang Ikut Open Bidding Sekda Kabupaten Serang
Pendampingan yang diberikan adalah pendampingan secara hukum maupun pendampingan langsung untuk menjaga dan memulihkan kondisi psikisnya.
“Iya terkait kasus ini, yang pertama adalah korban berani untuk speak up. Sehingga, kasusnya muncul ke permukaan.
Makanya Pak Gubernur tadi mengatakan bahwa sudah bagus para korban ini berani untuk speak up.
Yang pertama berani speak up aja dulu, karena kalau sudah speak up itu otomatis sudah ada penanganannya. Untuk pelaku akan ditangani oleh APH, sementara untuk korban akan kita tangani dengan memberikan pendampingan dari kita,” kata Nina.
Bank bjb Dorong Budaya Menabung Sejak Dini Lewat Produk Jasa Layanan Perbankan
Ia menjelaskan, agar hal serupa tidak terjadi lagi, pihaknya bersama dengan Dindik akan mengevaluasi dan meningkatkan komitmen sekolah-sekolah agar menjadi sekolah yang ramah anak.
“Karena sekolah ramah anak itu adalah komitmen, baik itu pendidiknya, maupun anak muridnya.
Karena kejadian seperti ini kan tidak melihat waktu dan tempat, kapan saja bisa terjadi, dan tidak bisa diprediksi,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai jumlah kasus kekerasan pada anak di Banten pada tahun ini, Nina mengungkapkan jika terjadi tren penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Bank bjb Dorong Budaya Menabung Sejak Dini Lewat Produk Jasa Layanan Perbankan
“Tahun ini kita alhamdulillah menurun kalau dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024 kita mencatat 1.114 kasus untuk kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
Tapi itu macam-macam ya, ada yang pelecehan seksual, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Dan di tahun ini per 23 Juli 2025, kita mencatat 617 kasus,” ungkap Nina.
“Mudah-mudahan kasus yang seperti saat ini terjadi tidak terulang kembali, dan bagi korban yang mengalami kasus kekerasan ataupun pelecehan, jangan takut untuk melapor dan speak up,” tutupnya. (raffi)
