BANTENRAYA.CO.ID – Provinsi Banten mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup tinggi secara nasional.
Berdasarkan data rekapitulasi pelaporan tenaga kerja pada Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 8.649 pekerja di Banten terdampak PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut menempatkan Banten pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
Angka PHK di Banten menyumbang sekitar 12,06 persen dari total 71.734 pekerja yang kehilangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
BACA JUGA : Unpam Serang Bidik 10 Persen Mahasiswa Ciptakan Lapangan Usaha
Gelombang PHK terbesar terjadi pada April dengan jumlah 1.440 pekerja, kemudian Juli sebanyak 1.416 pekerja.
Tingginya angka tersebut mendapat perhatian khusus Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.
Ia mengaku prihatin karena Banten dikenal sebagai salah satu pusat industri utama di Indonesia, bahkan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan kawasan ibu kota.
“Ya memang sangat miris ya, di Banten banyak industri, banyak tempat-tempat usaha, terus juga di Banten adalah dekat dengan ibu kota, kok banyak ya yang terkena PHK,” ujar Dimyati, Rabu (11 November 2026).
BACA JUGA : Polisi Amankan Lima Dus Minuman Keras di Labuan
Menurutnya, tekanan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha.
Penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah dinilai dapat menambah beban perusahaan sehingga berdampak terhadap kemampuan pengusaha mempertahankan tenaga kerja.
“Yang kelihatan memang secara ekonomi global, ini masih persoalan karena dolar terus naik. Ya maka kemungkinan para pengusaha ini merasa bebannya berat,” katanya.
Dimyati menilai, pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjaga agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan tidak mengambil langkah pengurangan tenaga kerja.
BACA JUGA : Unpam Serang Bidik 10 Persen Mahasiswa Ciptakan Lapangan Usaha
Salah satu upaya yang didorong adalah pemberian insentif serta kemudahan bagi pengusaha, termasuk melalui kebijakan fiskal dan penyederhanaan perizinan.
Ia menyebut, skema seperti tax holiday dan tax amnesty dapat menjadi bahan pembahasan untuk meringankan beban dunia usaha.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta tidak mempersulit proses perizinan, bahkan memberikan kemudahan melalui layanan perizinan gratis.
“Nah ini yang harus dibangun kolaborasi semua pihak supaya pengusaha juga jangan dibebani terlalu berat.
BACA JUGA : Grand Anara Airport Hotel Tempat Transit Favorit Wisatawan
Misalnya, kita memberikan tax amnesti atau tax holiday atau memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk pemerintah daerah Provinsi Banten sekarang ini kan baik kabupaten kota mempermudah perizinan, dan banyak yang gratis kok perizinan itu, dan jangan mempersulit,” terangnya.
Dimyati mengingatkan, keberlangsungan investasi sangat berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika investasi menurun atau perusahaan yang sudah beroperasi terpaksa menghentikan kegiatan usahanya, dampaknya dapat semakin mempersempit kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Nah, saya berharap tidak terjadi gap atau pemutusan lapangan pekerjaan, karena kalau investasi berkurang lapangan kerja berkurang, apalagi investasinya sudah jalan terus tiba-tiba mandek juga lapangan pekerjaan akan runtuh,” tambahnya.
Ia menegaskan, persoalan PHK tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, pelaku industri, hingga masyarakat dan pekerja.
BACA JUGA : 15 Ribu Pasutri di Banten Cerai
“Maka kita semua pihak harus menjaga bersama. Maka kolaborasi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
Semua pihak, pemerintah, stakeholder, BUMN, BUMD, sektor swasta, industriawan, terus juga wiraswastawan, dan lain sebagainya,” paparnya.
Selain menjaga iklim investasi, Dimyati juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Menurutnya, tenaga kerja Banten harus memiliki kedisiplinan, semangat belajar, serta budaya kerja yang baik agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia industri.
“Masyarakatnya, buruhnya, tenaga kerjanya itu harus betul-betul mau, semangat, dan disiplin. Jadi kalau nggak, ketinggalan.
Maka sekarang ini dilatih budaya. Budaya itu ya budaya kerja, budaya sehat, budaya belajar, budaya sopan santun, dan semuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemprov Banten tengah membahas kemungkinan pemberian insentif fiskal dan kemudahan usaha untuk membantu perusahaan menghadapi tekanan ekonomi.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan agar pengusaha tidak semakin terbebani dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.
BACA JUGA : Pemprov Panggil 50 Perusahaan Penunggak Pajak
“Kita lagi membahas tax holiday, tax amnesty, kemudahan bagi pengusaha. Kayaknya kan PHK ini karena pengusahanya rugi, pengusahanya defisit.
Nah itu yang kita akan dorong, mempermudah supaya mereka tidak terbebani terlalu berat ya, apalagi dengan sikon global seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menjelaskan, tingginya angka PHK tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi.
Ada sejumlah faktor yang membuat perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawannya, mulai dari berakhirnya masa kontrak, pelanggaran kedisiplinan, hingga penutupan perusahaan.
BACA JUGA : ASDP Lambat Urus Ganti Rugi
“Data PHK tiap hari berubah, karena PHK memang bisa terjadi setiap saat ya, akibat habis kontrak, indisipliner atau juga penutupan perusahaan,” kata Septo.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi nasional dan global turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
Ketidakpastian perekonomian membuat sejumlah perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap kegiatan usaha maupun jumlah pekerja.
“Hanya kondisi ekonomi nasional dan global menjadi alasan banyaknya PHK di Banten, bahkan di beberapa daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA : 10.304 Guru Diangkat Penuh Waktu
Selain itu, Septo mengungkapkan adanya perusahaan yang memindahkan lokasi usahanya dari Banten ke daerah lain.
Relokasi tersebut berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja sehingga perusahaan harus melakukan perampingan dan mengakhiri hubungan kerja dengan sebagian karyawannya.
“Penyebab PHK bermacam-macam. Ada karena perusahaan tutup. Ada karena habis kontrak kerja. Indisipliner pegawai dan yang gak bisa dicegah karena relokasi perusahaan dari Banten ke daerah lain,” jelas Septo. (Raffi)
