BANTENRAYA.CO.ID – Sebanyak 10.304 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Provinsi Banten berpeluang beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 mendatang.
Selanjutnya, mereka akan menjadi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Rencana kebijakan tersebut merupakan kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI yang menetapkan untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu lintas profesi.
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara Wilayah Provinsi Banten Septian Hernawan menyambut baik kebijakan tersebut.
BACA JUGA : ASDP Lambat Urus Ganti Rugi
Menurutnya, keputusan pemerintah pusat ini menjadi kabar menggembirakan bagi guru yang selama ini menunggu kepastian status dan kesejahteraan.
“Alhamdulillah, ada titik terang yang diberikan kepada kami. Pemerintah memberikan kebijakan yang menggembirakan. Sebelumnya, status kami paruh waktu.
Sekarang ada harapan untuk menjadi penuh waktu dan lebih terjamin kesejahteraannya,” kata Septian, Minggu (8 November 2026).
Ia menyebut, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah guru PPPK paruh waktu jenjang TK hingga SMA di Provinsi Banten mencapai 10.304 orang.
BACA JUGA : Bisnis Jual Beli Emas Menjamur
Mereka berpotensi terdampak kebijakan peningkatan status tersebut. Adapun jumlah guru PPPK Paruh Waktu seindonesia sebanyak 242.482 orang dan jumlah guru Non ASN Seindonesia sebanyak 172.323 orang.
Septian mengatakan, pemerintah pusat bersama DPR RI pada Jumat (6 November 2026) menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kesepakatan itu mencakup berbagai profesi, termasuk guru, tenaga kesehatan, dosen, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan.
Pihaknya saat ini masih menunggu mekanisme teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia berharap proses peralihan berjalan lancar dan tidak ada guru yang tertinggal.
BACA JUGA : Bisnis Jual Beli Emas Menjamur
“Kami akan terus mengawal dan memastikan semuanya berjalan lancar, utamanya agar tidak ada guru yang tertinggal dalam proses peralihan,” ujarnya.
Septian mengungkapkan, ketika guru PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu dan berstatus sebagai pegawai Kemendikdasmen, maka dia berharap ini akan menjadi awal dari perbaikan kesehatreraan para guru.
Sebab selama ini guru PPPK Paruh Waktu, terutama di kabupaten kota, kerap terlambat dalam hal penyaluran gaji. Dia mencontohkan di Kota Cilegon, misalnya, guru PPPK Paruh Waktu sempat tiga bulan belum dibayarkan gajinya.
“Kalau untuk guru di Provinsi Banten alhamdulillah lancar. Cuma bedanya yang PPPK Penuh Waktu dapat honor tuta (tugas tambahan-red), sedangkan yang PPPK paruh waktu tidak mendapatkan honor tuta,” katanya.
BACA JUGA : 15 Ribu Pasutri di Banten Cerai
Septian berharap ke depan pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan kepegawaian dan menjadikan kesejahteraan guru sebagai perhatian utama.
Dengan demikian, maka para guru hanya akan fokus pada tugas mereka mengajar dan mendidik tidak lagi menyuarakan kesejahteraan yang selama ini begitu masih jauh.
“Kami berharap ke depan kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kesejahteraan guru,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam keterangan pers, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan rencana pengangkatan ini telah dibahas sebelumnya.
BACA JUGA : 376 Gerai Kopdes Merah Putih di Banten Belum Siap Beroperasi
Pemerintah pernah menyampaikan keputusan untuk mengangkat pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
“Pada saat itu, kebijakan masih terbatas untuk tenaga pendidikan atau guru.
Namun, setelah beberapa kali melakukan perhitungan, hari ini kami memutuskan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” kata Prasetyo Hadi.
Prasetyo menambahkan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu ini berlaku lintas profesi. Formasinya mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, serta tenaga teknis atau pelayanan dan bidang lainnya.
BACA JUGA: Hasil Pertanian Banten Dilirik Industri Korea
Menurut Prasetyo, setelah status mereka naik menjadi penuh waktu, para PPPK ini akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier.
“Beberapa waktu lalu juga sudah kami umumkan bahwa mereka bisa mengikuti tes CPNS yang akan dimulai pada tahun 2027.
Jadi, karena statusnya naik menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi, mereka diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS tahun 2027,” bebernya. (tohir)
