BANTENRAYA.CO.ID – Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan menghadiri acara halal bi halal yang diadakan DPW LDII Provinsi Banten.
Dalam kesempatan acara halal bi halal itu, Mendag meminta agar warga LDII meningkatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan.
Acara halal bi halal yang dilaksanakan DPW LDII Provinsi Banten itu digelar di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia yang dihadiri sekitar 7.000 warga LDII.
BACA JUGA: Rajut Persatuan, DPD LDII Kabupaten Pandeglang Gelar Acara Halal Bi Halal
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Zulhas itu mengaku mengapresiasi warga LDII yang tertib selama acara berlangsung.
Selain itu, Zulhas juga mengingatkan umat Islam jangan mau diadu domba dan mau diprovokasi karena urusan politik.
“Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta saling menghormati. Persaudaraan kita lebih utama dari segalanya,” ujarnya, Minggu 21 Mei 2023.
BACA JUGA: Bupati Serang Resmikan Tiga Masjid yang Dibangun Pengurus LDII
Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengucapkan terima kasih atas kunjungan Mendag RI beserta rombongan tersebut.
“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami warga LDII,” kata Dimo.
Ia berharap LDII sebagai Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang aktif membangun SDM yang berkualitas perlu bekerjasama dengan pemilik otoritas yaitu legislatif maupun eksekutif.
“LDII sebagai Ormas yang berfokus menyiapkan SDM yang professional religius, akan tepat sekali bila digandeng dengan Kementerian yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
BACA JUGA: Bakal Diangkat Jadi Duta P4GN, Anggota Paskibraka Kabupaten Serang Diberi Penyuluhan Bahaya Narkoba
Sementara itu, Pengurus Yayasan Budi Mulia mengatakan, dukungan otoritas-otoritas pemerintah itu sangat penting berupa baik infrastruktur undang-undang, kebijakan ataupun jalur komunikasi untuk dapat mengembangkan kontribusi LDII kepada bangsa dan negara.
“Komunikasi antara pemerintah sebagai pemilik otoritas dengan ormas adalah sesuatu yang luar biasa karena saling berkaitan satu sama lain,” katanya.
Ia mengaku, selaku Ormas yang berada di bawah mengetahui persoalan-persoalan ummat yang bisa menjadi masukan buat pemerintah.
“Diperlukan sebuah kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan kebutuhan umat,” tuturnya.***
