BANTENRAYA.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banten, menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat KPU Provinsi Banten pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengatakan, menyampaikan bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023 telah dilewati.

Kemudian secara berjenjang dilakukan rapat pleno terbuka, dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan pada 13 April 2023 ditetapkan Daftar Pemilih Sementara di tingkat provinsi.

Rapat pleno kemudian dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Data dan Informasi Agus Sutisna.

Setelah membacakan tata tertib rapat pleno beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya peserta rapat pleno.

“Selanjutnya, saya ingin mengajak semua bersyukur karena hari ini telah sampai satu tahapan penting, yaitu menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara,” tuturnya.

setelah ini ada tahapan perbaikan DPS, yaitu DPSHP, dan kemudian menjadi DPT, dan direkap secara nasional sekitar tanggal 20 Juni 2023.

Dalam pemutakhiran data kemarin ada beberapa permasalahan, namun dengan bersama-sama dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat KPU Banten pada Pemilu 2024 dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Setelah dibacakan hasil rekapitulasi DPS oleh KPU kabupaten/kota peserta rapat pleno diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap data rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Banten.

Perwakilan partai politik, instansi terkait serta Bawaslu Banten memberikan tanggapan terhadap rekapitulasi DPS.

Ajat Munajat, Anggota Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan hasil pengawasan Coklit, pengawasan penyusunan DPHP dan Pleno penetapan DPS di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten/Kota.

Baru Rilis! Kode Redeem Genshin Impact Update 14 April 2023, Ambil Primogems Gratis Hari Ini

Ajat menyampaikan bahwa Bawaslu Banten melakukan audit dan uji petik berkaitan dengan prosedur pencocokan dan penelitian, Bawaslu juga melakukan audit ke Kepala Keluarga tanpa memiliki data pemilih.

Menanggapi hal tersebut Agus Sutisna menyampaikan, terkait data ini faktanya memang jajaran KPU diminta untuk tidak boleh sembarangan memberikan data.

Hal itu dikarenakan terkait dengan perlindungan data pribadi, ini urusannya adalah kebijakan, kami berkali-kali sampaikan juga hal tersebut kepada KPU RI agar diselesaikan ditingkat atas.

“Ada sejumlah catatan, seperti kasus Waduk Kariyan, Chandra Asri, dan daerah Rengat. Ada orang Adminduk Kabupaten Tangerang tapi secara geografis di Kabupaten Serang,” katanya.

“Mereka terlindungi hak pilihnya di Sidalih. Dari sisi proses mutarlih daerah Rengat ini tidak ada masalah karena mereka masuk ke Kabupaten Tangerang,” tuturnya.

“Berikutnya nanti dicek Sidalih terakhir. Akan disandingkan dari BA dan Sidalih. Sepanjang sesuai regulasi dan regulasi dibenarkan sangat mungkin ada dinamika data, perubahan data, dan itu terjadi dan sudah ditindaklanjuti”, terangnya.

Setelah tidak ada tanggapan dari peserta rapat pleno Ketua KPU Provinsi Banten kemudian menetapkan Rekapitulasi DPS Tingkat KPU Banten pada Pemilu 2024.