Lebel Dinasti Politik Jadi Alat Black Campaign ?

Persoalan korupsi di Banten tidak bisa dipungkiri merupakan kegentingan yang musti diurai sampai pada pola terbentuknya korupsi sektor pemerintahan dan bagaiman jejaring ekonomi politik lokal menyuburkan situasi koruptif. Jadi persoalan ancaman praktik korupsi bukan pada tingkat kelompok apalagi orang per orang. APBD Banten bagaikan kue renyah yang dapat dijamah melalui selingkuh rent seeker, pengelola kebijakan teknis dan boleh jadi legislator. Selingkuh ini boleh jadi pula disusun agar mengcover logistik politisasi birokrasi yang belum banyak diulas-bongkar oleh para pemerhati. Mencermati fenomena korupsi yang terjadi di Banten, mengarah pada pola yang sama dan berulang. Yang paling seksi soal pengadaan tanah dan belanja sarana prasarana bidang pendidikan.

Bagaimana dengan persoalan kepemimpinan gender?. Saya menghindari penggunaan kata “kepemimpinan perempuan” karena secara hermeneutic penggunaan frasa itu justru menggugah ingatan bahwa perempuan bukanlah pemimpin. Faktanya, kepemimpinan politik adalah kemampuan mengorganisasikan peran, tujuan, konflik dan fungsi. Kepemimpinan tidak melekat pada gender tetapi pada kepiawaian, bakat, dan satu lagi : komitmen yang kuat terhadap visi. Keterkejutan pada perempuan yang memimpin, punya sejarah panjang dalam kepemimpinan ala Eropa (colonial) yang terbawa ke negeri jajahan. Hingga abad 19 awal, di gilda-gilda hak perempuan Eropa tidak boleh melebih setengah hak gaji kaum pria. Bolehlah keterkejutan itu disebut nerbula poskolonial yang mengendap di kepala, lalu susah move on lantas yang diperdebatkan soal gender  dengan dalil fallacy: pengarus utamaan perempuan.