Lebel Dinasti Politik Jadi Alat Black Campaign ?

[dropcap]P[/dropcap]olitik praktis pilkada di Banten mulai menggeliat. Setelah suatu kegiatan di Untirta bicara  tentang kepemimpinan perempuan, aktivis di UIN Sultan Maulana Hassanudin menyebut soal korupsi dan dinasti politik. Media pun tidak tanggung-tanggung menyemarakan isu sentral dalam diskusi itu sebagai headline dengan font besar : Dinasti Politik. Memang sebagai wacana diskusi public, tema dinasti politik dan korupsi plus tema kepemimpinan berdasar jenis kelamin  nampak masih menarik di Banten. Tetapi jika mau objektif, cara pandang terhadap dinasti politik,  korupsi, kepemimpinan perempuan  justru menempatkan publik Banten pada  stagnasi wacana diskusi yang itu-itu saja. Karena tiga isu tersebut jelas mengarah pada satu kelompok politik tertentu.

Lebal dinasti politik paling potensial digoreng sebagai peluru politik untuk black campaign. Tema seputar ini bakal menjadi bahan-bahan utama diskusi kelompok politik khalayak. Di kelompok lain, ada lebel kepemimpinan gender yang dinarasikan sebagai kehebatan. Tidak tanggung-tanggung, institusi selevel universitas dan elitnya langsung terjun main di isu ini. Menggelikan sih.

Tentang lebel korupsi, tentu masih jadi bahasan menarik yang mudah diarahkan ke pihak tertentu. Padahal kisah korupsi di Banten lebih banyak menjerat ASN, pejabat pengadaan, terkait pengadaan tanah dan sarpras pendidikan. Data di Pengadilan Tinggi Banten, sepanjang 2021 ada 35 perkara korupsi di Banten. Bayangkan berapa angka lima tahun ke belakang. Pemainnya tidak acak tetapi pola fraud korupsi itu dapat diamati, berkait kelindan ekonomi-politik di tingkat lokal. Pemain tidak acak karena yang ada di “segmen” ini para pelaksana teknis urusan pengadaan barang dan jasa, seperti pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, penyedia barang dan jasa plus para makelar yang memperantarai praktik fraud itu. Gejala ini menandakan praktik fraud yang selama ini berlangsung di Banten tidak bermuara di kepala daerah.