Susun LKPD TA 2022, 5 Komponen Pelaporan Jadi Perhatian Khusus Pemprov Banten
Dengan tantangan tersebut terhadap penyusunan LKPD TA 2022 ada sejumlah hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Pertama, pengaruh inflasi dan penanganan dampak inflasi tersebut berdampak terhadap penyajian laporan keuangan Pemprov Banten.
“Hal ini harus diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan, mulai dari penganggaran, realisasi pendapatan dan belanjanya yang terpengaruh,” tuturnya.
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan realisasi kegiatan yang bersumber dari alokasi sumber dana belanja tak terduga (BTT) harus dijelaskan secara rinci pada catatan atas laporan keuangan. Ketiga, terkait aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang masih dalam masa transisi.
Pada TA 2022, perencanaan menggunakan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sementara untuk penatausahaan menggunakan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL). Hal itu membutuhkan perhatian khusus, kehati-hatian serta ketelitian agar tidak ada ‘missing link’ atau angka yang tidak terintegrasi dari SIPD ke SIMRAL, yang nantinya akan mempengaruhi keterandalan penyajian laporan keuangan.
Keempat, terkait dengan catatan atau temuan BPK tahun lalu agar tidak terulang kembali. Seperti misalnya pengelolaan hibah langsung dari pemerintah pusat maupun instansi lain.
“Baik yang berupa barang maupun uang harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga yang terkait dengan penatausahaan aset tetap dan belanja modal,” paparnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nugraha mengatakan, selain 5 komponen laporan keuangan ada hal tambahan lain untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Banten dan RSU Malingping. Laporan keuangannya agar ditambahkan pula laporan arus kas dan laporan perubahan.
