BANTENRAYA.CO.ID – Sindiran keras disampaikan Presiden Jokowi kepada pengelolaan keuangan daerah atau APBD.
Hal itu, karena Presiden Jokowi menilai masih menemukan tingginya angka perjalanan dinas dibandingkan anggaran yang digelontorkan untuk masyarakat.
Bahkan, menurut Presiden Jokowi, hanya sebanyak 20 persen anggaran yang benar-benar digelontorkan untuk program yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Ia juga tidak segan membeberkan temuan tersebut karena dinilai tidak becus dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Presiden Jokowi pemerintah daerah tidak becus mengelola anggaran karena terlalu banyaknya anggaran untuk perjalanan dinas.
BACA JUGA: Jokowi Ulang Tahun Ke-62, Erick Thohir Sebut Indonesia Beruntung
Terlebih ada fakta jika anggaran perjalanan dinas mencapai Rp1,9 miliar dari total Rp2,5 miliar anggaran untuk program UMKM.
Dikutip BantenRaya.Co.Id dari berbagai sumber pada Selasa 27 Juni 2023, Presiden Jokowi menyindir pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Masih banyak anggaran yang dinilai tidak jelas.
“Saya berikan contoh, ada program penyuluhan pertanian. Ini APBD provinsi tidak perlu saya sebut mana, programnya untuk penyuluhan, meningkatkan kualitas SDM pertanian, anggarannya Rp1,5 miliar,” katanya.
“Tapi, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas,” jelasnya.
BACA JUGA: Ahok Kirimkan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Presiden Jokowi: A Friend Is Always Loyal
Selanjutnya, Kedua yakni anggaran untuk pengembangan UMKM.
Jokowi mengatakan mendapati APBN kabupaten untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan total pagu anggaran Rp2,5 miliar.
Namun, dari total anggaran tersebut, Rp1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.
“Bayangkan, tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul mengembangkan usaha mikro,” katanya.
Terakhir papar Jokowi, anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Kena Covid 19 Harus Bayar, Auto Dompet Bisa Full Senyum
Alokasi anggaran yang digelontorkan sebuah kabupaten untuk merehabilitasi balai penyuluh pertanian mencapai Rp1 miliar.
Tapi, dari anggaran itu, Rp734 miliar di antaranya malah dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat.
“(Temuan seperti) ini banyak sekali, banyak, ribuan yang seperti ini,” katanya.
Atas dasar itu semua, Jokowi memberikan warning kepada pemerintah daerah, khususnya para menteri kabinet.
Ia tidak ingin uang rakyat hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas.
Semua uang rakyat harus lebih dominan untuk bisa menyelesaikan program pro rakyat.
Bukan malah untuk perjalanan dinas para pejabat daerah dan kementerian.
“Kepada menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN,”.
“Menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat,” pungkasnya. ***
