CILEGON, BANTEN RAYA – Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) Diah Natalisa bersama Walikota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai dasar Gedung Graha Edhi Praja, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Cilegon, Kamis (22/12).
MPP memiliki 83 pelayanan dari 21 instansi vertikal dan 5 Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Cilegon.
Selain memiliki stan pelayanan dari 21 instansi vertikal dan 5 OPD, MPP yang berada di lantai dasar seluas 1.008 meter persegi tersebut juga dilengkapi pojok baca, balai nikah, dan ruang prioritas.
Balai nikah tersebut merupakan layanan tempat nikah dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon, sedangkan ruang prioritas merupakan ruangan layanan untuk investor yang dimiliki DPMPTSP.
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyatakan, MPP Kota Cilegon menjadi yang ke 81 yang diresmikan dari 103 MPP yang ada di Indonesia.
“Kemarin sebanyak 26 MPP sudah diresmikan langsung Wapres RI termasuk Cilegon. Untuk Indonesia menjadi yang ke 81 dan Banten menjadi ke 4. Kami harap ini bisa semakin memudahkan pelayanan dalam satu tempat, sehingga mudah, murah dan transparan,” ucapnya.
Diah menyatakan, secara sarana dan prasarana di MPP Kota Cilegon sudah cukup bagus, dengan alur yang sesuai dan juga tempat yang sangat nyaman. Bahkan memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan gedung yang sudah ada tanpa membangunnya.
“Yang terpenting itu fungsinya bukan soal gedung baru dan bagus. Nanti kami akan terus pantau perkembangan dan kepuasan dari pelayanan di MPP ini. Bagus atau tidaknya nanti tergantung penilaian masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan dan harus dikembangkan dari MPP Kota Cilegon nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon terus mengembangkan MPP jangan hanya sekadar seremonial peluncuran. Termasuk, dari sisi sumber daya manusia (SDM) petugas, disiapkan yang profesional dengan standar kompetensi yang baik, memiliki perilaku etika dan kesopanan, serta terus mengembangkan fasilitas pelayanan dengan penerapan teknologi yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Saya minta disiapkan dari sisi skema anggaran untuk kompensasi petugas pelayanan yang ada di MPP. Sebab, terhitung sejak saat ini semuanya akan sah menjadi keluarga besar kami di MMP Kota Cilegon, jika sebuah keluarga perlu mengenal satu sama lain dan tujuan hidup, serta aturan main bersama, sehingga semakin erat dan saling mendukung,” katanya.
Termasuk juga, lanjut Helldy, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin harus menyiapkan anggaran agar semua fasilitas yang ada di MPP terus bisa berkembang dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
“Saya minta juga Sekda untuk bisa membuat skema anggaran agar semua fasilitas disini terus bisa membuat masyarakat mudah dan murah dalam melakukan pelayanan, jangan sampai malah membuat kecewa,” ujarnya.
Salah satu warga Perumnas Cibeber, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Hasani menyampaikan, dirinya datang ke MPP tersebut untuk melakukan pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten membuat paspor untuk keperluan umrah.
“Tadi saya ke kantor yang di Grogol (Kantor Imigrasi), tapi diarahkan ke sini. Kalau dari ukuran jarak lebih dekat dari pada harus ke kantor sana. Lalu fasilitas juga lebih nyaman,” katanya saat melakukan pelayanan.
Hasani berharap, pelayanan yang dilakukan juga bisa cepat dan mudah. Artinya secara waktu tidak lama agar berkasnya jadi.
“Ini belum tahu lama atau tidak jadinya. Kalau sekarang cukup cepat (untuk pelayanan), tinggal fasilitas tempat duduk saja karena masih ramai pejabat makanya tidak ada kursi untuk orang yang mengantar saya kesini,” ucapnya.
(uri)