Pegawai Honorer Pemprov Tuntut JHT
“Kita tidak usah berdebat soal boleh dan tidak boleh. Saya yakin ini boleh. Pemberi kerja, dalam hal ini Pemprov Banten wajib memberikan JHT,” katanya.
Namun ketika Andra menanyakan soal kemungkinan pemberian JHT untuk para honorer itu kepada Sekretaris BKD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, yang bersangkutan mengaku tidak tahu.
Andra juga meminta BKD menjelaskan secara tertulis kepada DPRD Provinsi Banten tentang rencanan besar (roadmap) Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan masalah pegawai honorer. Termasuk rencanan pemberian JHT untuk para honorer. Rencana ini, menurutnya, penting diketahui DPRD Provinsi Banten sehingga DPRD dapat melihat di bagian mana dapat berperan guna menyelesaikan masalah honorer ini. “Masalahnya ini masalah sudah lama (dan belum selesai sampai sekarang),” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini pun meluapkan kekecewaannya karena Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin yang dia undang untuk hadir pada pertemuan itu namun tidak datang. Tidak hanya kali ini saja, Andra mengaku pernah beberapa kali mengundang Komarudin namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangannya. “Saya kecewa sekali. Terus terang saya kecewa,” ujarnya.
Sekretaris BKD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan, apa yang dituntut para honorer masih dalam batas wajar. Khusus tentang kenaikan honor, dia mengatakan setuju bila honor mereka dinaikkan bahkan bila perlu setinggi-tingginya. Meski demikian, keputusan itu tetap akan berada di Gubernur Banten sebagai pimpinan.
