BANTENRAYA.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni dijadwalkan akan kembali melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten pada pekan depan.
Seperti diketahui bahwa masih ada beberapa posisi kepala OPD yang kosong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan membenarkan bahwa masih terdapat beberapa posisi penting yang kosong.
Menurutnya, kekosongan ini disebabkan karena ada pejabat eselon II yang pensiun dan juga tergeser jabatannya karena proses seleksi sebelumnya.
BACA JUGA : Disdukcapil Kota Serang Kebut Sisa 10 Ribu Perekaman
“Ada beberapa jabatan yang belum terisi, terutama Kepala BPSDM dan Inspektorat,” ujar Deden, Minggu (16 November 2025).
Ia menjelaskan bahwa jabatan Inspektorat memang memerlukan prosedur ketat.
Sebab kepala inspektorat harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didahului dengan adanya seleksi dari pihak auditor pusat.
“Yang pertama untuk posisi kepala BPSDM, yang kedua untuk (posisi kepala) inspektorat.
BACA JUGA : Guru Diminta Terapkan Pembelajaran Berkesadaran, Bermakna, dan Menyenangkan
Karena kepala inspektorat kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang didahului dengan adanya seleksi dari pihak auditor pusat, baik itu izin Kemendagri maupun BPKP,” katanya.
Deden menambahkan harapannya agar rekomendasi dari pusat bisa segera turun pekan depan, sehingga proses pengisian jabatan dapat dimulai.
Lebih jauh, Deden menyatakan, kemungkinan rotasi pegawai di lingkup Pemprov Banten juga akan dilakukan.
Baik berbarengan dengan pelantikan eselon II maupun tidak. Sebab saat ini Pemerontah Provinsi Banten menggunakan manajemen talenta untuk pengisian jabatan sehingga akan bisa diketahui siapa yang sudah layak mengisinya.
BACA JUGA : Nelayan Karangantu Tak Melaut Lantaran Gelombang Tinggi
“Dimungkinkan sih bisa terjadi karena memang kita kan menggunakan manajemen talenta. Manajemen talenta itu kan sekaligus mengevaluasi kinerja-kinerja kami semua, baik eselon II, III, maupun IV.
Kalau kemudian berdasarkan algoritma atau sistem manajemen talenta itu harus ada yang menempati jabatan baru, entah karena waktu ataupun karena pengalamannya ya harus kita lakukan,” kata Deden.
Menurut mantan Kepala Dispora Banten ini, rotasi tidak hanya akan menyasar pejabat eselon II, tetapi juga eselon III dan IV.
Namun khusus untuk eselon III dan IV akan dilakukan bertahap, mengingat jumlahnya cukup banyak. “Kalau eselon III dan IV sih mungkin akan bertahap karena jumlahnya sangat banyak,” katanya.
BACA JUGA : Andra Soni Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Deden berkeinginan agar pengisian jabatan dilakukan pada eselon III terlebih dahulu sehingga nanti akan terlihat berapa jabatan eselon IV yang kosong.
Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan adanya pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan ikut serta dengan pelantikan pejabat eselon II.
Diketahui, saat ini posisi Inspektorat, Biro Hukum, Biro Organisasi, dan BPSDM di Pemprov Banten masih kosong dan masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt).
Deden menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui seleksi tambahan sesuai aturan, termasuk sistem manajemen talenta dan rekomendasi eksternal.
BACA JUGA : Kampung Sukajaya Kasemen Kota Serang Banjir
Sistem manajemen talenta sendiri menjadi pijakan utama dalam kebijakan birokrasi di Banten.
Sebelumnya, Deden menyatakan bahwa seleksi pejabat eselon II akan berjalan berbasis manajemen talenta nasional, dengan data rekam jejak kandidat yang sudah tersedia di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dia berharap fase regenerasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat berlangsung lancar dan profesional.
Manajemen talenta akan menjadi tulang punggung pengisian jabatan strategis, sekaligus menjaga integritas dan efisiensi birokrasi di Banten.
BACA JUGA : Tiga Hari SDN Pamarican Kota Serang Terendam Banjir
Sementara itu, pengamat kebjakan publik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri berharap pelantikan pejabat di Pemprov Banten bukan sekadar like and dislike, tetapi mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan kecakapan pejabat tersebut di jabatan yang akan diberikan.
Sebab kinerja pejabat tersebut akan berakibat secara tidak langsung pada kinerja gubernur dan wakil gubernur sendiri nanti.
“Jangan sampai ada orang yang kompetensinya bukan di situ ditaro di situ yang efeknya kinerja akan berimbas pada kinerja gubernur dan wakil gubernur. Itu harus jadi pertimbangan. Jangan asal naro,” katanya.
Apalagi, Pemprov Banten menjadi contoh manajemen talenta di Indonesia sehingga penempatan pejabat harus benar-benar diperhatikan. (tohir)
