BANTENRAYA.CO.ID – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan memberikan rapor merah ke Pemkab Pandeglang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 95 di depan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang pada Senin, 30 Oktober 2023.
Aksi yang diselenggarakan oleh aliansi Gerakan Pemuda Oktober (Gepok) tersebut mengangkat berbagai isu, diantaranya kekerasan seksual dan kondisi birokrasi di Kabupaten Pandeglang.
“Sampai hari ini, Kabupaten kita yang katanya ramah perempuan dan anak, namun masih ada korban kekerasan seksual yang belum mendapat keadilan dari penegak hukum,” kata salah seorang perempuan yang sedang berorasi, Senin, 30 Oktober 2023.
“Pandeglang tidak layak disebut kabupaten ramah perempuan,” tambah orator perempuan yang lain.
BACA JUGA:Tak Dapat Perhatian Pemerintah, Warga Kampung Cikole Pandeglang Gotong Royong Bangun Jalan Rusak
Koordinator lapangan aksi, Entis Sumantri menyoroti terkait praktik komersialisasi birokrasi di beberapa OPD Kabupaten Pandeglang yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Dirinya menuntut kepada Bupati Irna Narulita beserta wakilnya, Tanto, untuk menghentikan praktik komersialisasi birokrasi tersebut.
“Kami menyoroti terkait praktik komersialisasi birokrasi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami menuntut Irna dan Tanto untuk menyudahi hal tersebut,” kata Entis kepada Banten Raya.
Ditambahkan Entis, praktik komersialisasi di tubuh birokrasi tersebut terlihat karena beberapa kali, baik BPK maupun Inspektorat menemukan praktik ketidak amanahan para birokrat di Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA:Seleksi PPPK Pemkab Pandeglang Memasuki Jawaban Masa Sanggah, Berikut Jadwal Tahapannya
Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi diberikannya rapor merah kepada Pemkab Pandeglang.
“Sudah bukan rahasia lagi, beberapa temuan BPK maupun Inspektorat itu ril gitu, ada beberapa anggaran yang tidak terealisasikan,” tuturnya.
“Maka kami berikan rapor merah untuk Pemkab Pandeglang,” tambahnya.
Pantauan Bantenraya.co.id masa aksi merasa kecewa karena tidak dapat menemui satupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA:Menteri Hukum dan HAM RI Yassona Laoly Berbagi Pengalaman Hidup Ke Mahasiswa Untirta, Ini Pesannya
Hal tersebut di ungkapkan oleh salah seorang peserta aksi yang sedang berorasi ketika mengetahui tidak satupun Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang sedang berada di kantornya.
“Kami kecewa kepada para anggota dewan karena tidak satupun ada dikantor padahal masih di jam kerja,” pungkasnya.(mg-aldi)***
