CILEGON, BANTEN RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan penghargaan plakat biru dari Menteri Keuangan (Kemenkeu) RI Sri Mulyani. Plakat biru itu diberikan Kemenkeu RI karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Cilegon meraih opini/predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut.
Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, menjadi tugas berat untuk mempertahankan karena WTP berturut-turut sebanyak 9 kali tersebut. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi semua pihak yang sudah berkontribusi hingga kinerja keuangan terus baik.
“Ini tentu apresiasi bergengsi dan sangat membanggakan. Ini langsung dari Bu Sri Mulyani. Kami tentu berterima kasih kepada semua pihak, karena ini kerja tim bukan individu, termasuk para pendahulu sebelumnya,” katanya saat menerima penghargaan di Ruang Rapat Walikota, Senin (17/10).
Helldy menjelaskan, pihaknya pada 2023 mendatang akan kembali menargetkan raihan WTP, sehingga tidak lagi biru tapi plakat yang diberikan adalah silver.
“Targetnya dapat Silver tahun depan. Tidak mudah untuk mempertahankannya. Untuk itu semuanya harus berbenah dan mengevaluasi apa yang masih kurang. Ada banyak yang dilakukan evaluasi agar pencapaian keuangan 2022 ini juga mendapatkan predikat WTP pada 2023 mendatang,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang Sugihartono menyampaikan, mewakili Bu Menkeu Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada Pemkot Cilegon sudah 9 kali berturut-turut WTP.
“Kedepannya jika WTP lagi maka 10 kali dan akan mendapatkan plakat silver. Ini menunjukan transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat baik. Artinya Pemkot Cilegon mengelola keuangan dengan sangat baik,” ucapnya.
Sugihartono menambahkan, setiap daerah yang mendapatkan penghargaan plakat nantinya akan ada dana insentif daerah (DID) yang diberikan dari pusat. Untuk, besarannya belum nanti ditentukan Kemenkeu.
“Ada insentif daerah yang diberikan, besarannya itu belum tahu karena akan dihitung nanti,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin menyampaikan, dalam kinerja keuangan juga pihaknya terus melakukan monitoring terhadap beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, pada semester 3 anggaran sekarang ditargetkan bisa 90 persen rekomendasi BPK diselesaikan.
“Melihat persentase sudah di 86 persen dan paling tidak pada semester 3 ini 90 persen itu dari awal hingga sekarang. Untuk 2022 ini secara administrasi sudah rampung semuanya, secara anggaran sudah ada pengembalian 15 sampai 20 persen, diharapkan dengan bisa nantinya terus meningkat,” pungkasnya. (Uri)
