BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapar koordinasi (rakor) dengan stakeholder
terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat 8 September 2023.
Dalam rakor itu terungkap bahwa pendistribusian air bersih kepada masyarakat belum merata.
Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Ade Ivan Munasyah mengatakan, pihsknya telah menggelar rakor terkait dengan penanganan bencana kekeringan.
BACA JUGA: Waspada! Kota Serang Menuju Siaga Darurat Bencana Kekeringan
“Senin ini (hari ini) jika diberi waktu oleh Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red) Pak Kalaksa (Nana Sukmana Kusuma) akan menghadp beliau untuk menyampaikan hasil kajian teknis, analisa, dan data yang sudah kita rekap terkait dengan penguatannya untuk ditetapkan status,” ujar Ivan, Minggu 10 September 2023.
Ia menjelaskan, jika status bencana kekeringan yang akan ditetapkan Bupati Serang siaga darurat maka penangannanya selama 40 hari, namun jika tanggap darurat 14 hari.
“Sementara prediksi dari BMKG 60 hari ke depan masih seperti sekarang ini karena kondisi awannya masih rendah, baik di hulu maupun di hilir,” katanya.
BACA JUGA: BPBD Kabupaten Serang Kaji Peningkatan Status Bencana Kekeringan
Ivan mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah ada delapan kecamatan yang terdampak kekeringan dan sudah dilakukan pengiriman air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI), Perumda Tirta Albantani, dan Brimob serta perusahaan.
“Permintaan air setiap hari ada. Kesepakatan rapat kemarin itu secara teknis permohonan air tetap harus diketahui pejabat di kecamatan biar ada pemerataan,” tuturnya.
Selain itu lanjut Ivan, koordinasi antar berbagai pihak harus ditingkatkan terutama dalam pendistribusian air bersih sehingga tidak hanya terfokus di satu titik.
BACA JUGA: Penanganan Kekeringan di Kabupaten Serang Dinilai Belum Maksimal
“Jangan sampai ada titik yang dikirim terus, tapi ada titik lain yang tidak pernah dikirim padahal sama-sama membutuhkan,” paparnya.***
