BANTENRAYA.CO.ID – Kemenpan-RB memastikan akan merekrut sebanyak 1.610.953 untuk CPNS dan PPPK.
Dimana untuk CPNS akan ada jatah sebanyak 34.453 saja dan sisanya merupakan PPK.
Paling dominan untuk tes CPNS dan PPPK tersebut yakni guru dan tenaga kesehatan.
Dimana guru hampir 400 ribu lebih dan kesehatan di angka 339 ribu lebih.
Untuk jatah daerah sendiri hanya PPPK sebanyak 943 ribu lebih.
Lalu pusat yakni 46.666 dan PNS lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259 akan direkrut.
Jumlah tersebut, dikonfirmasi dan disampaikan langsung Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni saat rapat kerja bersama komisi X.
Menurut Alex, sayangnya jumlah yang cukup banyak tersebut belum maksimal diajukan formasinya oleh pemerintah daerah.
Sehingga, masih banyak kuota yang kosong tersedia.
“Mungkin karena skema anggaran dibebankan di APBD,” katanya dikutip BantenRaya.Co.Id dari Youtube DPR RI Rabu 7 Juni 2023.
“Jadi banyak daerah yang tidak maksimal mengajukan formasinya,” ujarnya.
Bahkan, papar Alex ada sebanyak 45 daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi kepada Kemenpan-RB.
Itu, tentu saja akan menambah persoalan terhadap perekrutan CPNS dan PPPK yang sekarang cukup banyak jumlahnya.
“Masih ada yang belum. Ini tentu apakah akan dibuka lagi atau tidak usulan formasinya,” jelasnya.
“Sebab, ini sebenarnya sudah yang kedua kalinya kesempatan untuk mengajukan formasi,” imbuhnya.
BACA JUGA: Baru Terbongkar Sekarang, Ini Alasan Sebenarnya Kemenpan-RB Hapus Pegawai Honorer di November 2023
Untuk perekrutan, tegasnya, yang akan dilakukan untuk CPNS dan PPPK sendiri, ada sebanyak 1.610.953 di 2023.
Tapi yang akan diprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena sektor itu positive growth.
“Tenaga teknis zero growth dan pelaksana tidak lagi merekrut. Sebab, akan terdistribusi dengan digitalisasi,”.
“Ini strategi rekrutmen yang disiapkan Kemenpan-RB,” imbuhnya.
Lalu, untuk memenuhi jumlah kuota tersebut pemerintah sendiri banyak yang tidak memberikan formasinya.
“Itu karena masih khawatiran soal anggaran,” tegasnya.
Sebenarnya adanya perekrutan tersebut juga untuk memberikan kesempatan sebagaimana yang disampaikan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.
“Sebab, paling banyak yang masih dibutuhkan yakni untuk guru,”
“Jika persoalan guru selesai maka ini akan sangat besar dampaknya untuk persoalan ASN,” jelasnya.
jika non ASN atau pegawai honorer menjadi permasalah yang tidak selesai dari 2005.
BACA JUGA: Nasibnya Kelar di November 2023, Begini Kegalauan Para Pegawai Honorer Pemerintahan
Dimana, sebelumnya hanya menyisakan 60 ribu yang belum diangkat PNS sekarang menjadi total lebih dari 2,3 juta.
“PR Kita memang cukup berat dalam konteks transformasi ASN. Ada juga persoalan pegawai non ASN dari 2005,” katanya dikutip BantenRaya dari Youtube DPR RI, Selasa 7 Juni 2023.
“Diusahakan bersama faktanya bukan selasih malah makin besar. Sekarang ada 2,3 juta non ASN,”.
“Pada 2005 sisa 60 ribu saja setelah diangkat langsung sebanyak 860 ribu tanpa tes,” ucapnya.
Dimana, sebanyak 30 persen dari honorer tersebut yakni guru dan dosen. Sisanya tenaga administrasi dan kesehatan.
BACA JUGA: Tak Kunjung Diangkat P3K, Puluhan Guru Honorer Mengadu ke Dewan Kota Serang
“Ini menjadi konsen disaat sekarang bersamaan ada digitalisasi besar-besaran oleh pemerintah melalui SPBE,” ucapnya.
“Dipastikan akan berdampak kepada tenaga administrasi yang hilang,” ujarnya.
Ada 4 skema yang disepakati bersama pemerintah dan Komisi X DPR RI, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah pengangguran terselubung pemerintah.
“Pertama hindari PHK massal, kedua tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini,” jelasnya.
“Ketiga hindari pembengkakan anggaran dan disesuaikan dengan regulasi,”.
“Sekarang skemanya sudah dibuat dan disimulasikan,” ucapnya. ***
