BANTENRAYA.CO.ID – Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025, serapan anggaran APBD Provinsi Banten jeblok. Buruknya kinerja serapan anggaran ini diduga dipicu adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Banten.
Berdasarkan data yang diterima Banten Raya, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten hingga 31 Mei 2025 terjadi penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Pendapatan turun 6,76 persen, sedangkan belanja turun 4,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Diketahui, belanja daerah Pemprov Banten sampai 31 Mei 2025, belanja operasi ditargetkan mencapai Rp7,28 triliun namun realisasinya hanya Rp1,91 triliun atau 26,28 persen.
Sungai Padek Dinormalisasi Demi Dukung Ketahanan Pangan Kota Serang
Untuk belanja modal ditargetkan mencapai Rp1,12 triliun, namun realisasinya hanya Rp62,42 miliar atau 5,57 persen.
Sedangkan belanja tak terduga (BTT) ditargetkan mencapai Rp1,10 triliun, namun realisasinya Rp0.
Terakhir, belanja transfer ditargetkan mencapai Rp2,26 triliun sementara realisasinya Rp1,24 triliun atau 55,02 persen.
Belanja daerah paling tinggi berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp853 miliar dari target Rp4,0 triliun atau 21,06 persen.
SPMB Dimulai, Dewan Banjir Titipan
Tercatat, terjadi penurunan terbesar yang disumbang dari belanja modal sebesar 6,05 persen, selanjutnya belanja operasi sebesar 2,19 persen.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian belanja sampai Mei 2025 sebesar 27,37 persen, atau turun 3,72 persen.
Sementara itu untuk pendapatan asli daerah (PAD) sampai 31 Mei 2025 ditargetkan Rp8,31 triliun, namun realisasinya hanya Rp2,64 triliun atau 31,80 persen.
Untuk pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp3,44 triliun, terealisasi hanya 1,15 triliun atau sekitar 33,53 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan mencapai Rp6,34 miliar, realisasinya Rp0.
Walikota Serang Budi Rustandi Berikan Uang Segepok Bagi Korban Kebakaran Permuhan Bumi Mukti Indah
Untuk pendapatan daerah, pendapatan paling tinggi masih didominasi oleh pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak daerah yang mencapai Rp2,3 triliun dari target Rp6,2 triliun atau sekitar 36,94 persen.
Meski demikian, capaian ini masih turun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 38,72 persen.
Tercatat, terjadi penurunan terbesar disumbang oleh pendapatan transfer sebesar 7,09 persen, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 6,72 persen.
Sehingga, apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, capaian realisasi pendapatan hanya sebesar 32,28 persen atau turun 6,76 persen.
6000 Pelajar Lulusan SDN di Kota Serang Dipastikan Gagal Masuk SMP Negeri
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, turunnya pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 sampai dengan Mei 2025 disebabkan oleh belanja tak terduga (BTT) yang sebelumnya dianggarkan cukup besar, namun pada realisasinya malah nol persen.
“Salah satunya BTT kita anggarkan besar (tapi) realisasi nol persen,” kata Rina, Rabu (18 Juni 2025).
“Selain itu, belanja modal pada pengadaan peralatan dan mesin serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan juga hingga kini belum dapat direalisasikan, karena menunggu proses pengadaan barang dan jasa.
Padahal, belanja-belanja ini akan sangat besar pengaruhnya pada realisasi anggaran bila sudah dilaksanakan,” ujar Rina.
Masjid Terapung Banten Butuh Anggaran Rp150 Miliar
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mendorong Pemprov Banten segera merealisasikan program kerja yang tercantum dalam APBD 2025.
Sebagai bentuk layanan publik, DPRD mendorong supaya program pemerintah yang terkait dengan layanan publik segera dilaksanakan,” ujar Budi.
Menurut Budi, dengan adanya realisasi program pembangunan, maka akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mendorong pergerakan ekonomi masyarakat agar bisa tumbuh hingga 8 persen.
SPMB Dimulai, Dewan Banjir Titipan
“Karena pelaksanaan pembangunan akan mendorong pergerakan ekonomi yang saat ini sedang mengalami pelambatan,” ucapnya.
Dia menyebut, masyarakat Banten juga sudah sangat menanti-nantikan akan realisasi pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Khususnya perihal pembangunan infrastruktur jalan desa, pembangunan sumber daya masyarakat (SDM) dan ekonomi. Apalagi, Banten kini tengah dihadapi oleh tingginya tingkat pengangguran.
“Masyarakat sedang menunggu intervensi pemerintah dalam bentuk belanja negara untuk meningkatkan belanja dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat di tunggu tunggu masyarakat,” tegasnya.
Masjid Terapung Banten Butuh Anggaran Rp150 Miliar
Perihal efisiensi anggaran, politisi PKS ini meminta kepada Pemprov Banten untuk tidak menjadikannya alasan. Budi berharap Pemprov Banten bisa merealisasikan program kerja, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. (tohir)
