BANTENRAYA.CO.ID – Menpan-RB Azwar Anas telah menemukan solusi untuk pegawai honorer agar tidak di PHK pada 8 November 2023 ini.
Dimana, akan ada 1 juta lowongan CPNS dan PPPK yang dibuka untuk para pegawai honorer dan sudah disetujui Presiden Jokowi.
Sayangnya, Kemenpan-RB tetap menentukan tes dan passing grade untuk para pegawai honorer untuk lulus atau tetap dengan tes.
Secara formasi 1 juta honorer tersebut yakni, untuk pusat yakni 15.858 formasi CPNS dosen, 18.595 formasi tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen.
Lalu ada 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.
Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi CPNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.
Rupanya usulan Kemenpan-RB tersebut ditolak mentah-mentah para honorer daerah.
Bahkan, para honorer tersebut berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung kantor Kemenpan-RB.
Para pegawai honorer tersebut meminta agar mereka diangkat tanpa adanya tes dari pemerintah.
Sebab, sudah puluhan tahun mengabdi dan beberapa kali tes juga tidak masuk.
“Kami inginnya langsung masuk,” kata Ketua Presidium Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer atau Fotrah Kota Cilegon M Fatoni, Jumat 16 Juni 2023.
“Artinya ini honorer yang sekarang harus jadi prioritas untuk menjadi PNS atau PPPK,” paparnya.
Toni menyatakan, pihaknya akan menolak dan akan melakukan aksi secara besar-besaran untuk mendesak pemerintah mengangkat honorer menjadi PNS atau PPPK.
“Kami akan lakukan aksi untuk mendesak apa yang menjadi aspirasi para honorer se nasional,”.
“Untuk sekarang akan ada puluhan ribu honorer bergabung se Banten,” ujarnya.
Sebelumnya, Menpan-RB Azwar Anas memastikan, berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau honorer, sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate.
“Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus, kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara,”
“Nah ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji,” katanya.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, salah satu yang akan dilakukan jelas Anas adalah potensi afirmasi ambang batas seleksi PPPK.
“Reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi PPPK.
“Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas,”. jelasnya. ***
