Jangan Cuma Parsial, DPRD Banten Minta Solusi Kekeringan Harus Jangka Panjang

DPRD Banten minta solusi kekeringan bisa jangka panjang
Ilustrasi. DPRD Banten minta solusi kekeringan bisa jangka panjang. (Doni Kurniawan/Bantenraya.co.id)

BANTENRAYA.CO.ID – DPRD Banten meminta agar Pemerintah Provinsi Banten tidak parsial dalam mencari solusi masalah kekeringan.

Melalui Komisi II DPRD Banten, Pemprov Banten diminta membuat solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kekeringan yang berujung pada krisis air bersih.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten Yoyon Sujana mengungkapkan, Pemprov Banten perlu membuat solusi jangka panjang atas masalah kekeringan yang setiap tahun terjadi.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Beras Jadi Biang Kerok Terjadinya Inflasi di Banten, Harganya Masih Melambung

Dengan demikian, maka penanganan atas masalah kekeringan ini tidak seperti pemakam kebakaran yang bereaksi ketika terjadi kebakaran.

“Harus ada solusi jangka panjang,” kata Yoyon.

Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, salah satu solusi jangka panjang yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sumur bor di titik di mana ada sejumlah daerah yang terkena kekeringan.

Dengan adanya sumur bor tersebut maka bila di tahun-tahun yang akan datang terjadi lagi kekeringan maka Pemprov Banten tidak perlu lagi mendatangkan air bersih.

BACA JUGA: Rumusan RPJPD Tak Hilangkan Warisan PR Pembangunan di Kota Cilegon, Tetap Harus Dilanjutkan

“Kalau ada beberapa kampung yang rutin kekeringan buat sumir bor di tengah-tengha supaya bisa diakses semua kampung itu,” katanya.

Apalagi, Pemprov Banten sudah memiliki data wilayah mana saja yang sering terjadi kekeringan.

Dengan data itu, maka Pemprov Banten bisa menentukan idealnya di lokasi mana sumur bor harus dipasang.

Kata Yoyon, anggaran untuk membuat sumur bor sangat murah, dengan anggaran Rp10 juta dia yakin 1 sumur bor bisa dikerjakan, termasuk dengan menyediakan tangki airnya.

BACA JUGA: Golkar Masih Bergeming Soal Tantangan Gerindra Kota Cilegon hingga Panas Dingin Hubungan Keduanya

“Anggaran Rp10 juta saya rasa cukup,” katanya.

BBT Agar Dioptimalkan

Yoyon juga meminta agar Pemprov Banten menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) untuk mengatasi masalah kekeringan bila diperlukan.

Jangan sampai anggaran BTT didiamkan bila kondisi memang butuh segera adanya penanganan segera.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, penanganan kekeringan saat ini memang masih menggunakan penanganan jangka pendek.

BACA JUGA: Dapatkan Peti Harta Karun di Misi Kelompok Gopay Mission di Aplikasi Gojek, Begini Cara Ikutannya

Salah satu upayanya dengan memberikan suplai air bersih bagi masyarakat yang kekurangan air bersih.

Namun bukan tidak mungkin juga dilakukan dengan jangka panjang seperti yang disarankan Yoyon.

“Dimungkinkan adanya pengeboran tanah tapi penggunaan sumur bor juga harus memastikan kandungan airnya terlebih dahulu. Karena kalau salah yang keluar malah lumpur atau gas,” katanya.

Sebab di beberapa daerah menurutnya juga memiliki air yang payau. karena air laut di beberapa lokasi sudah ke darat sehingga akan percuma mengebor air di lokasi tersebut.

BACA JUGA: Mengenal Lebih Dekat Sosok Hasbi Asyidiki yang Cemerlang Dalam Memimpin

“Saat ini yang efektif memang dengan menyalurkan air bersih,” katanya.

Terkait penggunaan dana BTT, Nana menyatakan bahwa sesuai aturan penggunaannya harus memenuhi persyaratan.

Diantaranya  pernyataan ketidaksanggupan dari kabupaten kota sehingga mengajukan anggaran BTT ke Pemprov Banten.

BACA JUGA: REKOMENDASI! 3 Tempat Makan Durian yang Enak di Surabaya, Mulai dari Rp25 Ribuan

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kabupaten kota di Provinsi Banten yang menyatakan ketidaksanggupan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten kota di Banten masih sanggup untuk menanggulangi dampak dari musibah kekeringan di wilayah mereka. ***

Pos terkait