BANTENRAYA.CO.ID – Konflik terbuka antara Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya dengan wakilnya Amir Hamzah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan pejabat di lingkungan kerja Pemkab Lebak.
Perpecahan antara Hasbi-Amir membuat para pejabat pusing ketika hendak menjalankan pekerjaannya.
Salah seorang kepala dinas yang namanya enggan disebut menyampaikan bahwa adanya konflik tersebut membuat dia khawatir adanya sentimen politis ketika tengah bertemu untuk urusan pekerjaan ke salah satu pihak, baik ke Hasbi maupun ke Amir.
“Kalau kita ada pekerjaan dan mengharuskan bertemu dengan wakil, khawatir ada kecurigaan dari bupati, ya mungkin begitu juga sebaliknya,” kata dia kepada Banten Raya, Selasa (31 Maret 2026).
BACA JUGA : Arus Balik Lebaran 2026: Terminal Terpadu Merak Dipadati Pemudik dari Sumatera
Dia menilai jika kondisi ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin mempengaruhi kinerja pegawai hingga mengganggu pelayanan dan program.
Untuk itu dia berharap Hasbi dan Amir bisa bertemu langsung secara tatap muka sebagai upaya rekonsiliasi. Mengingat banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan oleh Pemkab Lebak.
“Ya kalau saya sih walaupun agak khawatir, tetap sih bekerja secara profesional. Tapi mudah-mudahan konflik ini bisa segera selesai. Jangan malah makin melebar lah,” imbuhnya.
Pakar Kebijakan Publik dan Politik sekaligus Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Esa Unggul, Harits Hijrah Wicaksana berpandangan bahwa jika konflik tidak dikelola, hal ini dapat memicu terjadinya perpecahan di birokrasi lantaran ASN cenderung terpolarisasi mengikuti masing-masing figur.
BACA JUGA : Tawarkan Ragam Sambal Nusantara
“Jika konflik tidak dikelola, maka akan muncul fragmentasi dalam birokrasi, karena ASN cenderung terpolarisasi mengikuti masing-masing figur,” kata Harits dihubungi.
Tak hanya soal itu, Harits juga menyampaikan bahwa konflik ini juga berpotensi memicu persepektif negatif dari publik lantaran kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada persepsi stabilitas dan profesionalisme pemerintah.
Maka ketika elite kehilangan harmonisasinya, publik akan melihat bahwa pejabat tidak bekerja fokus pada pelayanan, namun malah terjebak dalam konflik internal.
“Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari output, tetapi juga dari proses dan stabilitas politiknya. Konflik elit dapat merusak persepsi kinerja meskipun program berjalan baik,” kata Harits.
Menurut Harits, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Harits bilang, perlu adanya rekonsiliasi para elit melalui mediasi tertutup serta klarifikasi dari kedua belah pihak.
Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan publik atau pernyataan bersama untuk menunjukkan rekonsiliasi tersebut.
“Namun penting melibatkan faktor eksternal seperti tokoh senior atau partai politik. Selain perlu ada reformasi internal,” imbuhnya.
Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak sendiri menjamin bahwa hubungan Hasbi-Amir sudah membaik.
BACA JUGA : Tawarkan Ragam Sambal Nusantara
Indikatornya, keduanya sudah kembali bekerja secara normal. Pemkab juga memastikan bahwa para pejabat akan bekerja profesional.
“Jadi saya kira kalau para pegawai tetap bekerja secara normal. Tidak akan lagi muncul sentimen itu,” kata Plt Sekda Lebak Halson Nainggolan. (aldi)
