BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan pembangunan sumur bersama sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan yang diperkirakan kembali meluas pada musim kemarau tahun ini.
Program tersebut akan dikerjakan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, pihaknya telah memetakan sekitar 140 titik potensi kekeringan yang akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan sumur.
Namun, data tersebut masih akan diselaraskan dengan hasil pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten agar pembangunan benar-benar menyasar daerah yang paling membutuhkan.
“Potensi kekeringan dan kejadian kekeringan di lapangan itu kan sifatnya kasuistis dan berbeda.
Dari total 140 titik potensi ini, kita bahas bersama BPBD untuk menentukan titik mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sumur kolaborasi,” kata Arlan, Rabu (29 Juli 2026).
Arlan menjelaskan, konsep sumur bersama bukan berarti satu lokasi dibangun secara gotong royong oleh seluruh tingkatan pemerintah.
Sebaliknya, kebutuhan pembangunan akan dipetakan lebih dahulu, kemudian dibagi sesuai kewenangan masing-masing agar cakupan penanganan menjadi lebih luas.
“Nanti pembangunan sumur bersama itu bukan satu sumur dibangun ramai-ramai, tetapi kita petakan berapa total kebutuhannya dalam menangani bencana kekeringan ini.
Kita bagi porsi dan kolaborasi, pusat bangun berapa, provinsi berapa, dan kabupaten/kota berapa,” ujarnya.
Menurut Arlan, program pembangunan sumur dalam sebenarnya sudah mulai dijalankan secara bertahap. Tahun lalu, Pemprov Banten membangun empat sumur di Malingping, Cemplang, Panongan, dan Ciomas.
Sementara di tahun 2026 ini, Arlan menyebutkan jika pembangunan kembali dilanjutkan sembari memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA : Penanganan Kekeringan Tak Kunjung Selesai
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila hasil koordinasi lintas instansi menetapkan perlunya percepatan penanganan kekeringan.
“Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan menentukan apakah anggaran BTT bisa langsung dieksekusi dan dimanfaatkan untuk percepatan penanganan bencana kekeringan di Banten,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penanganan kekeringan saat ini tetap difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat melalui distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Hingga kini, Pemprov Banten telah menerima permohonan bantuan air bersih dari lebih dari 100 titik lokasi.
BACA JUGA : 63 Kendaraan Dinas Kota Cilegon Hilang
“Jangka pendeknya pasti kita beri bantuan air. Alhamdulillah beberapa kabupaten dan kota juga sudah melaksanakan.
Kemarin saya monitoring di Tangerang Raya, PDAM siang malam mengantar satu tangki demi satu tangki ke wilayah-wilayah yang melaporkan terjadi kekeringan,” ujar Andra.
Meski demikian, Andra mengingatkan jika pembangunan sumur dalam harus didasarkan pada kajian teknis yang matang.
Pasalnya, sejumlah sumur yang sebelumnya dibangun dengan kedalaman hingga 120 meter juga mengalami penurunan debit air saat musim kemarau.
BACA JUGA : Seleksi Kepala Sekolah Lambat
Oleh karena itu, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif.
“Karena juga ada sumur yang kita bangun dengan kedalaman 120 meter, sekarang juga kering kondisinya.
Nah, ini kita harus sama-sama mitigasi. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air dan juga dengan kabupaten/kota,” pungkas Andra. (Raffi)
