BANTENRAYA.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni mengklaim sejumlah keberhasilan yang telah ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selama beberapa tahun terakhir, terutama pencapaian di kepemimpinan sebelumnya.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten dalam rangka Peringatan HUT Provinsi Banten ke-20 tahun, Sabtu (4 Oktober 2025).

Andra mengatakan, dalam pencapaian investasi, Banten masuk peringkat kelima terbesar secara nasional sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi pada tahun 2024.

Nilai investasi Provinsi Banten mencapai Rp105,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 170.351 orang.

Dalam hal mengatasi pengangguran, Andra menyatakan pengangguran di Banten pada tahun 2023 adalah 7,52 persen lalu turun menjadi 6,68 persen pada 2024 dan turun lagi menjadi 6,64 persen pada Februari 2025.

Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 sebesar 4,81 persen juga naik 4,79 persen di tahun 2024 menjadi 5,33 persen pada semester I 2025.

Kemiskinan di Banten juga diklaim turun sehingga masyarakat miskin berkurang sampai dengan 4.700.000 orang.

Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada tahun 2022 berada di 75,25 poin, kemudian naik menjadi 75,77 poin pada 2023, dan pada 2024 naik lagi menjadi 76,35 poin.

Tidak hanya itu, IPM Provinsi Banten juga menempati peringkat ketujuh secara nasional.

“Dalam hal kesehatan, cakupan layanan kesehatan atau UHC Provinsi Banten mencapai 99,18 persen.

Artinya, hampir seluruh masyarakat Banten terfasilitasi jaminan kesehatan. Meskipun ada beberapa daerah yang secara fiskal baik naun tingkat UHC-nya masih kurang maksimal,” ujar Andra.

Menurutnya, nilai reformasi birokrasi tahun 2022 sebanyak 66,11 poin, lalu pada tahun 2023 naik menjadi 78,17 poin, dan pada tahun 2024 naik menjadi 87,49 poin.

Selain itu, Andra juga membanggakan capaian laporan keuangan karena Pemerintah Provinsi Banten mendapat Opini WTP 9 kali secara terus-menerus.

Sejumlah pencapain itu diakui Andra merupakan hasil dari para gubernur sebelum dirinya.

Terutama gubernur pertama hingga Penjabat Gubernur Banten. “Saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita nikmati hari ini di antaranya adalah hasil kerja kolektif para gubernur dan wakil gubernur terdahulu,” kata Andra

Sementara itu, salah satu tokoh penggagas dan pendiri Provinsi Banten Tryana Sjam’un saat bicara di hadapan peserta rapat paripurna DPRD Provinsi Banten mengingatkan bahwa perjuangan mendirikan Provinsi Banten tidaklah mudah.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan provinsi ini adalah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

“Pendirian Provinsi Banten tidak gampang, karena kita tidak diberi. Boleh dikatakan kita merebut. Merebut pengen jadi provinsi,” tegas Tryana.

Bahkan, usulan pendirian Provinsi Banten pada saat itu sempat mendapatkan cemoohan dan diragukan oleh banyak pihak.

Hal itu terutama dilihat dari bagaimana kondisi Banten yang saat itu masih miskin.

“Ceuk urang ditu mah, kumaha arek jadi provinsi ja masih miskin keneh (kata orang sana mah, bagaimana mau jadi provinsi orang masih miskin),” ujarnya mengenang bagaimana dulu Banten sempat diragukan untuk berdiri sebagai provinsi mandiri.

Karena itu, Tryana menekankan pentingnya peran para pemimpin dan pejabat daerah dalam menjaga amanah sejarah dan mewujudkan cita-cita para pendiri.

Ia pun mengingatkan agar para pejabat tidak melupakan masyarakat yang telah memperjuangkan berdirinya Banten sebagai provinsi. Menurutnya, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.

“Bapak-bapak yang mengelola Provinsi Banten, di pundak bapaklah tugas itu. Jangan lupa, Provinsi Banten dibentuk untuk kepentingan rakyat.

Harapan para sepuh kita dulu di mana Banten harus makmur, maju untuk kepentingan rakyat kita. Maka bapak-bapak sebagai penerus kemajuan itu,” lanjut Tryana.

Sementara itu, para guru yang tergabung dalam Forum Silahturahmi Guru (FSG) Banten menyatakan HUT ke-25 Provinsi Banten merupakan kado pahit untuk guru di Banten.

Pernyataan itu bukan tidak berdasar. Sebab tunjangan tambahan selama sembilan bulan yang seharusnya mereka dapatkan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Karena itu, atas wacana Pemerintah Provinsi Banten yang akan mengalokasi anggaran tambahan penghasilan sebagai pengganti tunjangan tambahan (tuta) untuk guru menurut mereka tidak menyelesaikan masalah.

“Bapak Gubernur, kalau media bilang penghasilan tambahan merupakan kado manis, untuk para guru SMA, SMK, dan SKh negeri sesungguhnya itu kado pahit yang guru terima.

Kado pahit, Pak Gubernur. Pahit dan menyakitkan,” kata M. Zaenal, salah satu anggota Forum Silahturahmi Guru (FSG) Banten.

Zaenal pun menjelaskan mengapa dia menyatakan itu adalah kado pahit. Sebab tambahan penghasilan pengganti tuta tersebut hanya akan dibayar, tiga bulan terakhir saja di tahun 2025, yaitu Oktober, November, dan Desember.

Sementara anggaran tugas tambahan selama sembilan bulan ke belakang yang telah dikerjakan oleh para guru dihapus begitu saja tanpa dibayarkan satu rupiah pun.

“Dihapus, tak dibayar selama sembilan bulan, Pak Gubernur,” katanya.

Besaran tambahan penghasilan pun menurut mereka tidak sebanding dengan tunjangan tambahan yang sebelumnya merupakan kebijakan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

Padahal, dengan uang tugas tambahan kesejahteraan guru sedikit bertambah meski tidak sebesar tukin pegawai Provinsi Banten lain yang ada di struktural.

“Tuta yang biasa guru-guru terima, bertahun-tahun sejak zaman Gubernur Wahidin Halim dihapus begitu saja dengan enteng dan tak berperasaan.

Jangan bandingkan tukin kami dengan pegawai provinsi Banten yang lain, Pak Gubernur juga sudah tahu, betapa kecilnya tukin guru,” katanya. (tohir)