BANTENRAYA.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan pada 2027 mendatang, nilainya diperkirakan bakal menjadi Rp9 triliun, atau turun Rp1 triliun dari APBD 2026 yang mencapai Rp10 triliun.
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengungkapkan, proyeksi tersebut sudah dihitung dalam pra-APBD yang disusun pemerintah daerah.
Sebab penghitungan dapat diperkirakan dari pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya dan pendapatan tahun berjalan.
“Pra APBD kita sudah punya perhitungannya. Kemungkinan pasti turun,” kata Dimyati saat apel pagi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (27 April 2025).
Penurunan ini melanjutkan tren yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2025, APBD Banten tercatat sebesar Rp12 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun pada 2026, dan kembali merosot menjadi Rp9 triliun pada 2027.
Artinya, APBD Banten dari 2026 ke 2027 akan mengalami penurunan sebesar Rp1 triliun.
Dimyati menjelaskan, salah satu penyebab utama penurunan adalah kebijakan penghapusan pajak kendaraan listrik.
Sementara itu, pajak kendaraan selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah bagi Pemerintah Provinsi Banten.
“PKB BBNKB (pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor) pasti berkurang karena adanya mobil listrik,” katanya.
Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, terus meningkat, yang semakin menggerus potensi pendapatan dari sektor tersebut.
Sementara pemerintah pusat masih tidak membolehkan daerah memungut pajak dari kendaraan listrik.
BACA JUGA : Penghargaan SPPA 2025 Kini Digondol Bank BJB
Selain itu, berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi faktor signifikan yang menekan APBD.
Dimyati bahkan mengkritik kebijakan tersebut yang dinilai tidak berpihak pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi.
“Harusnya dengan kemandirian daerah yang besar harusnya TKD-nya besar. Bukan kemandiriannya besar TKD-nya dikurangi.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah menurunnya sumber pendapatan,” katanya.
BACA JUGA : Nasabah Bank BJB Dapat Akses Eksklusif Suroboyo 10K
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, prediksi Wakil Gubernur Banten tentang APBD 2027 yang berkurang Rp1 triliun bisa saja terjadi.
Namun, kemungkinan itu masih bisa berubah seiring berjalannya waktu.
Meski ada pengurangan anggaran, namun Deden meyakinkan bahwa pada praktiknya akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan agar APBD tetap bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Belanja-belanja yang tidak perlu bisa jadi akan dikurangi lagi agar program yang menyentuh masyarakat tetap bisa berjalan.
BACA JUGA : Nasabah Bank BJB Dapat Akses Eksklusif Suroboyo 10K
Pemprov Banten juga akan berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama menyangkut dengan TKD. Ini dilakukan agar TKD bisa meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.
“Besar kecilnya pendapatan daerah tidak mempengaruhi pembangunan di Provinsi Banten,” katanya. (tohir)
