BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelontorkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Banten selama tahun 2025 hingga 2026.
Investasi besar tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, sinergi pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem irigasi di daerah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
BACA JUGA : Selalu Libatkan Pengusaha Lokal, PT Asahimas Chemical Banjir Apresiasi
“Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD kini menghadirkan perubahan nyata bagi salah satu lumbung pangan di Indonesia,” kata Arlan, Rabu (15 Juli 2026).
Ia menjelaskan, total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025-2026 mencapai Rp985,19 miliar.
Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melalui APBN mengalokasikan Rp911,98 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan Rp73,21 miliar melalui APBD.
“Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025-2026 mencapai sekitar Rp985,19 miliar, terdiri atas Rp911,98 miliar dari APBN dan Rp73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten,” ujarnya.
Di 2025, kata Arlan, Pemprov Banten mengalokasikan Rp48,91 miliar melalui APBD untuk merehabilitasi dan meningkatkan tujuh daerah irigasi, yang tersebar di Daerah Irigasi (DI) Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Sementara itu, pemerintah pusat menggelontorkan sekitar Rp521,28 miliar melalui APBN untuk merehabilitasi 12 daerah irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Banten, meliputi DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
Arlan menuturkan, komitmen tersebut terus berlanjut hingga tahun 2026 ini, di mana Pemprov Banten kembali mengalokasikan Rp24,30 miliar melalui APBD untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
Sedangkan pemerintah pusat kembali menyiapkan anggaran sebesar Rp390,70 miliar melalui APBN untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi, yakni Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
Menurut Arlan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian di Provinsi Banten.
Infrastruktur irigasi yang semakin andal diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, meningkatkan indeks pertanaman, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
“Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi sektor pertanian di Banten.
Dengan jaringan irigasi yang semakin baik, produktivitas pertanian akan meningkat dan target swasembada pangan dapat didukung secara lebih optimal,” jelasnya. (raffi)
