Bantenraya.co.id- Perwakilan buruh yang dari sembilan federasi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja
Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang menggelar audiensi dengan Bupati Serang Rt Tatu Chasanah, sebagai tindak lanjut dari aksi buruh yang digelar pada Rabu 8 November 2023.
Para buruh menyampaikan aspirasi kepada Bupati Serang agar merekomendasikan upah minimum kabupaten
(UMK) pada tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Banten menjadi Rp5,4 juta, sebelumnya Rp4,4 juta pada tahun 2023, atau naik sebesar 20 persen.
5 Hotel Anyer Terbaik, Rekomendasi Andalan Wisatawan Dengan View Yang Dijamin Bikin Betah
Ketua ASPSB Kabupaten Serang Aep Saefullah mengatakan, tuntutan kenaikan UMK sebesar Rp900 ribu lebih didasarkan pada hasil survei pasar yang dilakukan secara mandiri oleh perwakilan serikat buruh.
“Dari hasil survei itu kita membuat rumusan dan menghasilkan kenaikan sebesar 20 persen,” ujar Asep di Pendopo Bupati Serang, Senin (13 November 2023).
Pihaknya juga mendorong agar Bupati Serang dalam merekomendasikan kenaikan besaran UMK ke Pemprov Banten keluar dari aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
“Kami juga berharap Ibu Bupati bisa merekomendasikan satu angka ke provinsi,” katanya.
DinkopUKM dan RBC Berharap Pelaku UMKM di Kota Cilegon Omsetnya Bisa Meroket
Ketua Dewan Pengupahan Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang Agus Muhindar menjelaskan, pihaknya mengusung kenaikan 20 persen untuk kenaikan upah 20 persen atas berbagai pertimbangan.
“Ada 64 item yang kami survei secara independen. Jadi kami mencoba keluar dari hasil survei yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik),” ujarnya.
Beberapa item yang disurvei di antaranya air minum, kenaikan harga bahan bakan minyak (BBM) non subsidi, dan harga sembako.
“Kita survei di pasar Anyer, Pasar Ciruas, dan pasar Cikande. Kita enggak khawatir investor kabur karena banyak juga yang masuk di Cikande.
5 Hotel Anyer Terbaik, Rekomendasi Andalan Wisatawan Dengan View Yang Dijamin Bikin Betah
Biasa ada yang keluar dan yang masuk, masing-masing punya pendapat,” tuturnya.
Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, pada prinspinya Pemkab Serang akan merekomendasikan kenaikan UMK ke Pemprov Banten sesuai yang menjadi aspirasi para buruh.
“Kita bukan keluar dari PP 51 karena itu sudah menjadi aturan. Kita kan mencoba mengajukan untuk angka pengupahak di Kabupaten Serang tidak merujuk ke PP 51.
Di PP 51 itu kan ada tiga variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indek tertentu. Di indek tertentu kita masukan hasil survei teman-teman buruh,” katanya.
Jalan Rusak Ditambal Balok Semen
Terpisah, Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) Sanudin menyampaikan,
usulan kenaikan upah tersebut cukup tinggi. Hal tersebut tentu saja karena pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kenaikan harga semua barang.
“Kajiannya tentu dari akademisi dan pakar tentang pertumbuhan ekonomi sekarang itu pertumbuhan ekonomi dengan harga dan barang yang naik.
Tapi tentu kami akan menunggu terlebih dahulu kajian dari para para pakar termasuk di DPK (Dewan Pengupahan Kota),” katanya.
Jalan Kantor Walikota Serang Dibangun Jalur Pedestarian
Meski naik, papar Sanudin, tentu saja berdasarkan kajian yang adil dan berimbang. Sebab, butuh keselarasan ekonomi dan dunia usaha.
“Harapan kami kajiannya sampai kesana, jangan sampai juga memberatkan perusahaan. Kalau kata orang tua dulu kalau kita diberi susu, jangan sampai susunya diperah hingga kurus,” ucapnya.
Untuk karyawan Krakatau Steel sendiri, papar Sanudin, biasanya akan ikut dengan aturan yang diberikan pemerintah.
“Kalau KS selama ini karena BUMN itu yang menjadi aturan itu menjadi fatwa, apa yang menjadi aturan akan dijalankan dengan konsisten dan sampai sekarang tidak ada masalah,” ucapnya.
Tertib Administrasi, BPKAD Provinsi Banten Siapkan Langkah Startegis Jelang Akhir TA 2023
Disamping juga, papar Sanudin, biasanya Krakatau Steel hanya akan menyesuaikan kenaikan upah dengan melakukan rapel selama 4 bulan yang dibayarkan pada bulan setelah ditetapkan kenaikan.
“Yah (ikut) kalau pun pahitnya itu penangguhan selama 4 bulan jika upah naik, dan tetap dibayar karena di rapel, dan ini pengalaman bukan dari kondisi sekarang yah,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, belum bisa berspekulasi dengan statement. Sebab, BUMN menjadi simbol pelaksanaan Undang-undang (UU).
“Krakatau Steel selalu konsisten selama ini soal upah. Tetap menunggu keputusan Gubernur,” jelasnya.
Krakatau Posco Peduli Masyarakat, Utamakan Peluang Usaha, Peningkatan SDM dan Kegiatan Sosial
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon Tomi Rahmatullah belum mengangkat saat dihubungi Banten Raya soal adanya aspirasi kenaikan upah menjadi Rp5,5 juta.
Menanggapi tuntutan buruh ini, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengatakan, keinginan buruh mendapat kenaikan gaji adalah sesuatu yang wajar.
Sebab kebutuhan manusia setiap hari pasti juga berubah dan mengalami kenaikan. “Wajar tuntutan upah naik,” kata Septo.
Meski demikian, dia memperkirakan kenaikan akan bergantung pada negosiasi dan kesepakatan yang akan
Besok Terakhir Loker Cepat Dengan Pendidikan SMK Dari Tenaris, Yang Minat Mari Disimak Infonya
dibicarakan antara buruh yang diwakili serikat pekerja dengan pengusaha yang dimediasi oleh pemerintah daerah.
Septo pun memperkirakan angka kenaikan upah buruh kurang lebih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Terkait pembahasan upah minimum provinsi (UMP), Septo mengungkapkan, saat ini perumusan tentang UMP masih sedang berproses.
Bahkan, pegawainya saat ini sedang mengikuti bimbingan teknis di pusat untuk bisa memahami bagaimana penentuan UMP yang akan digunakan pada tahun 2024.
20 Tahun Jadi Vermak Levis Keliling, Agus Dalam Sehari Dapat Rp 100 Ribu
Terkait dengan penetapan UMP Banten, dia menyatakan itu akan ditentukan pada pekan depan. “Untuk penetapan UMP akan kita lakukan 21 November 2023,” kata dia.
Septo menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perhitungan upah yang akan berlaku tahun 2024.
Karena itu dia belum bisa menyatakan apakah akan ada kenaikan UMP atau tidak, termasuk besarannya kalaupun akan naik. “Sedang nunggu surat edaran kementerian,” ujarnya.
UMP sendiri, kata Septo, adalah jaring pengaman agar upah buruh tidak berada jauh di bawah kebutuhan hidup layak buruh.
Fatah Sulaiman Lantik Kabinet Baru Untirta
Nantinya UMP akan digunakan oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten dalam menentukan besaran upah yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024.
Besaran upah minimum kabupaten kota tidak boleh berada di bawah UMP namun sangat boleh berada di atas UMP. “Karena UMP itu kan jaring pengaman,” katanya.
Hingga saat ini acuan menetapkan UMP dan UMK masih belum diketahui secara pasti karena Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan belum turun.
Sebab dalam surat edaran itulah akan termuat komponen-komponen yang akan menentukan perhitungan upah, salah satunya adalah tingkat inflasi.
“Nanti kan ada tuh keterangan inflasi Banten berapa, inflasi provinsi lain berapa,” ujar Septo. (tanjung/uri/tohir)
