BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyoroti ketidaksinkronan data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Perbedaan itu terlihat antara data yang dimiliki oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Banten dengan data yang dihimpun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten.
Wakil Ketua Satgas MBG Provinsi Banten yang juga Asisten Daerah (Asda) I Setda Provinsi Banten, Komarudin, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Satgas MBG, jumlah penerima manfaat di Banten telah mencapai sekitar empat juta orang.
Angka tersebut bahkan melampaui target awal penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 3,6 juta jiwa.
BACA JUGA : Walikota Serang Apresiasi Dua Siswa Berprestasi
Menurutnya, perbedaan data tersebut perlu segera divalidasi agar pelaksanaan Program MBG benar-benar menjangkau seluruh kelompok sasaran, terutama masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan layanan tersebut.
“Sekarang ini sebenarnya momentum untuk pemetaan penerima manfaat. Karena kalau dari data yang ada, ini sudah 4 juta, target awal kan 3,6 juta.
Nah, ini kan perlu divalidasi kembali. Dari jumlah yang ada ini, sudah terjangkau semua belum? Takutnya di tempat-tempat terpencil yang justru membutuhkan enggak dapat,” kata Komarudin, Selasa (4 Agustus 2026).
Selain memastikan pemerataan penerima manfaat, Komarudin menilai validasi data juga penting untuk meningkatkan efektivitas program.
BACA JUGA : Serapan APBD Banten Baru 43 Persen, BPKAD Pastikan Sudah Sesuai Jalur
Ia mencontohkan, di sejumlah sekolah terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu memilih tidak memanfaatkan Program MBG karena kebutuhan gizinya telah tercukupi di rumah.
Menurutnya, kondisi seperti itu perlu menjadi perhatian agar distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran sekaligus menghindari pemborosan anggaran.
“Ada enggak yang sebenarnya tidak perlu, seperti misalnya di beberapa sekolah negeri yang orang tuanya mampu itu mereka enggak mau.
Kan enggak dipaksa juga, karena gizi mungkin sudah cukup di rumah. Yang begini-begini kan perlu disikapi agar tepat sasaran dan efisiensi terjadi.
BACA JUGA : Bina Insan Tanamkan Santri Cinta Al-Qur’an Sejak Dini
Kami berharap Pemda itu dilibatkan dalam pemetaan penerima manfaat, termasuk pemantauan kualitas dan porsi makanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni, menyampaikan berdasarkan pendataan resmi yang dimiliki pihaknya, jumlah penerima manfaat Program MBG di Provinsi Banten saat ini mencapai 3.397.020 jiwa.
Untuk melayani para penerima manfaat tersebut, saat ini telah beroperasi 1.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Total penerima manfaat sebanyak 3.397.020 jiwa. Sementara untuk dapurnya di Banten ini sudah mencapai 1.403,” kata Ida.
BACA JUGA : Bank bjb Perluas Potensi Bisnis Melalui Kemitraan Strategis Bersama Yayasan Adi Upaya
Di sisi lain, Ida mengungkapkan masih terdapat 27 dapur SPPG di Banten yang berstatus penghentian sementara (suspend).
Penghentian operasional tersebut dilakukan karena masih ditemukan sejumlah kekurangan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek teknis lainnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas.
“Yang suspen sisa 27 ya. Tersebar di hampir seluruh kota/kabupaten di Banten. Alasannya beragam, ada yang infrastrukturnya kurang, ada kekurangan minor maupun mayor.
BGN memperketat semuanya ini untuk terjaminnya penerima manfaat menerima program dalam keadaan baik,” jelasnya.
Ida menegaskan, dapur yang berstatus suspend masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Namun apabila pengelola tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, penghentian operasional akan diberlakukan secara permanen.
“Jika tidak dilakukan perbaikan oleh yayasan, suspen permanen,” tegas Ida.
BACA JUGA : Serapan APBD Banten Baru 43 Persen, BPKAD Pastikan Sudah Sesuai Jalur
Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni memastikan Pemerintah Provinsi Banten akan terus mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurutnya, sejak awal Pemprov Banten telah membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai wadah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
Andra menegaskan, pemerintah daerah akan menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan sesuai kewenangannya tanpa ikut masuk ke dalam operasional pelaksanaan program.
“Kami pastikan tidak akan ikut dalam konteks operasional. Tetapi kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami untuk memastikan keterlancaran program.
BACA JUGA : Movenpick Resort Carita Tawarkan Paket Promo Merdeka 17
Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik,” ujar Andra.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar seluruh pelaksanaan Program MBG berjalan optimal.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang seimbang.
“Ini bukan program makan enak atau banyak gratis, tetapi Program Makan Bergizi. Yang ingin kita capai adalah pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Andra. (raffi)
