BANTENRAYA.CO.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui para pekerja alias buruh di 2025.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, berakhirnya hubungan pengusaha dan pekerja masih terus terjadi sejak awal tahun ini.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, untuk di Banten secara garis besar PHK massal belakangan ini baru terjadi pada 2024.
Di tahun ini total ada 12.000 pekerja yang kena PHK dan yang paling kentara terjadi di 2 perusahaan yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh, Kabupaten Tangerang.
Disnakertrans Kota Serang Klaim Nihil Ijazah Karyawan Ditahan Perusahaan
“Kalau di Banten, PHK massal itu baru terjadi di tahun lalu (2024). (Angka PHK massal di) Ching Kuh dan Adis sekitar 4.500 karyawan,” ujarnya di sela-sela acara puncak perayaan Hari Buruh Internasional di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Rabu (1 Mei 2025).
Ia menuturkan, meski kabar PHK massal itu sempat mengguncangkan, namun pihaknya justru menemukan pola aneh.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka yang terkena PHK ternyata kembali bekerja di perusahaan yang sama, namun dengan lokasi tempat usaha di daerah lain.
“Ada sedikit hal yang aneh karena begitu di PHK, korban PHK beberapa minggu setelahnya sudah tidak ada di tempat. Istilahnya mereka di PHK untuk gaji Tangerang lalu mereka ditawarkan dipindahkan untuk kontrak baru,” katanya.
Hutan Gunung Pinang Dibabat Tanpa Izin
Meski badai PHK massal di Banten sudah lewat, namun Septo menekankan, jika peristiwa PHK kepada karyawan tetap terjadi hampir setiap hari meski Ia mengaku tak hafal angka pastinya.
Adapun yang menjadi kabar baiknya, PHK itu sejauh ini terjadi bukan karena upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dinilai terlalu tinggi.
“Sebenarnya PHK itu setiap hari ada, mereka yang pensiun atau kontraknya selesai. Cuma kalau yang massal di awal 2025 mudah-mudahan tidak.
Kalau ada isu (PHK karena) upah minimum (terlalu tinggi) sampai dengan Mei belum ada laporan yang masif akan mem-PHK,” ungkapnya.
Wakapolda Banten Tinjau Hari Buruh di Alun-Alun Barat Kota Serang
Diketahui, besaran UMK 2025 di Banten tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 471 Tahun 2024. Adapun rincian besaran UMK terdiri atas Kabupaten
Pandeglang Rp3.206.640, Kabupaten Lebak Rp3.172.384, Kabupaten Serang Rp4.857.353 dan Kabupaten Tangerang Rp4.901.117.
Kemudian Kota Tangerang Rp5.069.708, Kota Tangerang Selatan Rp4.974.392, Kota Cilegon Rp5.128.084, serta Kota Serang Rp4.418.261.
Adapun yang sekarang mesti menjadi perhatian, potensi gelombang PHK bisa Kembali terjadi jika ekonomi terus melemah. Walau saat ini semua nampak baik-baik saja, namun dampaknya akan terasa pada akhir tahun nanti.
Peringati HUT ke-64 bank bjb Gelar Bakti Sosial Donor Darah, Wujud Nyata Kepedulian Sosial
Hal itu bisa terjadi lantaran saat ini perusahaan masih mengerjakan pesanan yang diperoleh pada akhir 2024. Jika 2025 ekonomi memburuk maka ada kemungkinan pemesan akan melakukan evaluasi yang pada akhirnya berdampak pada penyediaan tenaga kerja di sisi penyedia jasa.
“Mungkin dampaknya belum sekarang, dampaknya di akhir tahun. Mereka (perusahaan penyedia jasa) biasanya setahun sekali diaudit oleh pemegang merek, kalau memungkinkan ada order ya lanjut,” tuturnya.
Septo yang juga mantan pejabat di Pemkot Cilegon ini menegaskan, melihat adanya potensi gelombang PHK itu maka pihaknya sejak awal tahun sudah secara aktif melakukan sejumlah antisipasi.
Pemkot Ambil Alih Pasar Induk Rau
Di antaranya Disnakertrans Banten Bersama pemangku kepentingan lainnya mendorong pengembangan industri kreatif.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, dalam program tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan Masyarakat setempat melalui pembentukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) lokal setempat.
“Program Presiden memberdayakan SPPG perlu didorong karena menciptakan lapangan baru juga,” ujarnya.
Disnakertrans Kota Serang Klaim Nihil Ijazah Karyawan Ditahan Perusahaan
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, 40 persen pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia disumbang dari sektor manufaktur di mana termasuk di dalamnya ada peran buruh.
Oleh karenanya, Ia berkomitmen selalu setiap kebijakan yang diambilnya harus pro terhadap buruh.
“Berupaya untuk membangun kolaborasi tripartit antara pengusaha, perintah dan pekerja. Komunikasi terus diupayakan berlangsung 2 arah agar apapun yang menjadi kebijakan yang diambil ujungnya dinikmati oleh buruh,” tuturnya.
Andra mengungkapkan, salah satu kebijakan itu adalah dengan merealisasi program sekolah gratis SMA/K swasta mulai tahun ajaran 2025-2026.
Tatu Raih Top Pembina BUMD Tujuh Kali Berturut-turut
Realisasinya menjadi penting karena saat ini kapasitas sekolah negeri belum bisa menampung calon siswa sepenuhnya.
“Untuk menjamin anak-anak kita mendapatkan haknya mengenyam pendidikan yang layak. Sekolah negeri belum cukup menampung sehingga banyak anak-anak yang harus sekolah di swasta dan menjadi beban (pembiayaan) bagi keluarga.
Kami telah bekerja sama dengan 1.300 SMA/K swasta,” ujarnya.
Kebijakan lain yang diklaim berpihak juga kepada buruh adalah program pemutihan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang kini masih berlangsung hingga 30 Juni 2025. (dewa)
