BANTENRAYA.CO.ID – Ribuan guru madrasah, guru PAUD, guru ngaji, dan petugas Linmas di Kota Cilegon dipaksa untuk menerima kenyataan.
Honor mereka selama tiga bulan pada tahun 2024 (Oktober November Desember) terpaksa hangus.
Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menegaskan tidak akan membayarkan honorer mereka, dengan alasan tak punya anggaran (devisit).
Kepastian itu disampaikan Plt Asda II Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra saat menerima ribuan guru yang berunjuk rasa di halaman kantor Pemkot Cilegon, Rabu (8 Januari 2025).
Sodomi Bocah SD, Remaja Asal Kota Serang Dituntut 13 Tahun Penjara
Di hadapan para pengunjuk rasa ini, Aziz mengatakan bahwa honor yang tiga bulan pada 2024 belum terbayarkan bakal hangus, karena adanya defisit anggaran yang dialami Pemkot Cilegon.
“Kami mohon maaf tidak bisa membayar honor guru dan yang lainnya pada akhir 2024, karena ada pendapatan dari Pemkot Cilegon yang tidak tercapai,” kata Aziz kepada massa.
Namun, Aziz memastikan bahwa honor untuk tahun 2025 akan dibayarkan oleh Pemkot Cilegon. Diketahui, guru madrasah dan guru PAUD di Kota Cilegon yang belum merima honor jumlahnya mencapai lebih dari 5 ribu orang.
“Kalau untuk honor 2025 pasti akan kami bayar full dari Januari sampai Desember nanti. Honor kami pun yang 2024 juga sama, tidak bisa dibayarkan, karena pendapatannya tidak tercapai,” tegasnya.
Bisnis Kayu Gelondongan Cuan Rp50 Miliar Per Bulan
Aziz menjelaskan, honor untuk tenaga kerja honorer pada 2024 tak dapat dipaksa dibayarkan karena terbentur dengan peraturan kasus hukum.
“Kalau kita bayarkan honor 2024 ini, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak berurusan dengan kasus hukum di Kejari, Kejati, Polres, Polda. Karena ini terbentur dengan peraturan,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu guru PAUD asal Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak mengaku sedih jika memang honor tiga bulan pada 2024 hangus. Ia mengaku tidak ikhlas kinerjanya tidak dibayarkan.
“Tidak dibayar tiga bulan, dari Oktober, November, Desember. Sangat sedih sekali, tidak ikhlas kalau honor 2024 guru ini beneran hangus. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa, kerja juga sama seperti ASN,” ungkapnya.
Jasa Raharja Salurkan Santuan Kecelakaan Rp93,7 Miliar di Serang
Ia meminta Pemkot Cilegon untuk mempertimbangkan kembali keputusannya supaya tetap membayar honor yang belum terpenuhi.
“Kami mohon Pemkot Cilegon usahakan membayar honor kami yang tiga bulan, yang belum terpenuhi dari tahun 2024,” pintanya.
Seperti diketahui, guru PAUD berstatus honorer di Kota Cilegon dalam satu bulan mendapatkan gaji sebesar Rp 675 ribu.
Honor tersebut dibayarkan setiap tiga bulan sekali (dirapel). Untuk itu dalam orasinya, perwakilan guru honorer meminta Pemkot Cilegon untuk membayarkan honore mereka setiap bulan, tidak dirapel setiap 3 bulan sekali.
“Setuju untuk bayar honornya tidak tiga bulan sekali, cuma ini tolong pajaknya jangan terlalu besar. Ini kita nuntutnya pembayaran yang belum lunas di 2024. Semoga ini tidak terulang kembali oleh Pemkot Cilegon,” tegasnya.
Diketahui, berdasarkan data yang diperoleh Banten Raya, jumlah guru mengaji yakni 3.677 orang dengan honor Rp375.000 per bulan.
Guru madrasah berjumlah 1.512 orang dengan honor Rp675.000 per bulan. Guru PAUD 994 orang honornya Rp675.000. Guru SD Negeri honorer di bawah 10 tahun sebanyak 220 orang dengan gaji Rp675.000 per bulan.
Guru SD Negeri honorer di atas 10 tahun sebanyak 179 orang honornya Rp675.000 per bulan, Guru sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.743 orang honornya Rp675.000,
Curah Hujan Tinggi, Komisi IV DPRD Kota Serang Dapatkan Aduan Banjir dan Drainase Buruk
Guru TK negeri sebanyak 44 orang honornya Rp675.000 per bulan, dan Linmas 6.219 orang dengan honor Rp150 ribu per bulan.
Alokasi anggaran guru mengaji dan madrasah pada 2024 ini nilainya mencapai Rp33 miliar, yang diambil dari Hibah Pemkot yang diajukan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon.
Majelis Hikmah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Cilegon Amin meminta Pemkot Cilegon tetap membayarkan honor 3 bulan tersebut kepada para guru madrasah di Kota Cilegon.
“Kan pemerintah wujud dari masyarakat, jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pemerintah, ini untuk bersama-sama. Jika tidak ada (uang) itu kami tidak tahu,
Tanpa Pengelolaan, Usia Daya Tampung TPAS Cilowong Tersisa 17 Tahun
katanya sudah disiapkan dan sudah saatnya lewat (2025) itu mudharat orang jadi untuk kepentingan bersama pemerintah dan masyarakat, ini kasihan para guru,” katanya.
Amin menyatakan, adanya pencairan sebenarnya sudah dijanjikan pemerintah sejak Oktober lalu. Namun, sekarang menjadi tidak jelas.
“Sekarang sudah menyeberang. Tapi saat bulan oktober pada triwulan ke keempat, tunggu dan sedang diproses, itu dari bulan Oktober sampai Desember sudah kami tanyakan langsung.
Jika ganti tahun dan sudah ditanyakan yang punya kewenangan bahasanya sedang diproses, ditunggu saja dan sampai sekarang tidak muncul-muncul,” jelasnya.
Libur Nataru, Jalur ke Anyer Satu Arah
Sementara itu, perwakilan Forum Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (FGMDT) Jajuli mengungkapkan, baru sekarang honor para guru sampai tidak dicarikan.
“Ini menunjukan pengelolaan yang gagal dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Jajuli menyatakan, ada sebanyak 5.198 guru dimana per bulan harusnya mendapatkan Rp675.000.
Tentu itu harus diberikan karena para guru tidak bisa mengandalkan gaji dari madrasah. Sebab, kebanyakan madrasah itu siswanya tidak bayar.
Bandung bjb Tandamata Resmi Umumkan Daftar Pemain Tim Putri
“Tidak bisa mengandalkan yang lain. Lihat saja mana madrasah yang sekolahnya bayar, rata-rata itu gratis. Jadi kami mengandalkan honda itu,” jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani tidak secara tegas akan mencarikan dana tersebut atau tidak. Alasannya, karena program tersebut sudah menyeberang tahun.
“Ini sudah 2025,” katanya saat menjawab pertanyaan untuk honor guru madrasah apakah akan ada pencairan atau tidak. (mg-ria/uri)
