BANTENRAYA.CO.ID – Pemprov Banten mengajak semua kabupaten/kota di Banten untuk bisa mengalihkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke Bank Banten.

Namun, Pemkot Cilegon nampaknya masih belum yakin untuk bisa mengalihkan RKUD miliknya ke eks Bank Pundi tersebut.

Keraguan untuk pindah RKUD itu karena Pemkot Cilegon masih belum yakin tentang pengelolaan yang dilakukan Bank Banten.

Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta meminta, agar tak memaksa pemerintah daerah melakukan share kas daerah ke Bank Banten.

“Iya yang pertama dulu itu perbaiki manajemen. Jangan paksa pemerintah daerah melakukan share kas daerah ke Bank Banten sebelum menunjukan kinerja,” ujarnya, Minggu 22 Oktober 2023.

“Dan itu paralel jika manajemen mereka baik maka akan peningkatan share. tentu kita akan lebih mencintai bank banten,” katanya.

Menurutnya, baik BJB maupun Bank Banten sama-sama sebagai bank daerah namun untuk Bank Banten harus lebih dahulu dikuatkan.

“BJB itu kakak, dan Bank Banten adaknya dan milik Banten, dalam jangka panjang harus dikuatkan. Dalam prinsipnya saya kalau mau dihidupkan maka hidupkan,” ungkapnya.

Sanuji menegaskan, pihaknya ingin Bank Banten memberikan bukti perbaikan manajemen terlebih dahulu jika ingin adanya pemindahan RKUD.

“Jadi perbaikilah manajemennya, seiring dengan perbaikan manajemen komunikasikan ke daerah,” ucapnya.

“Share dari kas daerah mungkin sebagian besar bisa digeser ke Bank Banten, tapi perlihatkan dahulu gitu, yang ngerikan manajemennya, mau bangkut mau maju,” tegasnya.

Penyertamaan Modal ke BJB Sudah Final

Soal tambahan modal ke BJB, jelas Sanuji, hal itu sudah final dan telah dibahas bersama DPRD melalui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) peningkatan permodalan BJB.

“Kalau itu saya tidak banyak komentar karena Pemkot Cilegon sudah mengeluarkan Perda penambahan modal kepada BJB. Jika dari sisi Pemkot sudah final,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian enggan menanggapi soal adanya ajakan dari Pemprov Banten soal pindah RKUD ke Bank Banten.

Namun, jika soal penambahan modal ke BJB, pihaknya sudah menyampaikan jika penyertaan modal naik dari Rp19 miliar menjadi Rp25 miliar.

Sehingga jika ditambahkan dividen yang didapatkan senilai Rp6,54 miliar pada 2023, maka penyertaan modal itu menjadi Rp31 miliar lebih.

“Dividen di atas Rp6 miliar dari pada diambil, ditaruh lagi saja biar lebih besar lagi (dividen),” ungkapnya.

“Adanya Perda ini jadi plafonnya itu bisa ditambah batasan dari Rp25 miliar menjadi Rp100 juta,” katanya.

Dalam penambahan penyertaan modal, ujar Helldy, bisa hanya Rp5 miliar saja dari Rp6,54 miliar deviden, atau semuanya diberikan untuk penyertaan modal.

“Pada prinsipnya melihat jika diputarkan lagi kayaknya BJB lebih menjanjikan dan efektif, sehingga kita berikan dan ingin minta plafon bisa ditambah lagi (lewat Perda),” ujarnya.