Pemprov Belum Punya Solusi
Meski demikian, kata Acep, dia bersama dengan honorer lain di seluruh Indonesia akan tetap berjuang. Dalam waktu dekat, bersama dengan pengurus honorer di pusat, akan menggelar audiensi dengan DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menpan RB. Para honorer di seluruh Indonesia masih akan memperjuangkan nasib mereka.
“Kami di daerah menunggu instruksi pengurus pusat untuk melakukan audiensi,” katanya.
Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperjuangkan honorer atau pegawai non ASN untuk menjadi PPPK agar kebutuhan pegawai bisa terpenuhi. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tb Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pihaknya menyikapi penghapusan honorer tersebut secara bijak.
“Pertama kami akan mendengarkan arahan dari Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red) selaku pejabat pembina kepegawaian di Pemkab Serang,” ujar Entus, Kamis (2/6).
Kemudian, pihaknya akan membahas penghapusan honorer tersebut secara komprehensip dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Yang paling substantif adalah memperjuangkan rekan-rekan honorer atau pegawai non ASN yang ada untuk menjadi PPPK,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan menempuh prosedur yang ada agar para honorer di lingkungan Pemkab Serang bisa menjadi PPPK. “Kami akan tempuh prosedur yang ada untuk mengupayakan hal tersebut sehingga kebutuhan pegawai di Pemkab Serang bisa terpenuhi secara legal dan rasional,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian (Adpeg) Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Muhamad Hamimi mengatakan, bahwa rekrutmen honorer di lingkungan Pemkab Serang dilakukan oleh masing-masing OPD.
