Pokmas Geber Lagi Salira, Bappedalitbang Cilegon Minta Hal Ini Dilakukan

“Tetap partisipasi warga menjadi hal yang paling utama. Sebab, pembangunan ini memang mengharuskan partisipasi lebih dominan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Tamansari Lutfi mengungkapkan, pihaknya berpesan kepada masyarakat agar memperharikan aturan dalam pembangunan.

Misalnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta laporan sesuai dengan aturan keuangan pemerintah.

“Anggaran Rp100 juta per RW ini adalah anggaran pemerintah,” jelasnya.

BACA JUGA: Anggaran Pembangunan Kantor Dinsos Cilegon Sudah Disiapkan Sebesar Rp15 Miliar Tahun 2023

“Maka penggunaanya harus sesuai aturan, serta laporannya juga disesuaikan dengan laaporan keuangan pemerintah,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Fungsional Perencana Muda Subkor Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengambangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon Supriyatna.

Jika Salira bertujuan untuk melakukan pemerataan terhadap pembangunan lingkungan, maka diharapkan bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini masih menjadi fokus untuk bisa terus melakukan percepatan pemerataan pembangunan,” ucapnya

“Kami juga terus ingatkan agar bisa maksimal dalam pembangunan, termasuk pastisipasi masyarakat,” ujarnya.

Adanya Salira, papar Yatna panggilan akrab Supriyatna, juga dalam rangka percepatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada di masyarakat.

“Masyarakat yang paling mengetahui kebutuhan terhadap pembangunannya,” ungkapnya.

“Artinya ini juga sesuai dengan perencaan yang dimulai saat pra Musrebang di lingkungan,” pungkasnya. ***