[dropcap]I[/dropcap]ndonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema ‘Recover Together, Recover Stronger’. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.
(Sambutan Jokowi ketika menerima amanah Presidensi G20)
Pidato ini bergema menyambut diberikannya amanah menjadi presidensi G20 bagi Indonesia pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. Pidato ini seringkali kita bisa dengarkan melalui iklan di radio-radio sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menyukseskan peran Indonesia hingga nanti akan dilaksanakan KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang.
G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis dengan anggota 19 negara dan Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Menjadi presidensi G20 memiliki konsekuensi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai pertemuan lanjutan delapan engagement groups yang tentunya akan banyak memberi warna bagi berbagai kebijakan dunia di bidang perekonomian.
Salah satu engagement group adalah Business 20 (B20) yang merupakan outreach group dari G20 yang mewakili komunitas bisnis internasional. Melalui keberadaan para pelaku bisnis dari seluruh dunia, B20 merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.
B20 melakukan sejumlah pertemuan yang bertujuan untuk terus mengembangkan rekomendasi dan menghasilkan komitmen-komitmen relevan dari para pemimpin bisnis dunia dan organisasi bisnis untuk menghadapi isu-isu global yang penting dan berpengaruh secara signifikan.
BDS dan B20
Agar Indonesia memiliki kemampuan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang, salah satu rekomendasi B20 adalah upaya pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Persaingan pasar global saat ini menuntut UMKM memiliki produk yang dapat bersaing dengan produk negara lain. Dukungan penuh pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, kebijakan pajak ramah UMKM, serta akses informasi tak terbatas untuk dapat meningkatkan nilai jual usahanya.
Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan administrasi sederhana merupakan salah satu kunci meningkatkan kelas dan kinerja UMKM. Kemampuan memasarkan produk yang ditunjang dengan kemampuan pengemasan produk yang baik juga perlu dibekali bagi UMKM.
DJP mengambil peran penting dalam mengembangkan UMKM. Program Business Development Service (BDS) salah satunya yang telah resmi dilaksanakan sejak tahun 2015. Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.
Sebagai wujud kesungguhan upaya pelaksanaan program BDS, Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pembinaan UMKM dengan pimpinan 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara dan enam instansi lainnya pada tanggal 30 April 2019. Perjanjian tersebut mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait perpajakan dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi.
Dengan tantangan bisnis yang semakin besar saat ini, maka UMKM pun diberikan pelatihan terkait financial planning dan kiat bisnis digital marketing. UMKM mesti memahami betapa pentingnya kemampuan penghitungan modal, sumber pendanaan, dan aktiva yang digunakan untuk kegiatan usaha. Terlebih lagi di era serba digital seperti sekarang ini, UMKM juga harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis melalui digital marketing melalui berbagai platform media sosial agar produk UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen.
UMKM Eksis Bersama Presidensi G20
Pandemi yang masih belum juga usai namun UMKM tetap harus bangkit dan eksis. UMKM harus mampu bersaing tidak hanya di negeri sendiri, namun harus go international. Melalui Digital Economy Working Group G20 yang pertama kali dibentuk, Indonesia terus mendorong akselerasi transformasi digital guna memperkuat momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.
Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara G20 lainnya merumuskan bahwa transformasi digital harus dilakukan agar dapat menutup kesenjangan digital, baik dari segi akses konektivitas, kecakapan digital masyarakat, maupun pemanfaatan data lintas batas untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di tengah maupun setelah pandemi COVID-19.
Transformasi digital ini merupakan agenda prioritas presidensi G20 saat ini. Transformasi digital menjadi salah satu dari 3 agenda prioritas Presidensi G20 2022 yang meliputi: (1) Global Health Architecture; (2) Digital and Economic Transformation; dan (3) Energy Transition. Tak pelak transformasi digital tentunya harus juga menyentuh UMKM yang ada di Indonesia agar dapat pulih dengan cepat.
Menurut data yang diperoleh dari Katadata Insight Center, diketahui bahwa 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk semenjak pandemi mulai terjadi, sehingga 30% UMKM mengalami penurunan omset. Dari survei yang telah dilaksanakan, indeks kesiapan digital UMKM berada di angka 3,6 dalam skala 5. Artinya masih banyak UMKM yang belum memahami caranya berbisnis di era digital.
Oleh karenanya, DJP hadir dengan BDS yang menggandeng banyak pihak terkait guna bersama-sama membantu UMKM bangkit. DJP menghadirkan banyak pengetahuan berbisnis bagi UMKM bukan hanya dari segi pengetahuan keuangan saja, melainkan juga transformasi digital, tips pemasaran produk, pengemasan produk, fotografi dan administrasi keuangan sederhana.
Jumlah UMKM yang mencapai angka 65 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Hal ini tentu memiliki potensi yang sangat besar bagi perbaikan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Jumlah UMKM ini juga merupakan bukti bahwa ketahanan ekonomi Indonesia pastilah kuat untuk dapat bersaing di era global dan digital seperti saat ini.
Adanya Presidensi G20 memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM untuk go international. UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produk unggulannya karena banyak kegiatan yang akan digelar di Indonesia. Inilah waktunya bagi UMKM Indonesia unjuk gigi agar dapat menarik investor untuk menggelontorkan modalnya.
Oleh karenanya UMKM harus dapat bangkit dengan sokongan DJP. Tentulah jika UMKM maju, maka akan memberi efek domino ke banyak sektor. Bukan hanya membuka lapangan kerja, namun UMKM juga akan dapat memberikan peran yang signifikan dalam berkontribusi bagi penerimaan negara.
Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia ditantang untuk dapat segara mewujudkan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang bersama-sama. Hal ini sesuai dengan amanah pesiden dalam pidatonya untuk ‘Recover Together, Recover Stronger’.
Penulis adalah Pegawai DJP
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
