BANTENRAYA.CO.ID – Program di 43 kelurahan di Kota Cilegon lumpuh. Pemangkasan dan penyesuaian anggaran ditengarai menjadi penyebab utama tidak bisanya program dijalankan kelurahan.
Sejumlah program seperti pembinaan kepada Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas), kader dan RT/RW, sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba (Bersinar) pemeliharaan gedung, seleksi tilawatil quran (STQ),
perayaan hari besar dihapuskan. Tidak hanya itu saja, program sosialisasi dan pelatihan lainnya juga terpaksa dipangkas jumlah pesertanya.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (Salira) Rp100 juta per kelurahan yang sedianya dimulai pada awal triwulan II yakni April 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan.
Mudahkan Jangkau Masyarakat dan Balita, Kota Serang Mempunyai 665 Posyandu
Hingga pertengahan Mei 2025, program yang berjalan di kelurahan hanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrebangkel) saja dengan alokasi anggaran yang dibayarkan 60 persen dari Uang Persediaan (UP) yang sifatnya mendesak.
Diketahui, pemangkasan anggaran di Kota Cilegon sudah dilakukan dalam empat tahap pertama yakni untuk membayar defisit atau utang pemerintah senilai Rp115 miliar,
selanjutnya instruksi presiden, lalu pemangkasan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 dengan total Rp136 miliar.
Salah satu lurah di Kecamatan Purwakarta yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, seharusnya anggaran pembinaan untuk linmas, RT dan RW serta STQ sudah berjalan di triwulan I.
Januari-April Pencaker di Kota Serang Capai 1.723
Namun, dengan adanya arahan program tidak bisa dilaksanakan, maka itu tidak bisa direalisasikan dan terpaksa dihapuskan.
“STQ dan pembinaan harusnya dimulai pada April lalu. Tapi sampai sekarang belum ada arahan dari pimpinan. Hanya Musrenbang saja yang mulai itu juga masih terhutang, programnya benar-benar lumpuh,” katanya, Rabu (14 Mei 2025).
Ia menegaskan, masyarakat sendiri sudah banyak yang menanyakan kenapa program di kelurahan sekarang belum berjalan. Hal itu wajar karena biasanya program sudah berjalan.
“Kan kalau program jalan RT dan RW bisa dapat honor tambahan kegiatan. Ini STQ saja yang biasanya meriah belum sama sekali jalan. Kami juga bingung menyampaikan sampai kapan kondisinya seperti ini (program belum jalan-red),” jelasnya.
Distanak Prediksi Ribuan Hewan Kurban Serbu Kota Serang
Tidak hanya dirinya saja. Namun, semua lurah mengalami hal yang sama mengeluhkan soal belum adanya program yang dijalankan. Paling terlihat dan anggaran besar adalah infrastruktur Salira yang belum juga jalan.
“Semua lurah mengeluhkan hal sama. Apalagi kalau lurah pasti setiap acara mau hajatan, melayat dan hari besar islam diundang dan menyumbang.
Kalau anggaran jalan bisa tambal sulam. Kalau sekarang bagaimana tidak mungkin dari kantung sendiri,” ujarnya.
Lurah lainnya di Kecamatan Jombang yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, sejumlah program yang masih adalah program mandatori dari OPD saja, misalnya pelatihan keterampilan, sosialisasi kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan dan beberapa lainnya yang masih ada.
Distanak Prediksi Ribuan Hewan Kurban Serbu Kota Serang
“Program mandatori saja yang masih ada. Itu juga pesertanya dibatasi hanya menjadi 13 orang saja,” ucapnya.
Ketua Pokmas di salah satu kelurahan yang tidak ingin disebut namanya menyatakan, biasanya rencana anggaran biaya (RAB) di Mei sudah jadi dan selanjutnya Pokmas akan melakukan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pengajuan anggaran.
“Kemungkinan besar bisa mulai di Juni, biasanya memang pada triwulan II mulai programnya,” ujarnya.
Ia menyatakan, untuk program Salira sendiri masih akan sama yakni senilai Rp100 juta per RW.
Abdul Jalla Suhaemi, Lebih Asik Olahraga Sama Istri
“Sepertinya masih sama. Sebab, itu kan dari awal perencanaan. Jika diubah maka harus ubah anggara lagi,” jelasnya.
Untuk pembangunan sendiri, paparnya, sama dengan yang sebelumnya yakni paving block, tembok penahan tanah, drainase, pos pelayanan terpadu (Posyandu), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan beberapa fisik lainnya.
“Masih dalam bentuk pembangunan fisik, jadi itu nanti tergantung dari RKM masing-masing kelurahan. Tapi tentunya tidak boleh diluar yang sudah ditentukan jenis pembangunannya,” ujarnya.
Kendati begitu, pihaknya berharap pada saat pengajuan pencairan program agar tidak lagi telat dan menghambat.
Pansus LKPJ Gubernur Beri 17 Catatan
“Jika semuanya siap tergantung nanti juga bisa pengajuan atau tidak. Kalau tidak ada uang di kas daerah nantinya pasti tidak bisa dibangun programnya,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) I Ahmad Aziz Setia Ade Putra enggan memberikan tanggapan soal lumpuhnya program di kelurahan.
Ia meminta hal itu langsung ditanyakan kepada Ketua Tim Anggaran Peremintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani.
Termasuk, Walikota Cilegon Robinsar belum memberikan tanggapan soal masih belum berjalannya program di kelurahan akibat kebijakan pemangkasan dan penyesuaian anggaran.
BRI Regional Office Jakarta 3 Kukuhkan 54 Pekerja Baru
Kepala Bidang Pajak BPKPAD Kota Cilegon Furkon menyampaikan, hingga akhir April 2025, pajak yang sudah masuk sebesar Rp280,2 miliar.
Namun, untuk anggaran yang sudah dikeluarkan untuk program apa saja dirinya sendiri tidak mengetahuinya karena ada di bidang lain.
“Pajak sudah Rp280,2 miliar dari target Rp852,4 miliar atau 32,88 persen. Itu mah saya enggak tahu,” katanya yang tidak mengetahui uang tersebut dikeluarkan untuk apa saja. (uri)
