BANTENRAYA.CO.ID – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Banten hingga kini belum berkembang lantaran belum sepenuhnya diikuti kesiapan menjalankan kegiatan usaha.
Dari total 1.551 KDMP yang telah terbentuk, baru 409 koperasi yang tercatat beroperasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah persoalan yang menghambat operasional KDMP di Banten disebabkan keterbatasan modal hingga kemampuan pengurus dan pengawas.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Banten Asep Farhan mengatakan, keberadaan bangunan atau gerai belum menjamin sebuah koperasi dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.
BACA JUGA : Minta Pemerintah Benahi Operasional Truk Tambang, Warga Beri Tenggat Dua Minggu
Ada sejumlah aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari kapasitas pengelola, ketersediaan modal, hingga kemampuan membangun jaringan pasokan barang.
“Total yang sudah beroperasi itu adalah 409 dari 1.551 KDMP,” kata Asep, Selasa, (10 November 2026).
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang dihadapi KDMP berkaitan dengan kompetensi pengurus dan pengawas.
Sebagian pengelola dinilai masih membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola koperasi.
BACA JUGA : Kahitna dan Arsy Semarakkan Tahun Baru di BSD
Selain itu, minimnya inovasi juga membuat koperasi belum mampu mengembangkan kegiatan usaha secara optimal.
“Ya, penyakit klasik lah di koperasi itu. Jadi ya, pertama kemungkinan pengurus kemudian pengawas, ya kurang ilmu, kurang inovasi. Kemudian juga, kurang juga terkait dengan kompetensi,” ujarnya.
Asep menilai, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas harus menjadi perhatian berkelanjutan.
Pelatihan tidak cukup diberikan satu kali, tetapi perlu dilakukan secara terus-menerus agar pengelola memiliki kemampuan untuk menjalankan organisasi dan mengembangkan usaha koperasi.
BACA JUGA : Kahitna dan Arsy Semarakkan Tahun Baru di BSD
“Makanya memang namanya pelatihan atau peningkatan kompetensi itu harus terus-menerus ditingkatkan terus oleh pengurus pengawas itu,” katanya.
Selain kualitas sumber daya manusia, Asep menuturkan jika persoalan permodalan juga menjadi tantangan bagi KDMP.
Sebagian koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota untuk membiayai kegiatan usaha.
Sumber dana tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membatasi kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun mengembangkan usahanya.
“Biasalah kalau permodalan. Namanya ngandelinnya kan dari simpanan pokok, simpanan wajib, kan? Nah, biasanya gitu,” jelasnya.
Asep mengungkapkan, sumber pembiayaan operasional KDMP di Banten cukup beragam.
Ada koperasi yang mendapatkan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sementara lainnya memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. Namun, sebagian besar masih mengandalkan swadaya masyarakat melalui simpanan anggota.
“Macam-macam ya kalau sumber dana, biasanya kalau yang di Tangerang itu ada KDMP mana gitu namanya, itu dia dari dana CSR.
BACA JUGA : Investor Pasar Modal di Banten Tembus 1,7 Juta Orang
Kemudian juga ada yang di Cilegon, itu dia dapat dana dari Pemda, dari Pemkot Cilegon. Terus sebagian besar si rata-rata itu dari dana swadaya masyarakat melalui dana simpan pinjam,” ungkapnya.
Asep mengatakan, tantangan berikutnya adalah biaya operasional di mana koperasi membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pembayaran listrik, kebersihan, hingga berbagai persiapan sebelum kegiatan usaha berjalan.
Dalam sejumlah kasus, kebutuhan tersebut masih harus ditanggung secara pribadi oleh pengurus.
Kondisi itu, kata Asep, membuat kesiapan operasional tidak cukup hanya mengandalkan tersedianya bangunan. Pengurus juga harus memastikan ada sumber pembiayaan yang mampu menopang kegiatan koperasi secara berkelanjutan.
BACA JUGA : 15 Ribu Pasutri di Banten Cerai
Di samping itu, persoalan rantai pasok turut memengaruhi kegiatan usaha KDMP. Ketersediaan sejumlah barang bersubsidi seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk belum selalu mudah diperoleh.
Akibatnya, koperasi menghadapi kesulitan ketika harus memenuhi kebutuhan barang yang akan disalurkan kepada masyarakat.
“Kemudian juga masalah rantai pasok ya. Jadi barang-barang yang subsidi itu kan kadang-kadang susah.
Sulit juga, terutama terkait beras, minyak, LPG, pupuk itu susah juga. Jadi kadang-kadang mereka sulit begitu, belum harganya mahal,” tuturnya.
BACA JUGA : Robinsar Tangkap Pencuri Kabel PJU
Meski demikian, Asep menyebut sejumlah KDMP di Banten telah menjalankan kegiatan usaha, terutama di wilayah Tangerang Raya. Di antaranya KDMP Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan dan KDMP Ciakar di Kabupaten Tangerang.
Ia menjelaskan, koperasi yang sudah beroperasi tidak seluruhnya memiliki gerai sendiri.
Sebagian KDMP tetap menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan fasilitas kantor desa atau kelurahan, bahkan menggunakan rumah salah satu pengurus sebagai tempat kegiatan.
“Jadi KDKMP itu kan ada yang sudah operasional, tapi ada dua nih, ada yang memang sudah punya gerai, ada yang belum punya gerai tapi jalan.
BACA JUGA : Soka de Art, Tempat Asyik Pejuang Skripsi
Walaupun belum punya gerai mereka jalan, misalkan mereka menggunakan fasilitas di kelurahan, di desa. Atau di rumah salah satu pengurus, bisa gitu juga,” pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 75 KDMP di Kabupaten Serang dipastikan akan di-launching serentak pada Desember 2026.
Namun kondisi di lapangan, pertumbuhan KDMP di Banten masih belum bergerak signifikan karena daya beli masyarakat masih stagnan, dan jumlah anggota belum bertambah secara masif.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Mokhamad Rifqi mengatakan, KDMP Ranjeng masih dinilai stabil walaupun tidak ada peningkatan konsumen secara signifikan.
BACA JUGA : 15 Ribu Pasutri di Banten Cerai
“Masih seperti kemarin-kemarin saja kondisinya, masih begitu. Masih stabil, yang pasti belum ada penambahan. Ada yang keluar dan ada yang masuk,” ujarnya, Selasa (10 November 2026).
Ia menjelaskan, stagnasi perjalanan bisnis KDMP itu terjadi karena gerai koperasi belum beroperasi penuh dan masih menempati gedung lama yang ukurannya relative kecil.
“Kalau seandainya sudah operasional di gedung baru, yakin pasti semakin banyak anggotanya. Kalau sekarang masih stagnan,” katanya.
Rifqi memastikan, 75 KDMP yang sudah terverifikasi akan di-launching akhir tahun ini. 75 KDMP tersebut berasal dari 19 kecamatan.
BACA JUGA : 8 Ribu Warga Lebak Miskin Ekstrem
“Informasinya akhir tahun ini, Apakah di akhir November atau pertengahan Desember, yang pasti akhir tahun ini harus ada. Karena yang sudah diverifikasi itu sebanyak 75 gerai,” jelasnya.
Saat ini masih menunggu arahan dari PT Agrinas untuk kesiapan infrastruktur dan petugas untuk menjalankan bisnis di KDMP.
Alurnya berlaku adalah PT Agrinas akan memberi arahan kepada manajer KDMP untuk diteruskan kepada pengurus KDMP.
“Agrinas nanti yang mengatur core bisnisnya, melalui manajer. Nanti manajer menyampaikan ke pengurus Koperasi,” paparnya.
Dari total 147 gerai yang ada, baru 75 yang terverifikasi. Sisanya akan diproses secara bertahap dan saat ini ada 139 KDMP yang belum punya lahan. “Prioritasnya yang sudah diverifikasi dulu. Nanti kalau itu sudah beroperasional, baru berikutnya diverifikasi lagi,” tuturnya.
Salah seorang petugas KDMP Ranjeng yang enggan disebut namanya mengatakan, pihaknya kini sedang mengosongkan barang dagangannya.
Dampaknya, omzet harian anjlok dari Rp10 juta sampai Rp20 juta menjadi hanya sekitar Rp 5 juta per hari.
Barang dikosongkan karena ada arahan dari PT Agrinas menjelang pindah ke gerai baru dan launching serentak pada Desember mendatang.
“Ngabisin semua. Juga enggak boleh sama Agrinasnya. Kalau diisi lagi, artinya kan bentrok, barangnya campuran. Nanti bingung catatannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
BACA JUGA : Unpam Serang Bidik 10 Persen Mahasiswa Ciptakan Lapangan Usaha
Ia menjelaskan, saat ini banyak rak yang kosong, salah satunya susu sudah habis dan tidak bisa dibeli lagi karena harganya sedang naik tinggi.
“Kalau barang yang pokok kayak terigu, minyak, beras sama telur, tiap hari harus ready, karena butuh buat sehari-hari. Cuman yang lain-lain sengaja udah enggak boleh dibeli,” katanya.
Sepinya barang berdampak ke jumlah pengunjung, saat barang penuh, warga yang datang bisa sampai 70 hingga 100 konsumen per harinya. “Kalau barang kosong kayak gini, paling 50 an yang datang. Kalau waktu awal-awal lebih ramai,” jelasnya.
Sepinya pembeli juga berdampak terhadap omzet, saat ramai, omzet dari hasil penjualan bisa mencapai Rp10 sampai Rp20 juta perhari.
BACA JUGA : Soka de Art, Tempat Asyik Pejuang Skripsi
“Kalau lagi kayak gini mah Rp5 juta perhari, karena ini agak kosong barangnya. Awal-awal bisa sampai Rp10 juta, Rp15 juta bahkan Rp20 juta sehari,” paparnya.
Padahal, sekali belanja warga bisa menghabiskan Rp500 ribu sampai Rp1 juta, karena banyak yang membeli untuk dijual kembai di warung.
“Beras aja ada yang belinya 10 karung dengan harga Rp600.000. Belum minyak, kadang belinya tiga dus, gas juga sekali beli 10, jadi di sini itu seperti agen,” tuturnya.
Meski omzet turun, KDMP Ranceng tetap mempertahankan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti Beras Rp60.000 per 5 kilogram, minyak Rp15.700 per liter dan tabung gas Rp19.000.
“Jadi barang-barang di sini itu enggak boleh lewat HET, itu udah ketentuan. Perbedaanya bisa sampai Rp5.000 dengan warung-warung lain,” ungkapnya.
Saat ini anggota KDMP Ranjeng naik menjadi 1.200 orang dari 790 anggota ketika pertama kali membuka bisnis. “Dulu 790-an anggotanya, sekarang sudah 1.200-an,” ujarnya.
Meski begitu, layanan KDMP Ranjeng sudah lengkap seperti minimarket. Tarik tunai DANA, bayar Wi-Fi, pajak, token listrik, hingga PDAM bisa dilakukan di sini. Tersedia juga layanan 3 bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
“Setiap akhir tahun, ada reward SHU untuk anggota paling banyak menabung, belanja, dan transaksi, berupa sembako hingga uang tunai,” katanya.
BACA JUGA : 8 Ribu Warga Lebak Miskin Ekstrem
Sementara itu, sebanyak 43 kelurahan di Kota Cilegon telah membentuk KDMP. Namun dari jumlah tersebut, baru 22 kelurahan yang telah memiliki bangunan gerai koperasi. Sementara itu, 21 kelurahan lainnya masih terkendala ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Kota Cilegon Suhendi mengatakan, pembentukan Kopdes Merah Putih telah dilakukan di seluruh kelurahan.
Meski demikian, pembangunan gedung dan operasional gerai masih berlangsung secara bertahap.
“Kopdes itu seluruh kelurahan sudah ada, jadi setiap kelurahan itu sudah dibentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih,” katanya, Selasa (10 November 2026).
BACA JUGA : 15 Ribu Pasutri di Banten Cerai
Ia menjelaskan, pembangunan gedung koperasi baru terealisasi di 22 kelurahan. Adapun 21 kelurahan lainnya belum dapat membangun gedung karena belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan.
“Masih sisa 21 itu terkendala lahan, karena kan lahannya itu harus aset pemerintah ya, atau bisa dipinjamkan dari BUMN atau milik negara,” jelasnya.
Di sisi lain, Suhendi menyebutkan, berdasarkan data awal terdapat sekitar 26 koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Operasional tersebut menggunakan simpanan anggota serta tambahan pinjaman stimulus tanpa bunga melalui BPRS.
“Kalau yang beroperasi secara mandiri itu, data awal 26 koperasi. Artinya mereka menggunakan simpanan anggota dan ditambah pinjaman stimulus tanpa bunga lewat BPRS,” ungkapnya.
BACA JUGA : Aston Banten Siapkan Grand Prize Rp10 Juta
Sementara itu, gerai koperasi yang dibangun melalui program nasional belum seluruhnya beroperasi. Sebab, sejumlah gerai masih dalam tahapan verifikasi dan validasi sebelum nantinya mendapatkan pengisian barang dari pemerintah pusat.
“Kalau yang operasi secara nasional lewat gerai, karena masih tahap kemarin kan baru selesai verifikasi validasi. Kalau sudah semua tidak ada masalah, barulah diisi barangnya oleh pusat. Karena dari 22 gerai itu sudah ada managernya,” tuturnya.
Terkait tenaga pengelola, Suhendi memastikan 22 manajer yang telah ditempatkan merupakan warga dengan KTP Kota Cilegon. Bahkan, terdapat pula manajer berdomisili di Cilegon yang ditempatkan di wilayah Serang.
“Semua Cilegon, ada juga domisili Cilegon ditempatkan di Serang. Kalau saya cek kemarin KTP Cilegon semua,” katanya.
BACA JUGA : 10 Hari, 61 Pelaku Curanmor Dibekuk
Meski para manajer telah tersedia, aktivitas gerai hingga kini belum berjalan karena masih menunggu proses pembukaan dan pengisian barang.
Suhendi mengatakan, para manajer saat ini masih mempersiapkan operasional koperasi. “Kalau sekarang ya mempersiapkan, ya mereka masih nunggu aja gerainya dibuka,” ujarnya.
Dinkop UKM Kota Cilegon juga meminta pengurus Kopdes Merah Putih menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM lokal. Suhendi berharap produk-produk UMKM tidak hanya dipajang di etalase, tetapi benar-benar dipasarkan melalui koperasi.
“Ya kita sudah meminta pengurus Kopdes juga bermitra dengan pelaku UMKM. Artinya di etalase itu ada produk UMKM yang bisa dijual, jangan cuma dipajang,” tegasnya.
BACA JUGA : Minta Pemerintah Benahi Operasional Truk Tambang, Warga Beri Tenggat Dua Minggu
Ia mencontohkan, salah satu koperasi di Kelurahan Kotabumi yang telah menyediakan produk UMKM untuk dipasarkan kepada masyarakat.
Menurut Suhendi, keberadaan Kopdes Merah Putih juga diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Kan harganya itu di bawah harga pasar ya, gas aja kan katanya hanya Rp16 ribu sampai Rp17 ribu, sedangkan di pasar itu Rp21 ribu sampai Rp23 ribu. Ya kalau harga murah, masyarakat pasti terbantu,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasokan sejumlah kebutuhan pokok tersebut berasal langsung dari sumbernya. Beras dan minyak diperoleh melalui Bulog, sedangkan gas elpiji berasal dari Pertamina.
BACA JUGA : Kota Serang Dapat Bantuan Bus Sekolah di 2027
“Itu kan langsung dari Bulog, beras, minyak, itu kan dari Bulog. Kemudian gas itu dari Pertamina,” ungkapnya.
Meski menawarkan harga lebih rendah kepada masyarakat, Suhendi memastikan koperasi tetap memperoleh keuntungan dari kegiatan penjualan.
Namun, keuntungan yang diambil tidak terlalu besar agar harga barang tetap terjangkau. “Ya masih ada keuntungan lah untuk koperasi walaupun tipis,” terangnya.
Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Masigit Purnomo menjabarkan, bahwa omzet mereka perbulan menyentuh puluhan juta.
BACA JUGA : 8 Ribu Warga Lebak Miskin Ekstrem
“Kalau omzet 2026, Januari saja kita dapat Rp13 juta. Kalau sampai September, karena Oktober belum tutup buku, selama sembilan bulan itu kita raup Rp144 juta,” katanya.
Dari aktivitas usaha tersebut, koperasi juga berhasil memperoleh laba bruto sebesar Rp13,8 juta. Selain omzet, koperasi menawarkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi anggota maupun masyarakat.
“Kalau itu akses dengan pemerintah kita dengan Patra Niaga, harga gas itu Rp19 ribu tidak boleh lebih. Kalau di warung itu kan Rp20 ribu ke atas, nyentuh Rp25 ribu mungkin,” jelasnya.
Ia menambahkan, keuntungan menjadi anggota koperasi tidak hanya diperoleh dari harga barang yang lebih murah, tetapi juga melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ketentuan koperasi.
BACA JUGA : Minta Pemerintah Benahi Operasional Truk Tambang, Warga Beri Tenggat Dua Minggu
“Kita itu di koperasi, sebagai anggota, sudah harga barang murah dapat keuntungan juga lewat SHU,” ungkapnya.
Saat ini, KKMP Masigit tercatat memiliki sekitar 90 anggota. Pengurus juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi.
Masyarakat yang berminat dapat mendatangi langsung koperasi di samping Kantor Kelurahan Masigit.
Selain mendapatkan akses belanja kebutuhan dengan harga terjangkau, anggota juga berkesempatan memperoleh pembagian SHU dari hasil usaha koperasi.
Salah satu anggota KKMP Masigit Teja Ningrum menyatakan, bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya koperasi tersebut. “Sangat terbantu sih, karena lebih murah kan dari warung-warung gitu ya,” terangnya. (raffi/andika/burhan)
