BANTENRAYA.CO.ID – Ribuan warga Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel kembali melakukan aski unjuk rasa dengan melakukan long march di sekitar Jalan Raya Serdang Bojonegara Merak (SBM).
Massa aksi menuntut pemerintah segera memulai pelebaran jalan raya SBM karena sering terjadi kemacaten yang cukup parah.
Presidium Koalisi Masyarakat Bojonegara Pulo Ampel (KMBP) Tajudin Hasan mengatakan, aksi ini diikuti kurang lebih 2.000 orang yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, ormas, mahasiswa, dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Kami menyuarakan aspirasi masyarakat Bojonegara Pulo Ampel tentang pelebaran jalan nasional dua lajur menjadi empat lajur beserta pembatas jalan, bahu jalan dan juga drainase di sepanjang jalan SBM,” ujarnya, Senin (27 Juli 2026).
BACA JUGA : 164 Wilayah di Banten Masih Kekeringan
Ia menjelaskan, tuntutan pelebaran jalan muncul karena kondisi Jalan SBM yang setiap hari mengalami kemacetan parah.
“Hampir 24 jam setiap sehari masyarakat Bojonegara Pulo Ampel selalu mengalami kemacetan. Hampir setiap minggu juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa,” katanya.
Kemacetan dipicu padatnya kendaraan truk tambang, ekspedisi, dan kendaraan industri lain. Padahal Bojonegara Pulo Ampel merupakan wilayah industri, pertambangan, dan kepelabuhanan.
Keluhan lain datang dari truk tambang yang dinilai tidak mematuhi Keptusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 tentang jam operasional.
BACA JUGA : Proyek Alun-alun Serang Minta Adendum
“Dengan melintasnya truk-truk tambang tidak sesuai Kepgub 567 sehingga terjadi kemacetan yang sering memakan korban jiwa, terutama saat anak sekolah melintas,” jelasnya.
Warga meminta pelebaran jalan segera dilakukan tahun ini. Mereka juga siap mendukung proses pembebasan lahan, baik milik pribadi maupun perusahaan.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah menyegerakan pembebasan lahan. Terkait DED, pemangku kebijakan bisa berkoordinasi dengan ahli teknik dari Bojonegara Pulo Ampel. Pembangunan proyek apapun di sini tidak ada yang gagal,” paparnya.
KMBP juga mendesak kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN), dan Gubernur Banten Andra Soni.
BACA JUGA : Siswa Sekolah Rakyat Diminta Contoh Andra Soni
Jika tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan hingga 3 hari ke depan, sampai tanggal 29 Juli 2026.
“Kami berharap hari ini perwakilan pemerintah datang. Kalau tidak, insyaallah aksi akan kami lanjutkan,” tuturnya.
Isak tangis dan keluhan ekonomi mewarnai aksi ribuan warga Bojonegara Pulo Ampel di Jalan Nasional SBM.
Selain menuntut pelebaran jalan, keluarga korban kecelakaan dan sopir angkot menyampaikan dampak langsung dari kemacetan dan kecelakaan yang hampir setiap hari terjadi.
BACA JUGA : Anne Beauty Salon Hair Coloring Expert Kelas Jepang Pertama di Kota Serang
Abdul Latif, paman dari salah satu korban meninggal, dengan suara bergetar menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah. “Dalam sehari kemarin saja keluarga saya ada empat korban kecelakaan.
Yang satu meninggal dunia di Kampung Solor Kidul. Yang lain berjejer di Pulo Ampel bagian Ragas, juga di Sumur Gading,” ujarnya.
Ia mewakili para korban, masyarakat Bojonegara Pulo Ampel kecewa jika Gubernur Banten dan Bupati Serang tidak segera merealisasikan pelebaran jalan.
“Sekali lagi kecewa. Itu saja ungkapan dari keterwakilan dan sekaligus saya atas nama paman dari ponakan saya yang meninggal dunia,” katanya.
BACA JUGA : Natasha Serang Kombinasikan Facial dan Skinbooster untuk Hasil Maksimal
Abdul Latif juga membenarkan rencana aksi akan berlangsung tiga hari jika aspirasi masyarakat tidak ditanggapi. “Kejadiannya setengah bulan kemarin dan bahkan kemarin baru nyatus hari,” jelasnya
Keluhan serupa datang dari para sopir angkot. Koordinator sopir angkot Bojonegara Pulo Ampel Bambang mengatakan, kemacetan di ruas SBMI sangat memukul pendapatan mereka.
“Sebelum macet minimal pendapatan sehari Rp100.000 bisa dibawa pulang untuk anak istri. Sekarang jangankan Rp100.000, Rp50.000 saja sudah susah sekali dicari. Jangankan untuk menafkahi, untuk makan di jalan saja kami kekurangan,”ujarnya.
Bambang mendesak pemerintah segera mempercepat pembangunan jalan. “Kami berharap pemerintah baik di gubernur maupun di kementerian sesegera mungkin menindaklanjuti tuntutan masyarakat,” ujarnya. (andika)
