Oleh : Rudi Yana Jaya-Guru Pandeglang
Penundaan insentif guru menjelang akhir jabatan gubernur Banten ini memang bisa menimbulkan berbagai dampak bagi tenaga pendidik. Biasanya, insentif guru penting untuk menjaga motivasi dan kesejahteraan mereka, terutama di tengah meningkatnya beban kerja dan biaya hidup.
Penundaan seperti ini juga bisa memengaruhi kualitas pendidikan di Banten, mengingat guru adalah ujung tombak dalam pembelajaran di sekolah.
Seringkali, alasan di balik penundaan ini berkaitan dengan faktor anggaran, perencanaan keuangan yang tidak tepat, atau prioritas yang berubah.
Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar insentif dapat segera disalurkan dan tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Ketika gaji guru terlambat dan tidak menjadi prioritas, ini sering kali disebabkan oleh faktor perencanaan anggaran dan prioritas kebijakan yang kurang tepat.
Sering menjadi alasan pemerintah daerah pada penundaan Insentif Guru yang terbebani oleh berbagai kebutuhan anggaran, dan terkadang pendidikan serta kesejahteraan guru tidak selalu masuk dalam prioritas utama. Padahal, gaji guru seharusnya menjadi kebutuhan mendasar yang dijamin pembayarannya tepat waktu.
Selain itu, alokasi dana sering kali terganggu oleh program-program lain yang dianggap lebih mendesak atau lebih “terlihat” oleh publik dan dapat meningkatkan citra pemerintah secara langsung. Namun, ini merupakan pandangan jangka pendek yang dapat berdampak negatif bagi kualitas pendidikan jangka panjang.
Pemerintah dan anggota dewan Banten sebenarnya memiliki wewenang untuk memastikan bahwa anggaran untuk gaji guru terlindungi dan tidak tertunda. Mereka bisa memperketat pengawasan dan memastikan bahwa anggaran pendidikan, khususnya untuk gaji Guru Honorer dan insentif Tukin Asn/PNS mestinya dialokasikan tepat waktu.
Biasanya Insentif Guru Honorer Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diberikan kepada guru honorer berkisar pada 20 sampai 25 setiap bulannya, hal ini sama dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) Guru ASN/PNS.
Akan tetapi, belum mendapatkan penjelasan yang terang mengenai penyebab “Selalu” keterlambatan penggajian tersebut. Akibat keterlambatan penggajian/Insentif, ribuan guru Honorer dan ASN yang mengajar di SMA, SMK, dan SKh negeri menjadi terdampak. “Kalau mendengar curhatan guru-guru banyak yang resah, karena kebutuhan dapur tidak bisa ditunda-tunda”. Kesannya Pemerintah Banten khususnya PJ Banten tidak menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Betul sekali, guru juga punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sama seperti profesi lainnya. Gaji dan insentif yang terlambat atau tidak dibayarkan jelas sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Terlebih lagi, guru adalah pilar utama dalam pendidikan; tapi kenapa insentif guru di lingkungan Banten selalu terbelakang? Jika kesejahteraan mereka terabaikan hal ini berpotensi mengganggu fokus/konsentrasi dan kualitas pengajaran mereka di sekolah. Guru juga memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi.
Mereka tidak hanya bekerja untuk mendidik generasi muda, tetapi juga berperan sebagai kepala atau anggota keluarga yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memberikan prioritas pada pembayaran insentif dan gaji guru yang tepat waktu adalah hal mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah Banten sebenarnya perlu menempatkan pembayaran gaji dan insentif guru sebagai prioritas.
Keterlambatan seringkali terjadi karena alokasi anggaran yang tidak optimal, birokrasi yang panjang, atau perubahan prioritas dalam kebijakan anggaran. Penyelesaian masalah ini sangat penting agar para guru bisa mengajar tanpa beban finansial yang berat dan dapat fokus memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswanya.
Transparansi dan kejelasan informasi dari pihak pemerintah mengenai penyebab keterlambatan ini serta langkah-langkah penyelesaiannya juga akan membantu meningkatkan kepercayaan guru dan masyarakat.
Jika pemerintah, khususnya gubernur Banten, memberikan perhatian lebih dengan menaikkan gaji guru atau memberikan insentif yang memadai, hal ini akan berdampak positif. Guru akan merasa lebih dihargai dan termotivasi, dan pada akhirnya kualitas pendidikan di Banten juga bisa meningkat.
Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar peduli terhadap masa depan pendidikan, dan bahwa mereka memahami peran penting guru dalam memajukan generasi bangsa.**
