BANTENRAYA.CO.ID – Pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menilai satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah masih terlihat gamang dan belum menunjukkan lompatan kebijakan yang visioner.

Menurut Adib, arah pembangunan pasangan Andra-Dimyati masih gamang dan minim terobosan.

“Menurut saya, kepemimpinan mereka masih tersandera kepentingan politik sendiri. Satu tahun pertama ini justru masih terlihat mencari bentuk.

Banyak pekerjaan rumah dari era sebelumnya yang belum tuntas dieksekusi. Publik melihatnya seperti masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan,” ujar Adib, Senin (23 Februari 2026).

Menurutnya, indikator paling terlihat adalah lambatnya penataan pejabat definitif di lingkungan Pemprov Banten.

Ia menyoroti banyaknya jabatan yang lama diisi pelaksana tugas (Plt) hingga hampir satu tahun masa kepemimpinan berjalan, baru kemudian dibereskan.

“Butuh setahun bagi mereka membereskan pejabat Plt. Padahal ini masalah krusial. Karena yang dirugikan akibat adanya pejabat Plt adalah rakyat.

Pejabat Plt itu banyak keterbatasan kewenangan. Padahal Banten ini banyak ketertinggalan yang harus dikejar.

Kalau pejabat definitif saja baru dilantik menjelang satu tahun, bagaimana mau berlari cepat? Yang dirugikan tentu masyarakat,” tegasnya.

Menurut Adib, akibat terlalu lama dibiarkan kosong, akhirnya muncul stigma publik yang menduga adanya bagi-bagi kue atau jabatan atas keberhasilan Andra dan Dimyati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Padahal mungkin saja tidak demikian. Maka tidak salah jika justru banyak muncul stigma di masyarakat yang menduga demikian,” tambahnya.

Adib juga menilai bahwa Andra-Dimyati lambat dalam mengeksekusi kebijakan strategis. Padahal secara politik, posisi gubernur cukup kuat karena didukung oleh presiden yang berasal dari partai yang sama.

“Seharusnya bisa eksekusi lebih cepat. Presiden dari Gerindra. Andra juga Ketua Gerindra Provinsi Banten. Mestinya koordinasi dan percepatan kebijakan bisa lebih optimal,” katanya.

Dia juga turut mengkritik program Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera yang dinilai sarat nuansa politisasi anggaran.

Di sisi lain, Andra malah mengeluarkan kebijakan pengurangan tunjangan guru honorer yang dinilai kontraproduktif dengan semangat peningkatan kualitas pendidikan.

“Program Bang Andra itu politisasi anggaran karena menggunakan program dengan nama sendiri. Emang duitnya dari Andra? Kan bukan. Duitnya dari rakyat, dari APBD,” ujar Adib.

Adib menilai hingga kini kepemimpinan Andra-Dimyati masih didominasi agenda seremonial dan belum menunjukkan terobosan besar yang berdampak luas.

Padahal Andra Soni banyak diharapkan masyarakat Banten bisa membawa lompatan-lompatan besar karena dia bukan dari dinasti kekuasaan, namun dia tokoh dari rakyat biasa.

Terkait janji kampanye, Adib mengakui memang ada progres realisasi dari janji tersebut, namun dinilai berjalan lambat.

Dia menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak, seperti masih tingginya angka pengangguran, akses pendidikan yang masih terbatas, akses kesehatan yang belum memadai, dan infrastruktur masih menjadi PR besar.

“PR Andra-Dimyati itu soal pengangguran, akses pendidikan, akses kesehatan, dan infrastruktur. Masih banyak orang ditandu saat akan mengakses layanan kesehatan. Ini realitas yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Dia juga menyoroti disparitas pembangunan yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah selatan Banten.

Karena itu, Adib menyarankan agar memasuki tahun kedua, Andra–Dimyati fokus pada satu atau dua program monumental agar arah kebijakan tidak terkesan mengambang.

“Saya sarankan fokus buat program monumental, fokus satu hal dan abaikan yang lain supaya tidak ngambang ke mana-mana. Misalnya fokus infrastruktur, penambahan ruang kelas, dan akses kesehatan,” katanya.

Adib juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan keberanian mereformasi tata ruang untuk mengatasi persoalan banjir dalam jangka panjang.

Sebab persoalan banjir di Banten hari ini dialami oleh seluruh kabupaten kota. Masalahnya ada pada penataan ruang kota.

“Ubah tata ruang untuk mengatasi banjir. Buat rencana panjang lima tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah berani? Karena kebijakan seperti itu tidak populis,” ujar Adib.

Kritik juga disampaikan Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Eko Supriatno yang menilai pemerintahan Andra-Dimyati masih berkutat pada program-program dasar tanpa terobosan kebijakan yang terukur dan transparan.

Menurut Eko, fokus pembangunan selama setahun terakhir belum menunjukkan transformasi signifikan, terutama dalam aspek transparansi kinerja dan dampak program terhadap masyarakat.

“Program-program yang dijalankan masih didominasi pekerjaan rumah rutin tiap periode.

Ada klaim perbaikan infrastruktur lewat program Bang Andra, tetapi hasilnya belum merata dan tidak disertai transparansi data yang jelas. Tanpa pengukuran yang terbuka, publik sulit menilai dampaknya,” ujar Eko.

Dia menegaskan, persoalan transparansi kinerja menjadi titik lemah pemerintahan saat ini.

Program unggulan seperti sekolah gratis, kata dia, seharusnya diikuti dengan data rinci mengenai peningkatan partisipasi sekolah maupun penurunan angka putus sekolah.

“Tanpa data konkret, klaim keberhasilan hanya akan terdengar kosong di telinga publik. Pemerintah harus berani membuka angka dan capaian secara detail,” tegasnya.

Eko juga menyoroti persoalan pengangguran yang dinilai belum tertangani serius. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, jumlah pengangguran di Banten pada November 2025 meningkat 17.660 orang menjadi total 430.000 orang.

Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis menjadi 6,63 persen, angka absolut pengangguran justru bertambah, dengan TPT perkotaan mencapai 7,19 persen.

“Ini ironi. Secara persentase TPT turun, tetapi jumlah penganggurnya naik. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur belum efektif menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan SMK dan perguruan tinggi,” katanya.

Eko menilai ketimpangan wilayah utara dan selatan Banten juga masih menjadi persoalan klasik yang belum tersentuh kebijakan strategis.

Memasuki tahun kedua, Eko mengingatkan agar kepemimpinan Andra-Dimyati tidak lagi terjebak pada fase konsolidasi administratif maupun pencitraan politik.

“Branding politik itu wajar, tetapi jangan sampai lebih dominan daripada hasil nyata. Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang terukur, bukan kegiatan seremonial,” ujarnya.

Eko pun mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah tertinggal agar akses ekonomi masyarakat semakin terbuka.

Selain itu, transparansi anggaran dinilai menjadi kunci membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak tahu berapa anggaran yang dipakai untuk setiap program dan apa dampaknya. Tanpa transparansi, program mudah dipersepsikan sekadar seremoni,” kata Eko.

Terkait tingkat kepuasan publik yang disebut cukup baik, Eko mengingatkan agar pemerintah tidak terlena oleh angka popularitas.

Kepuasan berbasis persepsi menurutnya tidak cukup. “Pemerintahan yang baik harus dinilai dari kinerja terukur, bukan sekadar survei,” katanya.

Eko juga menegaskan, tahun kedua menjadi momentum penting bagi Andra-Dimyati untuk membuktikan bahwa janji politik selaras dengan implementasi dalam RPJMD dan penganggaran daerah.

Jika ingin mencatatkan sejarah, maka Andra-Dimyati harus berani mengambil langkah konkret dan berbasis bukti. “Banten butuh transformasi kebijakan, bukan sekadar simbolisme,” tegasnya.

Menanggapi berbagai kritikan dan masukan dari kalangan masyarakat, Gubernur Banten Andra Soni menyebut kritik sebagai “vitamin” bagi dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Andra menegaskan bahwa, berbagai aspirasi yang disuarakan menjadi bahan evaluasi sekaligus penguat komitmen pembenahan di sisa masa kepemimpinannya.

“Apa yang saya kerjakan hari ini adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat dan disampaikan oleh mahasiswa.

Mulai dari masalah jalan rusak, akses sekolah yang sulit, hingga praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja,” ujar Andra.

Ia menilai, kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan publik.

Andra menuturkan, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, dirinya juga berencana melibatkan untuk mahasiswa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten pada April mendatang.

Ia ingin, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik di ruang publik, tetapi juga ikut serta dalam proses perencanaan anggaran dan program pembangunan.

“Saya ingin mahasiswa bukan hanya kritis di jalan, tapi juga ikut serta dalam proses perencanaan. Ini adalah upaya edukasi demokrasi sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan akuntabel,” ujarnya.

Lebih jauh, Andra meminta agar dirinya juga di doa kan dan diawasi dalam menjalankan amanah agar tetap konsisten.

“Doakan saya sehat, dan yang paling pasti, doakan saya tidak korupsi. Banten masih memerlukan mahasiswa yang kritis dan peduli kepada rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil polling yang dilakukan Banten Raya terhadap satu tahun kepemimpinan Andra-Dimyati, sebanyak 62 persen dari 18.700 responden menyatakan puas atas kinerja Andra-Dimyati.

Sebanyak 38 persen lainnya memberikan vote tidak puas.

Polling yang digelar pada 20-23 Februari 2026 ini mendapat 833 like, 35 repost, 1.179 share, dan 1.172 komentar dari warganet.

Meski pilihan puas mendominasi hasil vote, namun isi kolom komentar dibanjiri kritik dari warganet. Mereka banyak mengeluhkan kinerja satu tahun pasangan Andra-Dimyati yang dirasa masih belum membawa dampak perubahan signifikan bagi Provinsi Banten. (tohir/raffi)

Satu Tahun Kepimpinan Andra Dimyati, Masih Gamang dan Minim Terobosan

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social