BANTENRAYA.CO.ID – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMPN 1 Kramatwatu dan SMP PGRI Kramatwatu, Kabupaten Serang, Senin (6 Juli 2026).
Pada kegiatannya tersebut terungkap bahwa jumlah pendaftar di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Serang membludak, bahkan melebihi daya tampung di sekolah tersebut.
Najib mengatakan, berdasarkan data di sekolah favorit di SMPN 1 Kramatwatu jumlah pendaftar mencapai 413 orang, sementara kuota yang tersedia hanya 340 kursi.
“Dari jumlah itu, sebanyak 331 peserta didik dinyatakan diterima setelah proses verifikasi. Yang tidak tertampung kami imbau kepada orang tua murid bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang masih buka, yaitu sekolah swasta,” ujarnya.
BACA JUGA : Pelajar di Cikulur Latihan Silat untuk Alihkan Diri dari Medsos
Ia memastikan sistem daring berjalan lancar dan sinyal di Kecamatan Kramatwatu aman. Namun ada wilayah blank spot di luar radius zonasi seperti Desa Serdang dan Desa Wanayasa.
“Pemerintah daerah mengkaji kemungkinan layanan pendidikan melalui Sekolah Satu Atap (Satap) agar akses pendidikan merata,” katanya.
Najib menuturkan, terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang telah berusia di atas 20 tahun sehingga memerlukan revitalisasi.
“Pada 2026, sebanyak 45 sekolah SD dan SMP ditargetkan mendapat program rehab ringan dan berat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” jelasnya.
BACA JUGA : Pulau Lima Resort Jadi Maldivesnya Banten
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Aber Nurhadi mengatakan, jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP tahun ini mencapai 27.746 orang.
Sementara itu daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Serang hanya sekitar 17.600 kursi. “Sebenarnya tidak ada sekolah negeri yang kekurangan peserta didik.
Untuk lulusan PAUD yang akan masuk SD diperkirakan sekitar 12.000-an orang, mudah-mudahan nanti SD-SD juga terpenuhi,” ujarnya.
Pihaknya akan melakukan pendataan ulang terkait jumlah siswa yang diterima, jumlah rombongan belajar, serta sebaran berdasarkan jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
BACA JUGA : Mengenang Kejayaan Komplek Pendidikan Prisma, Dijuluki Sekolah Anak Borju
“Biar kita tahu gambarannya. Nanti dari prestasi itu tiap tahunnya meningkat atau turun. Atau peminatnya di jalur mana yang banyak, walaupun sudah pasti dari domisili yang banyak,” katanya.
Aber mengapresiasi pelaksanaan SPMB 2026 yang berjalan baik. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima pengaduan resmi dari masyarakat.
“Ada juga satu, dua yang nitip-nitip seperti itu tapi tidak kami ladeni. Kita kembali kepada perintah Pak Wakil pada waktu launching deklarasi bahwa kita harus berlaku transparan, adil, dan accountable,” jelasnya.
epala SMPN 1 Kramatwatu Dede Al Imron mengakui adanya upaya masyarakat yang menitipkan anaknya agar dapat diterima di sekolah tersebut.
BACA JUGA : ASN Luar Daerah Incar Jabatan Strategis di Pemprov Banten
Namun, ia menegaskan pihak sekolah tetap berpedoman pada sistem dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) supaya tidak ada titip menitip siswa.
Berdasarkan data penerimaan, jumlah pendaftar di SMPN 1 Kramatwatu mencapai 413 orang dengan kuota 340 kursi. Setelah proses verifikasi, sebanyak 331 calon peserta didik dinyatakan diterima.
“Ada yang tidak melakukan verifikasi sehingga yang diterima 331 orang. Bagi yang tidak diterima, kita serahkan ke orangtua masing-masing,” ujarnya, Senin 6 Juli 2026.
Ia membenarkan adanya upaya masyarakat untuk menitipkan anaknya untuk lolos SPMB melalui guru, Namun, ia memastikan tidak ada pejabat yang menitipkan anaknya tahun ini.
BACA JUGA : Pelajar di Cikulur Latihan Silat untuk Alihkan Diri dari Medsos
“Banyak yang seperti itu. Hanya saja kami sudah memiliki kesepakatan untuk mengikuti SOP. Siapa pun yang menitip kami minta mengikuti prosedur dan aplikasi yang sudah ada,” katanya.
Selain persoalan penerimaan siswa, Dede juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar. Saat ini SMPN 1 Kramatwatu kekurangan sekitar 10 hingga 12 guru di berbagai mata pelajaran.
“Rekrutmen melalui PPPK kemarin juga tidak menambah jumlah guru baru, hanya mengubah status guru honorer yang sudah ada,” jelasnya. (andika/tanjung)





