BANTENRAYA.CO.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Provinsi Banten masih menyisakan sejumlah persoalan.
Keluhan masyarakat terus bermunculan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian hasil seleksi, persoalan jalur domisili, hingga dugaan hilangnya data peserta dalam sistem.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pelaksanaan SPMB dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu keluhan datang dari Novi, wali murid calon peserta didik di SMAN 2 Kota Serang.
BACA JUGA : Jalan Raya Serdang-Bojonegara Dilebarkan Dua Meter
Ia mengaku kecewa setelah nama anaknya yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik sempat dinyatakan diterima sementara, namun kemudian hilang dari sistem dan akhirnya dinyatakan tidak lolos.
Menurut Novi, anaknya memiliki bobot nilai enam dan sempat berada di peringkat 13. Namun setelah proses verifikasi, namanya justru tidak lagi muncul dalam daftar peserta yang diterima.
“Kalau memang ada peserta dengan bobot nilai lima yang diterima, seharusnya anak saya yang memiliki bobot nilai enam juga mendapat kesempatan yang sama. Yang saya pertanyakan bukan hanya hasilnya, tetapi proses dan transparansinya,” ujarnya.
Ia mengatakan telah meminta penjelasan kepada pihak sekolah maupun helpdesk SPMB Provinsi Banten.
BACA JUGA : Gunung Anak Krakatau Waspada, Warga Biasa Saja
Namun dari hasil komunikasi tersebut, ia memperoleh informasi bahwa data anaknya memang sempat tercatat dalam sistem dengan status diterima sementara sebelum akhirnya dinyatakan tidak lolos.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan seluruh proses penerimaan peserta didik harus berjalan berdasarkan aturan dan tidak boleh diwarnai praktik titipan dari pihak mana pun.
“Sekarang ini formulanya kan sudah harus jelas, dasarnya harus ada. Tidak boleh karena ada titipan-titipan. Titipan gubernur, titipan wagub, titipan dewan, enggak boleh karena itu,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan ketidakadilan selama proses SPMB berlangsung.
BACA JUGA : Posko Pengaduan SPMB Diserbu Wali Murid
Bahkan, Dimyati mengancam akan mencopot kepala sekolah apabila terbukti terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik.
“Kirim ke saya (namanya). Pengaduan ke saya. Nanti kalau kepala sekolah, kalau di situ ada terjadi human error atau kesalahan, kepala sekolahnya saya copot. Itu saja,” ujarnya.
Menurut Dimyati, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat. “Pokoknya kalau ada yang dapat ketidakadilan, lapor Wakil Gubernur. Saya sikat beneran kalau ada yang berurusan seperti itu,” katanya.
Dimyati mengakui jika pelaksanaan SPMB masih perlu dievaluasi. Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji ulang formula pelaksanaan Program Sekolah Gratis, agar tujuan kebijakan benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.
BACA JUGA : Perangi Kejahatan Digital, IASC Tutup 12.824 Pinjol Ilegal
“Nanti harus kita buat formula yang bagus. Saya juga lagi menghitung formula untuk sekolah gratis ini. Kok rasanya belum meningkatkan mutu.
Nah, ini yang sedang saya kaji. Jangan sampai niatnya baik tapi tidak sampai sasaran,” katanya.
Desakan evaluasi juga datang dari DPRD Provinsi Banten. Anggota Komisi V DPRD Banten, Muhsinin, mengatakan pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun ini, baik melalui jalur domisili maupun jalur prestasi.
“Ya perlu dievaluasi. Jujur saja kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Baik yang dengan cara zona, prestasi, itu perlu dievaluasi semuanya barangkali. Banyak yang ngadu ke kita juga. Saya juga dititip, mohon maaf saja, enggak bisa,” ujarnya.
BACA JUGA : ASN Luar Daerah Incar Jabatan Strategis di Pemprov Banten
Ia mengungkapkan, laporan yang diterima DPRD menunjukkan masih banyak calon siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan meski dinilai telah memenuhi persyaratan berdasarkan radius tempat tinggal.
“Tadi laporan ada 20 desa saya saja yang enggak keterima. Padahal dari radius itu sudah memenuhi syarat,” katanya. (raffi)
