BANTENRAYA.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh SMP Negeri dan Swasta mulai 7 sampai 9 September 2026.

Kebijakan ini masih berpotensi diperpanjang apabila erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan sebaran abu vulkanik masih terus berlanjut.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa, meski dilakukan PJJ bagi sekolah tingkat SLTA, namun aktivitas seluruh aparatur pemerintahan dan tenaga pendidik tidak dihentikan secara total.

Selama PJJ berlangsung, siswa belajar dari rumah sedangkan para guru tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran secara daring.

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten juga diwajibkan untuk tetap masuk kantor dan menjalankan pelayanan publik seperti biasa.

Kepala Bidang SMP Dindikbud Kabupaten Serang Dedi Mawardi mengatakan, pemberlakuan PJJ bersifat tentatif dan akan dievaluasi setiap hari.

“Untuk hari ini memang keseluruhan sekolah di SMP khususnya ini melaksanakan PJJ. Berlaku di semua sekolah. Kecuali yang boarding karena memang lebih dititikberatkan pada pemakaian masker karena anak-anaknya dari jauh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Banten untuk melindungi siswa dari paparan debu vulkanik GAK yang berbahaya bagi kesehatan.

“Kita mengantisipasi jangan sampai anak-anak yang masuk ke sekolah terpapar oleh debu dari meletusnya erupsi GAK,” jelasnya.

Dedi menuturkan, dari pantauan di lapangan, proses pembelajaran tetap berjalan. Guru tetap masuk ke sekolah untuk mengajar secara daring.

“Kalau pantauan kita ngelihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan oleh guru karena gurunya di sekolah, anaknya di rumah. Tadi saya juga ke sekolah dan memang gurunya ngajar. Sejauh ini masih efektif untuk daring,” paparnya.

Lamanya pemberlakuan PJJ belum ditentukan. Dindikbud akan melihat perkembangan situasi abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan sehingga masih berpotensi untuk diperpanjang.

“Mungkin bisa berubah tiap hari. Kalau kondisinya membaik, bisa jadi besok juga masuk lagi. Tapi kalau belum ada warning ataupun belum ada perkembangan yang membaik, ya kita perpanjang,” tuturnya.

Siswa diminta untuk belajar dari rumah dan meminimalkan aktivitas di luar. Jika terpaksa keluar rumah, wajib menggunakan masker.

“Bukan enggak boleh keluar rumah, upayakan seminimal mungkin tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Kecuali ada hal-hal yang urgent. Kalaupun keluar rumah juga menggunakan masker,” ujarnya.

Diketahui, perpanjangan PJJ juga diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lebak selama 2 hari, mulai dari Selasa hingga Rabu (8-9 September 2026) besok.

Perpanjangan dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan, keselamatan dan kenyamanan murid, pendidik dan tenaga kependidikan dari paparan abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan menyebut pertimbangan masa perpanjangan sekolah secara daring untuk memastikan keselamatan para siswa tanpa harus melewatkan kurikulum yang tengah berjalan.

“Seluruh satuan pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SKB, dan PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tetap melaksanakan proses PJJ atau BDR selama dua hari, terhitung mulai hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 8 sampai dengan 9 September 2026,” kata Doddy.

Doddy menegaskan, selama PJJ berlangsung kepala sekolah tetap wajib memastikan pembelajaran berjalan dan memantau kondisi peserta didik serta terus berkoordinasi dengan Disdik Lebak.

“Kepala satuan pendidikan diwajibkan senantiasa memantau dan berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terkait perkembangan situasi,” ujarnya.

Disdik Lebak mengimbau seluruh warga satuan pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika terpaksa keluar rumah, diminta menggunakan masker standar medis untuk menghindari paparan abu vulkanik.

Doddy menyebut surat edaran tersebut bersifat dinamis dan dapat diubah, dihentikan, atau diperpanjang lagi sesuai kondisi.

“Surat ini bersifat dinamis, sewaktu-waktu dapat diubah, dihentikan, diperpanjang berdasarkan perubahan kondisi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan, guru tetap menjalankan aktivitas dari sekolah masing-masing selama masa PJJ.

Menurutnya, kehadiran guru di sekolah diperlukan karena absensi mereka tetap dilakukan di satuan pendidikan.

Dengan tetap berada di sekolah, guru juga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran daring.

“Kalau untuk gurunya saya rasa masih di sekolah ya, karena absennya di sekolah. Jadi, saya berharap guru-guru tetap mengajar di sekolah,” kata Jamaluddin saat ditemui di Gedung Negara Provinsi Banten, Senin (7 September 2026).

Jamaluddin mengatakan, kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini menunjukkan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, guru dinilai masih dapat menjalankan pembelajaran daring dari sekolah masing-masing.

“Saya lihat juga erupsinya ini makin menurun ya. Jadi, saya rasa guru-guru bisa memberikan materi daring ya di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Untuk memastikan PJJ berjalan sebagaimana mestinya, Jamaluddin mengaku telah menerjunkan seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) di berbagai wilayah Banten.

Para pengawas tersebut ditugaskan untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan PJJ setiap hari guna memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan kehadiran guru maupun peserta didik dapat dipantau meskipun kegiatan belajar dilakukan secara daring.

“Ya, saya lakukan evaluasi ini. Jadi, saya turunkan seluruh pengawas yang ada di Provinsi Banten, yaitu baik itu pengawas SMA, SMK, dan SKH kita sudah turunkan untuk mengecek, mengevaluasi seperti apa pembelajarannya itu maksimal atau tidak maksimal,” ungkapnya.

Jamaluddin, menyebut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di hari pertama masih berjalan lancar tanpa kendala berarti. “Sejauh ini semua masih aman, belum ada laporan ke kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kebijakan PJJ telah dikoordinasikan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Kita sudah berkoordinasi untuk dilakukan PJJ selama tiga hari demi keselamatan dan kesehatan anak-anak didik kita di Provinsi Banten,” kata Andra.

Di sisi lain, meskipun para siswa dianjurkan untuk belajar dari rumah, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemprov Banten tetap berjalan normal. ASN tetap diminta hadir di kantor untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan yang menegaskan, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak serta-merta membuat pelayanan pemerintahan dihentikan.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan normal. ASN tetap melaksanakan tugas dan datang ke kantor seperti biasa,” ujar Deden.

Namun, kewajiban masuk kantor tersebut tetap disertai dengan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan ASN.

Terutama bagi pegawai yang harus bekerja atau melakukan aktivitas di luar ruangan, Deden meminta mereka menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut.

“Kalau bertugas di luar ruangan, tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Gunakan masker, terutama apabila terdapat abu vulkanik,” katanya.

Deden juga meminta masyarakat tidak panik menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi perkembangan gunung api dari pemerintah serta petugas kebencanaan.

“Masyarakat jangan panik, tetapi tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan petugas kebencanaan,” ujarnya.

Untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik, masyarakat juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika terjadi hujan abu dengan intensitas cukup pekat.

Warga yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker dan kacamata pelindung. Pintu, jendela, ventilasi, serta sumber air juga perlu ditutup untuk mencegah masuknya abu vulkanik.

“Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya ketika terjadi hujan abu dengan intensitas cukup pekat.

Pintu, jendela, ventilasi dan sumber air juga perlu ditutup agar tidak terkontaminasi abu vulkanik,” katanya.

Deden juga mengingatkan agar para warga untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Informasi mengenai perkembangan gunung api harus mengacu pada sumber resmi seperti PVMBG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah.

“Informasi mengenai perkembangan aktivitas gunung api hendaknya hanya mengacu pada sumber resmi, antara lain PVMBG, BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut ia juga meminta masyarakat segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik, terutama sesak napas, iritasi mata berat, maupun keluhan lainnya.

“Pelayanan pemerintahan tetap berjalan, tetapi keselamatan ASN dan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas Deden. (andika/aldi/raffi)