BANTENRAYA.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menyoroti molornya pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Ia menyebut keterlambatan ini sebagai indikasi adanya tarik-ulur kepentingan antara Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
“Ketika kewenangan untuk mengangkat pejabat sudah ada di tangan Andra dan Dimyati, tetapi pelantikan belum juga dilakukan, artinya ada yang belum selesai di antara mereka.
Komitmen yang dibangun saat Pilgub Banten sekarang sedang dirapatkan ulang,” ujar Adib kepada Banten Raya, Minggu (31 Agustus 2025).
Ini Rekomendasi Wisata Alam dan Wisata Geologi di Kawasan Geopark Toba
Adib menilai, keterlambatan pelantikan ini sangat berisiko bagi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Andra dan Dimyati.
Padahal, pasangan Andra-Dimyati dikejar tenggat waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanye yang telah mereka janjikan yang menjadi ekspektasi masyarakat Banten.
“Sekarang mereka hanya bergumul, tarik ulur kepentingan, untuk menentukan pejabat ASN sedemikian lama.
Kalau mereka hanya memperhitungkan kekuasaan mereka, pelayanan publik akan terbengkalai kalau begini terus,” tegasnya.
Ini Rekomendasi Wisata Alam dan Wisata Geologi di Kawasan Geopark Toba
Menurut Adib, dinamika politik antara gubernur dan wakil gubernur sudah terlihat sejak awal dan semakin kentara akhir-akhir ini.
Dimyati kerap tampil dominan dan bahkan terkesan memiliki kewenangan sendiri, seperti “gubernur kedua”. Hal ini memperkuat kesan bahwa keduanya belum satu suara dalam menentukan arah birokrasi.
“Sekarang Andra dan Dimyati sedang meneguhkan komitmen atau lagi deal-deal-an dulu.
Karena sebelumnya mereka sering berseberangan. Jadi tarik ulur ini sebenarnya belum selesai,” kata Adib blak-blakan.
Zakiyah dan Najib Dinilai Sukses Jalankan Visi Misi
Adib juga mengingatkan agar nama-nama yang masuk sebagai kandidat para pejabat eselon II tetap mengedepankan asas meritokrasi.
Artinya, para kandidat harus benar-benar dipastikan kompetensi dan kualitasnya apakah mereka layak ditempatkan di OPD-OPD yang ada di Pemprov Banten atau tidak.
“Kalau pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, ya hasilnya bisa menggerus kualitas birokrasi. Ini harus meritokrasi,” ujarnya.
Adib juga mendorong panitia seleksi (pansel) untuk membuka data kompetensi para kandidat pejabat kepada publik.
6 Lokasi Nobar Timnas Indonesia dalam Kualifikasi AFC U23 Asian Cup 2026, Ada di Kota Serang!
Menurutnya, publik berhak tahu siapa yang akan menduduki jabatan strategis di Pemprov Banten.
“Kalau perlu pansel membuka kualitas para pejabat itu secara internal dan secara publik, karena pertanggungjawaban itu kan kepada masyarakat.
Kalau tidak sesuai kualifikasi, ya nanti mempengaruhi kualitas kerja internal,” ujarnya.
Hingga akhir Agustus 2025, Pemprov Banten belum juga melantik satu pun pejabat eselon II untuk mengisi pos-pos yang kosong.
6 Lokasi Nobar Timnas Indonesia dalam Kualifikasi AFC U23 Asian Cup 2026, Ada di Kota Serang!
Dari catatan Banten Raya, setidaknya ada 18 jabatan kepala OPD yang masih diisi oleh pelaksana tugas (plt), di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, hingga Badan Pendapatan Daerah.
Keterlambatan ini dinilai menghambat eksekusi program strategis yang menjadi prioritas Andra-Dimyati, terutama di bidang reformasi birokrasi, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Kalau terlalu lama akan berimbas pada serapan anggaran dan masuknya program kerja yang merupakan janji kampanye Andra dan Dimyati,” ujar Adib.
Diwawancara terpisah, Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, tahapan seleksi sejatinya sudah rampung hingga 70 persen.
Link Nonton Series Rintik Terakhir Episode 5 dan 6, Lengkap Spoiler dan Jam Tayang
Uji kompetensi (ukom) bagi enam pejabat eksternal juga telah dilaksanakan di Kantor Regional BKN Bandung pada 26 Agustus 2025.
Namun, keputusan akhir pelantikan tetap menunggu momentum yang tepat dengan memastikan situasi agar benar-benar kondusif dan stabil.
“Semua tahapan sudah berjalan, termasuk asesmen dan wawancara.
Tapi pelantikan bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kehendak Pak Gubernur.
Ini Rekomendasi Wisata Alam dan Wisata Geologi di Kawasan Geopark Toba
Hal itu karena beliau juga masih mempertimbangkan kondisi dinamika di masyarakat yang saat ini bergejolak sebagaimana arahan dari Pak Mendagri,” kata Deden, Minggu (31 Agustus 2025).
Ia mengungkapkan, selain karena adanya gejolak di masyarakat, proses pengisian jabatan esselon II juga mundur dari yang sebelumnya diwacananya pada tanggal 20 Agustus.
Hal itu dikarenakan adanya tambahan formasi kosong akibat pensiunnya satu pejabat eselon II di awal September yang juga ikut memengaruhi peta kebutuhan organisasi.
Sehingga, kata Deden, akibatnya kini total ada 19 jabatan strategis yang harus segera diisi.
Ini Rekomendasi Wisata Alam dan Wisata Geologi di Kawasan Geopark Toba
“Kami sudah lakukan pemetaan. Tapi penempatan pejabat, baik dari internal maupun eksternal, tidak otomatis.
Semua dicocokkan dengan kebutuhan organisasi dan tentu penuh dengan kehati-hatian.
Jadi agar pengisiannya itu serentak, maka kita jadwalnya di awal September, karena ada satu orang (pejabat) eselon II yang pensiun,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Deden, Pemprov Banten juga terus melakukan evaluasi pejabat eselon II yang sudah menjabat lebih dari lima tahun. Evaluasi tersebut menggunakan sistem manajemen talenta.
Ini Rekomendasi Wisata Alam dan Wisata Geologi di Kawasan Geopark Toba
“Tidak ada istilah peringkat. Setiap pejabat punya keunggulan yang berbeda, ada yang kuat di teknis, manajerial, atau administrasi.
Itu yang menjadi dasar penempatan, dan kita gak mau asal menempatkan. Jadi intinya pelantikan tetap ada di tangan Pak Gubernur, tergantung kapan Pak Gubernur ingin dilaksanakannya,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Andra Soni menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan.
Menurutnya, situasi politik dan sosial di Banten menjadi salah satu pertimbangan utama. “Ya berjalan lah, kita terus berproses,” jawab Andra singkat saat ditanya soal kapan pelantikan akan digelar.
Bos Gama Didakwa Edarkan Obat Ilegal
Terkait adanya pejabat dari luar daerah yang ikut seleksi, Andra menilai mereka tetap punya peluang, tetapi bukan prioritas.
“Iya, ada yang dari luar Banten. Tapi ya belum tentu juga diterima. Saya pribadi ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang sudah berkarier di Pemprov Banten.
Kalau ada yang dari luar, ya harus punya kelebihan khusus. Kalau biasa-biasa saja, buat apa?” ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 19 kursi esselon II yang posisinya diisi dengan Plt.
6 Lokasi Nobar Timnas Indonesia dalam Kualifikasi AFC U23 Asian Cup 2026, Ada di Kota Serang!
Selain itu, terdapat enam pejabat dari luar Pemprov Banten yang juga mengajukan pindah dan ikut berkompetisi untuk mengisi kursi eselon II yang kosong tersebut.
Diketahui, keenam pejabat tersebut adalah Sekda Kota Serang Nanang Saefudin, Sekda Lebak Budi Santoso, dan Kepala Dindikbud Kota Tangerang Jamaludin.
Selain itu, terdapat tiga pejabat dari Pemkab Pandeglang yaitu Asda III Kurnia Sastriawan, Kepala Pelaksana BPBD Riza Ahmad Kurniawan, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nasir. (rafi/tohir)
