BANTENRAYA.CO.ID – Seratus hari kerja Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, dinilai belum menunjukkan langkah nyata.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Rabu (28 Mei 2025), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menempati urutan paling bontot dengan tingkat kepuasan hanya 51 persen.
Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebutkan bahwa, pada 100 hari kerja kepemimpinan Andra-Dimyati dinilai lebih banyak gimik ketimbang kebijakan substantif yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya, di 100 hari kerja ini apa yang dilakukan Andra Soni dan Dimyati belum begitu maksimal. Masih banyak gimik,” ujar Adib kepada Banten Raya, Minggu (1 Juni 2025).
Momen Ratu Zakiyah Cium Tangan Suami Sesaat Dilantik Jadi Bupati Serang
Adib menjelaskan, plot-plot anggaran 2025 yang saat ini digunakan memang disusun oleh Penjabat Gubernur Banten sebelumnya.
Sehingga, Andra dan Dimyati perlu melakukan penyesuaian. Namun, menurutnya, hal itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak mulai menunjukkan arah yang jelas.
“Seratus hari itu setidaknya bisa memotret landasan dari visi dan misi yang mereka bawa saat kampanye.
Misalnya soal membuka lapangan kerja, pemberantasan korupsi, pengendalian banjir, harusnya itu sudah mulai terlihat,” katanya.
Bank bjb Gelar Khitanan Massal, Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat dan Istimewa
Adib mencontohkan, kebijakan penghapusan denda pajak sebagai satu-satunya langkah yang langsung terasa oleh masyarakat.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut juga bersifat populis dan belum menyentuh persoalan mendasar. Kebijakan itu pun dinilai hanya meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Itu kan kebijakan populis, meniru. Coba kita lihat nanti saat PPDB berjalan, apakah mereka bisa mengakomodasi kepentingan rakyat kecil untuk sekolah? Itu yang akan jadi ujian nyata,” ujarnya.
Selain soal substansi kebijakan, Adib juga menyoroti lemahnya struktur birokrasi di awal pemerintahan ini.
Sah! Seluruh Harta Pemilik Dinasty X3 dan Bintang Laguna Jatuh ke Tangan Anak Angkat
Ia menyebut terlalu banyak jabatan kepala dinas yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), bahkan Sekda pun masih berstatus pelaksana harian (Plh).
“Plt itu kewenangannya terbatas. Kalau orang-orang di bawahnya masih Plt, bagaimana mereka bisa mengeksekusi kebijakan secara maksimal?” kata dia.
Adib juga menekankan bahwa saat ini publik hanya ingin pemerintah bekerja sesuai janji kampanye, terlepas dari siapa yang menyusun anggaran.
“Publik tidak mau tahu anggaran 2025 disusun oleh siapa. Yang mereka tunggu, apakah dengan anggaran itu pemimpin bisa menjawab kebutuhan mereka, seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
Zakiyah Langsung Rombak Pejabat
Makanya kalau Banten mendapat survey terbontot, ya saya kira publik menilai, dan belum bisa merasakan arah dari kebijakan nyata Andra dan Dimyati,” jelasnya.
Lebih lanjut Adib juga turut mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi, seperti pengeluaran besar untuk seremoni peresmian.
“Baru-baru ini ada peresmian yang anggarannya hampir Rp2 miliar. Ini menciptakan stigma negatif, bukan rasa percaya.
Yang dibutuhkan rakyat itu bukan seremoni, tapi tindakan nyata. Kalau mereka ingin menyelamatkan kepercayaan publik, sekarang saatnya kerja, bukan pencitraan,” jelasnya.
Momen Ratu Zakiyah Cium Tangan Suami Sesaat Dilantik Jadi Bupati Serang
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, hasil survei yang menempatkannya sebagai peringkat terakhir akan dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi semua kinerja yang sudah dilakukan selama awal kepemimpinannya di Banten.
Namun menurutnya, tujuan dari apa yang dia lakukan adalah bagaimana memastikan pelayanan masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
“Maka apa yang kita lakukan secara substansi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari semua yang kami lakukan,” katanya.
Andra pun mengungkapkan sejumlah kebijakan yang dia buat. Misalnya, mempercepat operasional RSUD Cilograng dan Labuan yang sudah berdiri sejak 3 tahun, tetapi belum beroperasi.
Polda Bongkar Elpiji Oplosan Beromzet Ratusan Juta
Dia juga melakukan efisiensi anggaran yang diklaim anggarannya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa.
“Itu belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena banyak tahapan yang harus dilakukan. Tapi dalam kebijakan juga sudah kita buat,” katanya.
Program lain adalah peluncuran sekolah gratis, namun belum bisa diukur kepuasan publiknya karena baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli nanti. (raffi/tohir)
