BANTENRAYA.CO.ID – Pemkot Cilegon menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Kota Cilegon 2023.
Pada APBD Perubahan 2023 Kota Cilegon, Pemkot Cilegon mengusulkan sebesar Rp 2,35 triliun.
Usulan Pemkot Cilegon tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Cilegon pada Senin, 11 September 2023.
Pada APBD Perubahan 2023, terjadi penurunan sektor belanja sekitar 40,26 miliar dibandingkan APBD Reguler 2023.
BACA JUGA:79 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki Dinsos Cilegon Pada 2023
Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen.
Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.
“Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin,” kata Sanuji.
“Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” ungkap Sanuji saat menyampaikan di acara Rapat Paripurna.
BACA JUGA:Pemerintah Kota Cilegon Gelontorkan Rp 965 Juta Pinjaman Modal UMKM Selama 2023
Kata Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.
“Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” urai Sanuji.
Politis PKS ini menerangkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar.
“Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” paparnya.
BACA JUGA:UHC 99,23 Persen, 103.521 Peserta BPJS Kesehatan di Cilegon Ternyata Nunggak Iuran
Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar.
Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.
“Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, usulan APBD Perubahan 2023, untuk mengakomodir program yang belum tertangani oleh APBD Reguler 2023.
BACA JUGA:KNKT Butuh 3 Bulan Selidiki Kebakaran Kapal Mutiara Berkah I
“APBD Perubahan ini ada tambahan-tambahan program dan ada yang digeser. Pendapatan APBD Perubahan 2023 ini naik, tapi belanja memang menurun,” kata Hasbi.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar eksekutif dalam hal ini Pemkot Cilegon harus menggenjot serapan anggaran.
“Memang program Bapak Walikota (Helldy Agustian) saat ini fokus pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), tapi pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Kepentingannya bukan soal IPM, tapi juga infrastruktur juga diperhatikan karena juga infrastruktur untuk pelayanan ke masyarakat,” ucapnya.
Hasbi menambahkan, seperti peningkatan IPM dari sektor pendidikan, adanya beasiswa full sarjana, tetapi pembangunan ataupun rehab gedung sekolah juga tetap dilakukan.
BACA JUGA:Penyelidikan Kebakaran Kapal Mutiara Berkah I, KNKT Bakal Periksa ALP dan Indah Kiat
“Jadi ini untuk peningkatan IPM dan infrastruktur tetap berjalan beriringan. Begitu juga untuk pengangguran terbuka, yang targetnya turun, kami akan dorong agar target tercapai,” tambahnya.***
