Bola Panas UMK Ada Pj Gubernur
sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 20023 tentang Cipta Kerja terutama klausul kenaikan upah
Tertib Administrasi, BPKAD Provinsi Banten Siapkan Langkah Startegis Jelang Akhir TA 2023
minimum kabupaten kota dilakukan dengan rumus menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks wilayah tertentu sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Cipta Kerja.
Namun kenyataannya pada penerapannya Pemerintah Provinsi Banten menggunakan Peraturan Pemerintah
nomor 51 yang merupakan penjelasan tentang pengupahan di mana rumus yang digunakan untuk menghitung
UMP adalah inflasi pertumbuhan ekonomi lalu dikali dengan indeks wilayah tertentu. Indeks itu ada yang 0,01 persen, 0,02 persen, dan 0,03 persen.
Besok Terakhir Loker Cepat Dengan Pendidikan SMK Dari Tenaris, Yang Minat Mari Disimak Infonya
Penghitungan upah dengan menggunakan rumus ini menurut Riden, malah pada akhirnya mengurangi jumlah upah tahun 2024,
baik UMP maupun UMK. Riden sendiri mempertanyakan dari mana rumusan 0,01 persen, 0,02 persen, dan 0,03 persen tersebut.
Bila Pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa ada kenaikan upah atau UMP pada tahun 2024 sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2023,
nyatanya bila dilihat secara seksama hal itu adalah kebohongan besar. Sebab sesuai dengan rilis yang
disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten bahwa inflasi Provinsi Banten secara year on year mencapai 4,7 persen.
Dengan demikian bila UMP hanya naik 3,7 persen maka kenaikan itu berada di bawah inflasi Banten secara year on year.
